Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Pimpinan diciduk KPK, sidang DPRD Mojokerto dipimpin ketua komisi

3 Pimpinan diciduk KPK, sidang DPRD Mojokerto dipimpin ketua komisi Sidang paripurna DPRD Mojokerto. ©2017 Merdeka.com/Budi Widayat

Merdeka.com - Sidang peripurna istimewa DPRD pada hari ulang tahun (HUT) ke-99 Pemkot Mojokerto, diisi Ketua Komisi III, Febriana Meldiyawati (PDIP), sebagai pimpinan sementara. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus-Suyitno, hadir dalam acara istimewa tahunan ini.

Ada 18 anggota DPRD hadir. Sementara 7 anggota dewan lainnya, termasuk 3 Pimpinan DPRD ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain anggota DPRD, Paripurna Istimewa ini juga diikuti seluruh jajaran pejabat Pemkot Mojokerto.

Pimpinan sidang paripurna Istimewa DPRD, sebelumnya sudah ditetapkan dua orang dari Partai memperoleh suara paling banyak dan suara terbanyak, yakni dari PDIP dan PAN. Ini juga sesuai tata tertib (Tatib) DPRD.

"Sesuai Tatib, kalau tiga pimpinan berhalangan, maka pimpinan sidang sementara ditentukan oleh Parpol yang memperoleh kursi paling banyak dan suara paling banyak ke dua," kata Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Mohammad Efendi, Senin (19/6).

Sidang paripurna istimewa DPRD ini hanya berlangsung sekitar setengah jam. Setelah Pimpinan Sidang Febriana Meldiyawati, dilanjutkan penyampaian sambutan Masud Yunus, dalam rangka HUT Kota Mojokerto ke 99. Usai pembacaan sambutan, sidang istimewa DPRD ditutup.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Prabowo Puji Meutya Hafid Lebih Paham Isu Pertahanan saat Kampanye di Sumut, Sindir Anies?

Prabowo Puji Meutya Hafid Lebih Paham Isu Pertahanan saat Kampanye di Sumut, Sindir Anies?

Prabowo menilai Meutya sebagai pimpinan Komisi I DPR sangat paham dengan isu-isu pertahanan ketimbang pihak lain.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Dicegah ke Luar Negeri

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Dicegah ke Luar Negeri

KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Terima Laporan Dugaan Penggelembungan Suara di Mojokerto

Bawaslu Terima Laporan Dugaan Penggelembungan Suara di Mojokerto

Laporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Arg

Baca Selengkapnya