2 Pejabat PN Trenggalek Jadi Tersangka Korupsi Anggaran Pemeliharaan Gedung

Kamis, 12 Maret 2020 17:21 Reporter : Erwin Yohanes
2 Pejabat PN Trenggalek Jadi Tersangka Korupsi Anggaran Pemeliharaan Gedung Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan, dua pejabat Pengadilan Negeri Trenggalek ditahan. Keduanya terancam dipecat jika nantinya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bersalah.

Penetapan sekaligus penahanan terhadap dua pejabat Pengadilan Negeri Trenggalek ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Richard Marpaung.

Dia menyatakan, penyidik Kejari Trenggalek telah menetapkan status tersangka sekaligus melakukan penahanan terhadap Sekretaris PN Trenggalek Chrisna Nur Setyawan dan Kasubag Umum dan Keuangan Riawan.

"Kedua tersangka telah ditahan sejak Selasa (10/3) kemarin," ujarnya, Kamis (12/3).

Kedua tersangka ditahan dalam kaitannya dengan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, dan pemalsuan tanda tangan data perjanjian kerja sama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan lembaga bantuan hukum 'rakyat' Trenggalek, tentang penyediaan pemberian laporan pos bantuan hukum di pengadilan negeri Trenggalek tahun anggaran 2018-2019.

"Kerugian atas kasus ini sekitar Rp100 juta. Kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari dan ditahan di rumah tahanan negara kelas 2 Trenggalek," ujarnya.

Kedua tersangka pun dijerat pasal primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu menyikapi persoalan ini, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Negeri Surabaya, Elang Prakoso Wibowo mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus hukum tersebut pada Kejari Trenggalek. Demikian juga dengan sanksi yang diberikan pada keduanya, saat ini Mahkamah Agung masih menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

"Kita tunggu saja hasil sidang. Jika terbukti dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, biasanya dipecat," katanya.

Ia mengaku, PT Surabaya sudah pernah memanggil kedua tersangka terkait dengan pengarahan pengerjaan proyek di lingkungan pengadilan agar sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun, dengan kondisi seperti ini, ia mengaku pengadilan tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap keduanya.
"Kalau mereka tetap korupsi ya berarti tidak patuh dan bandel. Kita tidak akan lakukan pendampingan pada mereka," ujarnya. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kasus Korupsi
  3. Surabaya
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini