Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menekankan, agar perbankan harus mampu mengidentifikasi kondisi dunia usaha. Khususnya pengusaha daerah untuk dibantu dengan memberikan fasilitas yang diperlukan, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan kredit.

"Karena BPR ini ada di last mile yang kita anggap paling mengerti kondisi terdekat di masyarakat, moga-moga bisa diidentifikasi terus apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dan apa yang bisa difasilitasi oleh BPR," kata Suahasil dalam Infobank Hybrid Seminar & 12th BPR Awarding 2021

Suahasil menjelaskan, pemerintah membagi beberapa bagian besar dari desain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya, pemerintah telah memberikan penempatan dana kepada bank-bank himbara dan BPD untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

"Pemerintah menaruh uang di Himbara dan juga di Bank-bank Pembangunan Daerah, harapannya tentu supaya uang yang diberikan itu kemudian dipakai untuk menggulirkan kredit," kata dia.

Dana Desa

Suahasil juga mengatakan sejak tahun 2015 Pemerintah melalui APBN telah mengucurkan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp 468,9 triliun. Khusus tahun 2021 dana desa yang telah dikucurkan sebesar Rp 72 triliun.

Dia meminta agar dana desa ini dapat semaksimal mungkin dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, sesuai dengan kebutuhan dari desanya masing-masing. Selain itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah juga meminta alokasi sebesar delapan persen dana desa digunakan untuk penanganan Covid dan penanganan kesehatan masyarakat desa.

Dari berbagai kebijakan tersebut, Suahasil meminta agar para BPR atau BPD bisa lebih kreatif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Khususnya untuk membantu para pelaku usaha di daerah.

"Jadi BPR bisa terus melihat secara detail kondisi-kondisi desa, kondisi di daerah dan kemudian nanti bisa mencari titik-titik di mana bisa membantu," kata dia mengakhiri.