Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan aksi kekerasan dilarang dilakukan siapa pun saat penertiban PPKM Darurat. Tito pun menyesalkan aksi tindakan Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan, yang memukul wanita hamil saat menertibkan PPKM Darurat.

"Kita sudah rapat kepada Kasatpol PP di tiap daerah, belajar dari pengalaman di Gowa agar jangan terulang kasus yang sama," kata Tito saat jumpa pers virtual terkait evaluasi PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Tito meminta kepada para Kasatpol PP agar bisa mengoordinasikan anggotanya untuk bertindak humanis. Tidak hanya menertibkan dengan santun, namun juga membantu secara nyata permasalahan masyarakat di lapangan akibat terdampak PPKM Darurat.

"Saya sudah sampaikan, penanganan PPKM baik satuan polisi dan Pol PP dengan prinsip humanis, jadi kalau daerah ada kesulitan masyarakat langsung dibantu prinsipnya jangan mark-up," tegas Tito.

Mendukung arahan tersebut, Tito pun mengeluarkan surat edaran yang berisi tiga poin.

Berikut isi surat edaran nomor 440/3907/SJ Tahun 2021 tentang penerbitan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat:

1. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM Mikro/Darurat

2. Mengevaluasi dengan aktif penerbitan pelaksanaan PPKM di masing-masing wilayah

3. Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM Mikro/Darurat, antara lain dengan memberikan bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Reporter: Muhammad Radityo PriyasmonoSumber: Liputan6.com