3 Oktober, Bareskrim Periksa Bupati Pelalawan Soal Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 30 September 2019 16:15 Reporter : Merdeka
3 Oktober, Bareskrim Periksa Bupati Pelalawan Soal Kebakaran Hutan dan Lahan Brigjen Fadil Imran. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Bareskrim Polri akan memanggil Bupati Pelalawan Muhammad Harris, Riau, pada 3 Oktober, nanti. Harris akan dijadikan saksi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pelalawan.

"Sebagai tindak lanjut daripada penegakan hukum ini, kami juga sudah memanggil Bupati Pelalawan untuk didengar keterangannya sebagai saksi," kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Fadil Imran di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9).

Pemeriksaan dilakukan guna menggali informasi usaha Harris dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Salah satu mengetahui pemkab setempat dalam meregulasi pengeluaran IUP.

"Kami ingin mengetahui seberapa besar usaha yang sudah dilakukan terhadap kewenangan mengeluarkan IUP dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan perundang-undangan untuk mengawasi kelengkapan-kelengkapan sarana dan prasarana kebakaran tersebut," kata Fadil.

Polri memanggil Bupati Pelalawan sebab banyak lahan yang terbakar di wilayah itu. Terlebih daerah itu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga dua kali mengunjungi wilayah tersebut.

"Lahan yang terbakar banyak, kita ketahui bapak Presiden dua kali ke Pelalawan, yang terakhir kemarin juga ke Pelalawan. Kita ingin keseriusan ini benar-benar dilaksanakan. Beban pemerintah pusat sudah banyak, saya kira kalau pemerintah daerah gigih, kuat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, saya kira akan mengurangi bencana kebakaran hutan ke depan," kata dia.

Dia menjelaskan, tidak dapat ditentukan apakah Bupati dapat dipidana atau tidak. Hal yang ingin ditekankan adalah mendorong pemerintah daerah untuk proaktif melakukan upaya pencegahan.

"Tapi apakah kemudian jika terjadi kebakaran Bupati dapat dipidana, itu tidak ditentukan. Kita ingin mendorong agar lebih proaktif, Pemda kita dorong untuk proaktif melakukan upaya-upaya pencegahan. Karena dalam UU Perkebunan itu tegas disebutkan bahwa ada pelaporan, ada kewajiban pendataan, ada kewajiban untuk membina pelaku usaha perkebunan yang berada di wilayahnya. Ini yang mungkin selama ini kurang mendapat porsi, ini yang ingin kita dorong," ucapnya.

Reporter: Ahdania Kirana [gil]

Topik berita Terkait:
  1. Kebakaran Hutan
  2. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini