Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

27 Dokumen Terkait Pengalihan Aset Tanah Disita dari Kantor BPN NTT

27 Dokumen Terkait Pengalihan Aset Tanah Disita dari Kantor BPN NTT Tim Penyidik Kejati NTT Geledah BPN NTT. ©2020 Merdeka.com/Ananias Petrus

Merdeka.com - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jalan Frans Seda, Nomor 70, Kota Kupang, Senin (19/10).

Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas 30 hektare di Kecamatan Komodo, dengan estimasi kerugian mencapai Rp3 triliun.

Sebanyak 27 dokumen disita tim penyidik dari tiga ruangan. Namun ketua tim penggeledahan, Roy Riady tidak merinci bentuk dokumen yang disita tersebut. Roy juga memastikan akan memeriksa sejumlah saksi dari BPN NTT.

"Insya Allah akan ada saksi yang kita periksa dari sini," kata Roy kepada wartawan.

Sebelumnya diberitakan, tim penyidik yang terdiri dari jaksa Yupiter Selan, Kundrat Mantolas, Hendrik Tiip, dan Andre Keya itu, tiba di kantor BPN NTT pukul 09.30 WITA.

Tim penyidik turun dari tiga mobil itu masuk ke dalam kantor BPN NTT. Setelah memberitahu maksud kedatangan kepada salah satu pegawai yang bertugas, tim melakukan pengecekan dengan melakukan pemeriksaan di tiga ruangan kerja.

Tiga ruangan yang diperiksa tim penyidik Kejati adalah ruangan Kepala BPN NTT, ruangan Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, serta ruangan Kabid Hubungan Hukum Pertanahan.

Kejati sebelumnya juga telah menggeledah sejumlah kantor untuk mengumpulkan dokumen terkait kasus ini, seperti Kantor Bupati, Kantor Camat Komodo dan kantor Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.

Baca Selengkapnya
Waspada Surat Palsu Pembatalan Seleksi CPNS Catut Kemenkumham NTT

Waspada Surat Palsu Pembatalan Seleksi CPNS Catut Kemenkumham NTT

Beredar surat palsu berisi soal pembatalan seleksi CPNS di wilayah Kemenkumham NTT

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sederet Fasilitas hingga Tunjangan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN

Sederet Fasilitas hingga Tunjangan AHY Sebagai Menteri ATR/BPN

Sebagai pejabat negara, tentu AHY akan mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan dari negara dari kendaraan hingga rumah dinas.

Baca Selengkapnya
NasDem Ungkap Isi Surat Pengunduran Diri Ratu Wulla Usai Raih Suara Terbanyak di Dapil NTT

NasDem Ungkap Isi Surat Pengunduran Diri Ratu Wulla Usai Raih Suara Terbanyak di Dapil NTT

NasDem telah membuat surat pengantar kepada KPU yang telah dikirimkan bersama surat pengunduran diri Ratu Wulla sebagai calon anggota DPR RI dapil NTT.

Baca Selengkapnya
TNI Belum Terima Laporan Prajurit Melanggar Netralitas Selama Pemilu

TNI Belum Terima Laporan Prajurit Melanggar Netralitas Selama Pemilu

TNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua

Baca Selengkapnya
Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

ASN yang ditugaskan ke IKN akan mulai pindah secara bertahap

Baca Selengkapnya
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara

BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara

Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.

Baca Selengkapnya