Merdeka.com - Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyebut ada 15 kabupaten dari 28 dan 1 kota di Bumi Cenderawasih rawan konflik bersenjata saat Pemilu.

"Ada 15 kabupaten, diantaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya," katanya dalam seminar nasional bertajuk 'Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat' di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa (12/2). Seperti dilansir Antara.

Menurutnya, 15 kabupaten itu ada yang belum mempunyai polres. Contohnya Kabupaten Nduga, hanya ada pos polisi dan baru belakangan ini ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personel.

"Kami mengalami penolakan di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996 lalu. Harapannya hal ini bisa didengar oleh Pak Gubernur Papua dan jajarannya agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya," katanya.

Selain itu, ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya.

"Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire," ujarnya.

Soal kesiapan pemilu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengungkapkan akan ada 15.000 TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15.000 kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota.

"Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak," katanya.

Pada momentum seminar itu, Kapolda kembali menyinggung peristiwa Nduga yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya.

"Peristiwa itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerjanya bukan TNI dan Polri. Pelakunya adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya dan saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk tangani masalah ini," katanya.