126 Ribu warga Kota Bekasi belum rekam E-KTP, di-deadline sebulan
Merdeka.com - Sebanyak 126 ribu warga di Kota Bekasi, Jawa Barat tercatat belum melakukan perekaman KTP elektronik. Padahal, Kementerian Dalam Negeri segera menyerahkan data DP 4 ke KPU pada bulan depan untuk keperluan Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 mendatang.
"Sesuai dengan tahapan Pilkada, DP 4 (Daftar Pemilih Potensial Pemilu) diserahkan oleh Kemendagri ke KPU pada bulan November," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmarasandi, Senin (23/10).
Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcasip, Kota Bekasi, Nardi, mengatakan untuk menggenjot perekaman pihaknya membuka layanan jemput bola. Sasaran utama ialah wajib KTP pemula di sekolah-sekolah.
"Setiap hari tim kami mendatangi ke sekolah-sekolah, inovasi ini cukup efektif untuk menggenjot perekaman e-KTP," kata Nardi.
Dalam sehari, kata dia, diharapkan 200 pelajar melakukan perekaman e-KTP. Selain ke sekolah, pihaknya juga melakukan jemput bola di kelurahan-kelurahan dengan sasaran masyarakat yang belum merekam ke kecamatan atau ke kantor dinas.
"Kami tetap mengupayakan semua selesai direkam sampai batas akhir penyerahan DP 4 ke KPU," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya tengah mendata secara faktual data di Kemendagri yang menyebutkan masih ada 126 ribu warga Kota Bekasi belum merekam e-KTP.
"Kami melibatkan pengurus RT dan RW untuk memverifikasi data Kemendagri tersebut," ujar Nardi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS
Masyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023
Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Imbau Warga Urus Pindah Memilih Sebelum 15 Januari 2024
Masyarakat bisa mengurus form pindah memilih hingga H-30 atau tanggal 15 Januari 2024
Baca SelengkapnyaHasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca Selengkapnya