3 Syarat yang Harus Dipenuhi Mendagri Sebelum Mengelompokkan Ormas di Indonesia

Rabu, 27 November 2019 12:52 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
3 Syarat yang Harus Dipenuhi Mendagri Sebelum Mengelompokkan Ormas di Indonesia Mendagri Tito Karnavian. ©2019 Liputan6.com/Nanda Perdana Putra

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri berencana mengelompokkan ormas-ormas di Indonesia. Klasifikasinya, ormas yang bisa diajak berkolaborasi, perlu dibina hingga diluruskan. Sosiolog Sunyoto Usman mendukung wacana Mendagri Tito Karnavian tersebut.

Sunyoto menyarankan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi Mendagri sebelum mengajak ormas-ormas bekerjasama. Tiga syarat itu di anta refesensi ranya ideologi, prinsip saling menguntungkan dan kesamaan persepsi.

"Syarat pertama adalah ideologi yang mengikat sebagai rujukan referensi apa visi misinya. Kedua, harus saling menguntungkan kolaborasi itu. Kalau misal 1 untung saja kolaborasi sulit. Ketiga ya mereka harus punya persepsi yang sama dalam mengimplementasikan program-programnya," kata Sunyoto saat dihubungi, Rabu (27/11).

Sunyoto menerangkan, Kemendagri akan lebih mudah mengajak kolaborasi ormas-ormas yang tidak berafiliasi atau menjadi 'underbow' partai politik. Untuk langkah awal, dia menyarankan Mendagri menggandeng ormas yang sehari-harinya bergerak di bidang sosial.

"Karena biasanya kemudian kepentingan politik kepentingan kekuasaan agak sulit dieliminir. Mungkin diawali ormas-ormas yang aktivitasnya misalnya tidak hanya jargonnya visi misi tapi aktivitas sehari-hari di bidang sosial," jelasnya.

Dia meyakini, Kemendagri bisa memberdayakan ormas untuk membantu program pemerintah jika tidak terkait dengan parpol.

"Kalau menurut saya ormas yang tidak berafiliasi pada parpol itu mungkin," tandas dia.

1 dari 1 halaman

Mendagri akan Kelompokkan Ormas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan pemerintah ingin berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Dia mengaku sudah meminta kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plt Dirjen Polpum) Bahtiar agar mendata Ormas mana saja yang bisa diajak berkolaborasi dengan pemerintah.

"Nanti saya minta Plt Dirjen Polpum kalau perlu dibuat klasifikasi berdasarkan variabel-variabel tertentu, ormas mana yang bisa diajak berkolaborasi, mana ormas yang perlu dibina dulu, mana ormas yang perlu diluruskan sebelum dibina," kata Tito seperti dilansir Antara, Selasa (26/11).

Dia mencontohkan jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dianggap tidak memiliki kaki untuk turun ke masyarakat.

Tetapi, kata dia, ada anggaran untuk membuat program untuk masyarakat. Sehingga, salah satu alternatifnya adalah dengan menggaet Ormas sebagai kaki yang bergerak ke lapangan.

"Contohlah, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, misalnya, dia ada yang kurang. Nah ini bisa merangkul teman-teman Ormas untuk bergerak di bidang itu menjadi kaki untuk bergerak ke lapangan," ujar Tito. [ray]

Baca juga:
PBNU: Mendagri Tidak Perlu Kelompokkan Ormas
Mendagri akan Kelompokkan Ormas yang Bisa Diajak Kolaborasi Hingga Harus Dibina
Soal Ormas di Bekasi, Mendagri Tegaskan Pemerasan Harus Ditangkap
Anggota DPR Johan Budi: Ormas Tidak Boleh Gantikan Pemda Pungut Parkir
Palak Pedagang, Anggota Ormas di Bekasi Ancam Bacok Jika Tak Diberi Uang

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini