Merdeka.com - Jawa Timur masih menjadi lumbung kasus korupsi. Setidaknya, dari catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 2018 lalu, ada 13 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah tersebut.

Ini diungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Gedung Grahadi, Surabaya bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa serta bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Kamis (28/2).

Kata Alexander, di medio 2018 lalu, pihaknya telah melakukan 30 kali OTT di seluruh Indonesia, 20 di antara tersangkanya adalah kepala daerah. "Dari 20 kepala daerah itu, 13 di antaranya dari Jawa Timur," katanya.

Kasus korupsi di Indonesia yang paling banyak dilaporkan ke KPK adalah jual beli jabatan dengan modus lelang. "Ini banyak sekali laporan yang kami terima," ungkapnya.

Selain itu, Alexander juga menyebut, potensi rawan korupsi juga terjadi pada proses perencanaan proyek. Misalnya, seorang pengusaha membawa proposal ke DPRD, kemudian melakukan suap dengan tujuan agar proyeknya digolkan.

Kemudian dalam proses lelang atau tender, masih menurut Alexander, hanya sebatas formalitas, karena pemenangnya, itu sudah ditentukan sejak awal.

"Kalau anggaran disetujui, nanti didapatkan ketika anggaran itu sudah tidak benar penyusunannya, nanti dalam proses lelang proyekpun, itu nanti akan tidak benar," paparnya.

Untuk itu, KPK mengingatkan seluruh kepala daerah agar dalam penyusunan anggaran, itu ada transparansi dan partisipasi masyarakat.

Dan yang terpenting, katanya, anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. "Jangan sampai anggaran itu yang mungkin jumlahnya tidak besar, itu hanya mengakomodir pihak-pihak tertentu," imbaunya.

Selebihnya, KPK mengapresiasi komitmen gubernur, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, serta seluruh stakeholder yang ingin terus memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan di daerah. "Kami akan membantu bapak ibu sekalian," tandasnya.