Merdeka.com - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau dikenal AirNav Indonesia mengaku diperintahkan pemerintah Indonesia untuk kembali merebut wilayah udara yang ada di Kepulauan Natuna.

Mulai 2015 AirNav Indonesia mengaku menyiapkan strategi agar kedaulatan udara NKRI yang selama ini dikuasai Singapura dan Malaysia atau sektor ABC bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tiga tahun target yang diusung optimis bisa tercapai.

"Untuk sektor ABC (yang dikelola Singapura dan Malaysia) ditargetkan selesai tiga tahun dari sekarang. Bahkan, kita diultimatum sama Menhub RI dalam waktu enam bulan action nya harus sudah kelihatan," kata Direktur Services Development and IT AirNav Indonesia, New In Hartaty Manullang, di Hotel Savoy Homann, Bandung, Rabu (16/9).

"Sesuai roadmap, AirNav Indonesia siap mendukung pemerintah mengambil alih sektor ABC dalam waktu satu tahun. Itu semua dari segi fasilitas navigasi, jadi setahun ini untuk modernisasi alat bisa kita capai," terangnya menambahkan.

Sektor ABC mulai dikelola Singapura pada 1973. Area termasuk sektor A ialah wilayah di bagian utara Singapura, sedangkan sektor C mencakup bagian utara sektor B yang tersambung ke Laut China Selatan. Pengelolaan tata ruang udara sektor C dengan ketinggian di atas 24.500 kaki dilakukan oleh Singapura. Sedangkan untuk ketinggian di bawah 24.500 kaki, pengelolaan diserahkan kepada Malaysia.

Menurut dia, mengambil kedaulatan NKRI di udara sangatlah penting. Tentu saja di luar fasilitas navigasi dan modernisasi alat, lanjut dia, harus ada lobi negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Tentunya sektor ABC jadi prioritas. Ini merupakan semangat kita mengambil alih dan memodernisasi peralatan berbasis satelit," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah melalui Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terus mendukung AirNav lantaran kini Indonesia disuplay alat canggih.

Pulau Natuna merupakan salah satu dari 12 pulau terluar milik Indonesia. Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam. Dengan letak geografisnya yang berada di Laut China Selatan, posisi Natuna juga terbilang strategis. Karena itu, kontrol udara atas wilayah Natuna terbilang amat penting bagi Indonesia. Anggaran yang mencapai Rp 1,8 triliun untuk merebut udara Natuna ini disebutkannya bisa meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan Negara dan pertumbuhan bisnis penerbangan.