Merdeka.com - Dua menteri kabinet kerja edisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla melenggang ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2019-2024. Sebelum dilantik, Jumat (27/8) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengundurkan diri, dan disusul Menteri Menko PMK Puan Maharani yang pamit satu hari sebelum pelantikan, Senin (30/9).

Jokowi langsung menunjuk dua menteri yang akan bertugas selama 20 hari ke depan sebagai pelaksana tugas wewenang dan tanggung jawab hingga pelantikan pada 20 Oktober nanti. Dia menunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk jadi pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM, sementara Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk jadi pelaksana tugas Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK.

Penunjukan Darmin tertulis pada Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara Tjahjo berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Hukum dan HAM.

Darmin dan Tjahjo ditunjuk langsung. Penunjukan tersebut dilakukan karena dinilai mereka bisa memahami situasi dalam kementerian terkait.

"Pltnya Pak Darmin Nasution, sudah melalui berbagai pertimbangan termasuk sudah memahami berbagai hal yg harus ditangani di kementerian terkait," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dihubungi, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Tjahjo pun siap untuk mengemban rangkap jabatan selama 20 hari ke depan. Menurut dia, penunjukan tersebut adalah tugas dari Presiden.

"Saya sebagai pembantu Presiden siap melaksanakan tugas sebagai mana keputusan Presiden tersebut dengan penuh tanggung jawab," ungkap Tjahjo dalam pesan singkat.

Sementara, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla penunjukan dua menteri tersebut lantaran waktu kerja kabinet kerja 20 hari ke depan akan selesai. JK menjelaskan lebih baik menunjuk menteri untuk rangkap jabatan dibandingkan angkat menteri baru.

Sebab, kata JK saat ini tugas plt Menteri hanya untuk proses teken beberapa tugas. Namun dalam jajaran dirjen serta lainnya menurut JK, tetap sama.

"Karena sisa 20 hari kita ajukan, pasti ada bedanya tapi 20 hari untuk angkat menteri juga tanggung. Jadi tunggu 20 hari aja sekalian," ungkap JK.