Better experience in portrait mode.
28 Pesawat Tiga Matra TNI Bakal Atraksi Udara saat HUT RI di IKN

28 Pesawat TNI Siap Gelar Atraksi Udara di HUT RI

28 pesawat dari tiga matra TNI siap melakukan atraksi udara pada peringatan HUT RI ke-79 di atas langit Kota Nusantara.

Pesawat yang terlibat atraksi udara meliputi pesawat tempur, pesawat latih, helikopter, dan gabungan pesawat TNI AD dan TNI AL, serta Polri.

Persiapan latihan atraksi udara dimulai pada awal Agustus 2024, dengan pesawat-pesawat berdatangan secara bertahap ke Kalimantan Timur.

Atraksi udara ini akan menjadi bagian dari peringatan HUT RI yang pertama kali dilaksanakan di Istana Negara ibu kota negara baru Indonesia.

Geser👉
Wapres Terpilih Bahas Transformasi Digital dengan Menkominfo

Wapres Terpilih Bahas Transformasi Digital dengan Menkominfo

Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, untuk membahas transformasi digital di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi transformasi digital di seluruh negeri. Langkah-langkah strategis seperti pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital juga dibahas.

Keamanan siber menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, dengan upaya peningkatan keamanan siber untuk melindungi data dan informasi penting dari ancaman siber. Mereka juga membahas dukungan terhadap startup dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi Mengundurkan Diri

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi Mengundurkan Diri

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi mengumumkan pengunduran diri dari DPR dan partai PDIP.

Johan Budi mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan kader PDIP sebelum seleksi capim KPK selesai.

Dalam seleksi capim KPK, hanya 74% pendaftar yang lolos seleksi administrasi.

Jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi mengalami kenaikan dibandingkan seleksi capim periode sebelumnya.

Geser👉
Negara Harus Berterimakasih kepada PMI

Negara Harus Berterimakasih kepada PMI

Pemerintah Kota Tarakan bekerja sama dengan BP2MI untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam penandatanganan nota kesepahaman, Kepala BP2MI menyebut PMI sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penandatanganan MoU menjadi langkah penting dalam meningkatkan tata kelola perlindungan terhadap PMI.

Geser👉
Saat Jokowi Bangga Lihat Fashion Show Karya Desainer PYCH Binaan BIN di Hari Anak Nasional

Peragaan Busana Anak-anak Papua Meriahkan Hari Anak Nasional

Peragaan busana karya desainer Papua Youth Creative Hub (PYCH) binaan Badan Intelijen Negara (BIN) memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024.

Karya desainer PYCH menampilkan keberagaman budaya dan keindahan alam nusantara lewat desain yang dipakai anak-anak muda Papua. Presiden Jokowi terkesan dengan karya dan penampilan anak-anak Papua pada acara tersebut.

Anak-anak Papua mencetak rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan tarian kolosal dan parade baris berbaris. Kreativitas ini menjadi modal berharga bagi generasi muda di Papua untuk membangun daerahnya menjadi lebih maju ke depan.

Program PYCH merupakan inspirasi dari misi Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan mendukung anak-anak Papua dalam mengembangkan potensi diri mereka.

Geser👉
Pakar Nilai MK Bukan Lembaga Banding Terhadap Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Sidang Uji Materi Batas Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi batas usia Calon Kepala Daerah.

Dua mahasiswa fakultas hukum mengajukan permohonan kepada MK untuk mengembalikan tafsir syarat usia Calon Kepala Daerah.

Permohonan tersebut ditolak oleh MK karena bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan.

Batas usia Calon Kepala Daerah tetap berlaku sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

Geser👉
Fashion Stylist Wanda Hara Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penistaan Agama!

Fashion Stylist Dilaporkan ke Polisi karena Memakai Cadar di Kajian Ustaz Hanan Attaki

Fashion stylist Wanda Hara dilaporkan ke polisi akibat aksinya memakai pakaian busana muslim dan cadar masuk ke barisan perempuan saat kajian Uztaz Hanan Attaki.

Advokat Muhammad Rizky Abdullah melaporkan Wanda atas dugaan penistaan agama. Wanda telah meminta maaf kepada publik dan Ustaz Hanan Attaki, namun permintaan maaf tersebut tidak menggugurkan aspek hukum atas laporan tersebut.

Ustaz Hanan Attaki merespons permintaan maaf Wanda Hara dengan mengungkapkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada yang luput dari khilaf. Dia berharap Wanda dapat belajar memperbaiki diri dan menempuh jalan kepada Allah.

Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
KPK Deteksi Klaim Fiktif Layanan Kesehatan, Modus Kumpulkan Data KTP hingga BPJS Berkedok Baksos

KPK Deteksi Praktik Klaim Fiktif BPJS

KPK mendeteksi praktik klaim fiktif pada layanan kesehatan BPJS dengan modus mengumpulkan data KTP hingga BPJS pasien melalui kegiatan bakti sosial.

Data yang terkumpul kemudian diserahkan ke rumah sakit terkait untuk mengatur klaim fiktif, melibatkan oknum dokter atau mantan dokter yang mendukung klaim tersebut.

Praktik klaim fiktif ini diduga melibatkan pemilik rumah sakit swasta atau daerah serta Dirutnya. KPK mengungkap bahwa praktik serupa tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di rumah sakit vertikal.

Klaim fiktif ini menjadi perhatian karena melibatkan banyak pihak dan tidak hanya dokter yang terlibat. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Prosesi Pemakaman Militer Jenazah Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz

Prosesi Pemakaman Militer Jenazah Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz

Prosesi pemakaman militer Jenazah Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz di Cisarua.

Jenazah Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz tiba di komplek pemakaman keluarga di Cisarua, dihadiri banyak orang termasuk keluarga besar dan sejumlah pejabat negara.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto terlihat mengiringi jenazah.

Jenazah almarhum Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz dimakamkan di samping makam istrinya di dekat Masjid Al-Ikhlas.

Geser👉
Kejari Temukan Indikasi Korupsi Penyaluran Dana Hibah KONI Mataram

Indikasi Korupsi Dana Hibah KONI Mataram

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, mengungkap indikasi pidana dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah KONI Mataram.

Penyelidikan kasus KONI Mataram masih berjalan dan pihak jaksa sedang menggali lebih banyak hal terkait kelengkapan materi dalam proses penyelidikan.

Jaksa telah meminta klarifikasi dari pengurus KONI Mataram dan cabang olahraga terkait dugaan penyaluran dana hibah yang bermasalah dengan total senilai Rp15,5 miliar.

KONI Mataram mengelola dana hibah dari penyaluran anggaran daerah dengan perincian tahun 2021 Rp2 miliar, tahun 2022 Rp3,5 miliar, dan tahun 2023 Rp10 miliar.

Geser👉
Penghafal Quran hingga Alumni Luar Negeri, Anak Muda Banyuwangi jadi LO TdBI

Anak Muda Banyuwangi Jadi LO TDBI Balap Sepeda

Anak muda Banyuwangi menjadi Liaison Officer (LO) dalam balap sepeda Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI).

Para LO TDBI berperan sebagai komunikator antara panitia lokal dan tim pembalap internasional.

Para LO dipilih berdasarkan kemampuan teknis dan prestasi, seperti penghafal Quran dan alumni luar negeri.

Pengalaman menjadi LO TDBI memberikan kesempatan berinteraksi dengan komunitas internasional dan memperkaya pengalaman mereka.

Geser👉
Komisi I DPR Tinjau Ruang Laktasi di Kemhan, Meutya Hafid: Bagian Implementasi UU KIA

Investasi Jangka Panjang untuk Bangsa dan Negara

Ketua Komisi 1 DPR, Meutya Hafid, mengatakan penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak-anak merupakan investasi jangka panjang bagi negara.

Dalam kunjungan ke Kementerian Pertahanan, Meutya Hafid menyampaikan bahwa jumlah anak usia dini di Indonesia sekitar 30,2 juta jiwa, yang setara dengan 10,91 persen dari total penduduk. Dia juga menilai pentingnya investasi pada kesehatan dan pendidikan anak sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Meutya Hafid mengapresiasi penyediaan fasilitas ruangan laktasi dan tempat penitipan anak di lingkungan kerja Kemhan. Dia berharap semua Kementerian atau Lembaga Negara juga menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang baru disahkan.

Wakil Menteri Pertahanan, M Herindra, menyatakan dukungan Kemhan terhadap penyediaan ruangan laktasi dan tempat penitipan anak. Hal ini penting untuk membantu pegawai yang memiliki anak kecil dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dan pegawai. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Hakim MA Perintahkan Kembalikan Aset Rafael Alun Trisambodo, Ini Reaksi KPK

KPK Menunggu Putusan Lengkap Kasasi Kasus Gratifikasi Rafael Alun Trisambodo

KPK merespons putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi yang ditolak atas kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.

KPK mengaku masih belum menerima salinan lengkap dari putusan itu. KPK akan mempelajari hasil putusan Hakim MA yang memerintahkan KPK agar mengembalikan aset milik Rafael.

Salah satu amar putusan hakim memerintahkan KPK agar mengembalikan aset milik Rafael, termasuk uang tunai senilai Rp 199.970.000 dan Rp 19.892.905,70, serta satu bidang tanah beserta bangunan rumah di Jakarta Selatan.

Dalam putusan Rafael di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan memerintahkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp10 miliar. KPK akan mempelajari putusan tersebut sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Geser👉