1.700 Aparatur negara di Jawa Barat masih miskin
Merdeka.com - Kepala Pusat Data dan Analisis Pembangunan (Pusdalisbang) Jawa Barat, Agus Ismail, mengaku menerima data 1.700 kepala keluarga (KK) warga miskin berasal dari kalangan aparatur negara. Rata-rata mereka berasal dari Anggota Dewan, PNS, bahkan sampai aparat negara Polri/TNI.
"Sekitar 1.700 kepala rumah tangga dari sekian juta warga miskin yang status pekerjaannya di dalam tabel itu ada PNS kemudian anggota TNI kemudian polri, pegawai BUMN/BUMD atau anggota legislatif," kata Agus usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Rabu (19/10).
Data itu juga didapati 48 KK merupakan warga miskin berasal dari orang berpendidikan tinggi. Meski begitu, Agus tidak bisa menyatakan data itu valid. Oleh karena itu, Pusdalisbang akan melakukan validasi data. Validasi data sangat dibutuhkan mengingat Pemprov Jabar tengah menggulirkan program pengentas kemiskinan pada 2017 mendatang.
"Kita koreksi. Akan kita sampaikan kepada pihak yang melakukan pendataan. Kita dapat ya dari TNP2K im nasional penanggulangan kemiskinan. Nanti kita sampaikan setelah kita validasi biar nanti ditindaklanjuti," terangnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar alias Demiz, mengatakan dari sekitar 49 juta jiwa warganya sebanyak 8,75 persennya atau 4 juta jiwa masuk dalam kategori miskin. Jumlah tersebut turun dari tahun 2015 lalu sebesar 9,75 persen.
"Ini lebih baik dibanding akhir tahun 2015 yang mencapai 9,57 persen. Artinya target penurunan satu persen per tahun bisa tercapai," ungkap Demiz. Diakuinya, kendala dihadapi adalah data kemiskinan simpang siur dan kedalaman sulit diukur. Menurutnya, hal ini merupakan masalah klasik perencanaan pengentasan kemiskinan.
"Jika ini terjadi maka sebesar apapun anggaran hasilnya tidak optimal. Pertumbuhan ekonomi selalu di atas 5 persen, penurunan kemiskinan itu tidak ada 1 persen di setiap daerah," tuturnya.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya mendorong agar pusat data pembangunan Pemprov Jabar untuk serius melakukan validasi dan sinkronisasi data kemiskinan bersama daerah. "Ini jadi dasar kegiatan penanggulangan kemiskinan dan program 2017," tandasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaDensus 88 Ungkap Peran Tangkapan Baru Teroris Jaringan Solo Raya dan Banten
Densus 88 juga berhasil menangkap satu tersangka teroris lainnya inisial NK yang diduga terafiliasi kelompok Jaringan Anshor Daulah (JAD) di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Izin Acara Desak Anies di Mataram Sempat Dibatalkan Sepihak
Pemerintah diminta memberikan arahan kepada seluruh aparat sipil negara untuk netral.
Baca SelengkapnyaData Korlantas Polri Selama Arus Mudik Lebaran 2024: 1.835 Kecelakaan, 281 Orang Meninggal
Kecelakaan didominasi‘adu banteng’ sisi depan kendaraan yang saling bertabrakan.
Baca SelengkapnyaBak Perkampungan di Luar Negeri, Intip Pesona Desa Nagari Pariangan di Sumatra Barat
Keindahan di Desa Nagari Pariangan tidak pernah gagal dan mengecewakan sekalipun. Desa ini bahkan mirip seperti perkampungan di luar negeri.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaArus Mudik Lebaran, Banyuwangi Siagakan Ribuan Nakes di Pos Kesehatan dan Tempat Wisata
Pemkab Banyuwangi menyiagakan 1.071 tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya