Merdeka.com - Sebanyak 18 Kiai di Jawa Timur menggelar pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diwakili Pelaksana Tugas Wakil Ketua Johan Budi Sapto Prabowo, Bambang Widjajanto (Pimpinan KPK non aktif), dan Prof. Jimly Asshiddiqie (Tim 9).

Pertemuan itu dikemas dalam diskusi kebangsaan dengan tema "Pesantren dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi" digelar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (29/3).

Para kiai hadir dalam acara itu merupakan pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur dan memberi perhatian penuh pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Digelarnya acara ini menurut Ketua Robithoh Ma'had Islamiyah (RMI) Jawa Timur, KH Reza Ahmad Zahid, karena ada beberapa pertimbangan perlu segera disikapi.

"Pertama karena kekuatan oligarki tengah menguat dan memperluas dominasinya. Kedua, terjadinya pelemahan kepemimpinan nasional yang masih tersandera oleh kepentingan sekelompok elit. Ketiga, adanya kepentingan ekonomi dan politik dan pihak tertentu yang menjadikan hukum sebagai alat untuk memperluas kekuasaan. Itu merupakan pertimbangan digelarnya acara ini, dengan mendatangkan pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk pemberantasan korupsi," kata KH Reza Ahmad Zahid atau yang biasa dipanggil Gus Reza, pada merdeka.com.

Ditambahkan Gus Reza, masih ada tiga pertimbangan lain menguatkan digelarnya acara ini. Antara lain adanya kecenderungan kekuatan politik yang menghalalkan segala cara. Menguatnya praktik oligarki politik dan ekonomi sehingga berdampak dengan pengorbanan semangat pemberantasan korupsi.

"Yang terakhir adalah kasus kisruhnya KPK dan Polri, menjadikan pemberantasan korupsi ini semakin kabur," ujar Gus Reza, yang juga Pembantu Rektor I Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo, Kediri ini.

Sementara itu, seminar ini juga merumuskan lima keputusan. Yakni kalangan pesantren sebagai lembaga peduli dengan kemaslahatan umat berpendapat korupsi adalah tindakan yang tidak dibenarkan, dan pesantren mendukung pemberantasan korupsi dan menentang pelemahan terhadap KPK.

Kedua, Indonesia harus diselenggarakan oleh pemimpin memiliki akal sehat dan bernurani. Oleh karena itu penyelenggara negara harus menunjukkan komitmennya sebagai pelopor pemberantasan korupsi.

Ketiga, mendesak kepada presiden Joko Widodo bersikap tegas dalam penanganan korupsi dan melakukan upaya politik nyata mengarah pada penyamaan persepsi baik Polri, KPK, Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Selain itu, presiden harus menolak terhadap segala hal bersifat intervensi mengarah pada pelemahan dan kriminalisasi pegiat anti korupsi.

Keempat, mengusulkan hukuman berat dan pemiskinan serta sanksi sosial serta menolak pemberian remisi bagi pelaku korupsi. Dan terakhir, mendesak pemerintah, parlemen untuk memberikan dukungan penuh bagi lembaga anti korupsi.

Beberapa kiai ikut merumuskan pernyataan sikap dalam pertemuan di Ponpes Tebu Ireng Jombang antara lain KH Sholahuddin Wahid (Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang), KH Fahmi Amrullah (Pengasuh Pondok Putri Pesantren Tebuireng Jombang), KH. D Zawawi Imran (Budayawan), KH. Hisyam Syafaat (Pengasuh Ponpes Blok Agung Banyuwangi), KH Reza Ahmad Zahid (Ketua RMI Jatim/Pengasuh Ponpes HM Putra Lirboyo Kediri), KH Muwafiq (Pengasuh Ponpes Bustanul Ma'mur Banyuwangi, Gus Zaki H (Ponpes M-Masruriyah Tebuireng/ Wakil Ketua RMI), Gus Muhammad Al-Fayadi (Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo), Gus Imron Rosyadi Hamid (Ponpes Al Islahiyah Malang), KH. Abdul Hadi Yusuf (Ponpes MQ Tebuireng), Gus Kholid Murtadlo (Ponpes Ngalah Pasuruan), Gus Muslih Wahid (Ponpes Al-Amien Prenduan Sumenep), Gus Muhyidin K (Ma'had Aly Sukorejo Situbondo), Gus Kanzul Fickri (Ponpes Al-Aqobah), Gus Hamid Bishri (Ponpes Darul Ulum Rejoso Jombang, Gus Miftahul Huda (RMI Madiun), Gus M Nizar (RMI Mojokerto), dan Gus Fadhoil (Ponpes Sukorejo Asembagus Situbondo).