2 Bulan tak digaji, ratusan PNS di Nias Selatan geruduk kantor DPRD
Merdeka.com - Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan sejak Rabu (17/2) hingga sekarang. Mereka menuntut gaji yang belum dibayarkan selama dua bulan terakhir.
Selain gaji, para PNS juga meminta hak lain seperti dana sertifikasi tahun 2013 segera dicairkan. " Dua bulan gaji belum dibayar dari bulan Januari hingga Februari ini," kata koordinator aksi, Suhertyanus kepada merdeka.com, Kamis (18/2).
Suhertyanus mengatakan, aksi demo ini sudah dua kali mereka lakukan. Saat melakukan demo pertama pihak Pemprov berjanji akan membayar pada tanggal 2 Februari 2016 lalu. Namun, janji tersebut ternyata tidak dipenuhi.
"Ini kali kedua kami demo. Pertama demo tanggal 27 Januari mereka janji akan bayar tanggal 2 Februari tapi ternyata hingga sekarang belum juga dibayar," ujarnya.
Selama tuntutannya belum dipenuhi, kata dia, para PNS akan tetap berada di kantor DPRD. Mereka pun sampai membuat dapur umum untuk kebutuhan makan selama melakukan aksi tersebut.
"Kita akan baru berhenti bila dijawab sama perintah. Kami juga di sini membuat dapur umum untuk keperluan kami," jelas Suhertyanus.
Suhertyanus menambahkan, saat ini mereka tengah menyandera mobil dinas para pejabat DPRD.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Langkah itu diambil agar warga tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemindahan PNS dan ASN ke IKN Nusantara diundur setelah upacara Kemerdekaan RI-79.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya