Menteri Erick Akui Kredit UMKM Perbankan RI Kalah Dibanding Thailand

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui, nilai penyaluran kredit perbankan Indonesia ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih kalah dibandingkan Thailand. Menteri Erick mencatat, penyaluran dana perbankan di Tanah Air baru mencapai 20 persen.

"Sementara itu, Thailand yang namanya pinjaman kepada UMKM dari industri perbankan sudah 50 persen," katanya dalam Sidang Dewan Pleno HIPMI di Bali, Jumat (18/3).

Padahal, lanjut Menteri Erick, UMKM merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang begitu besar.

"Tapi, (pembiayaan perbankan) di Indonesia baru 20 persen," tekannya.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan porsi pemberian kredit bagi UMKM oleh perbankan mencapai 30 persen pada 2024 mendatang. Menteri Erick menyampaikan, langkah tersebut sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM.

"Pada tahun 2022, nilai KUR itu kita siapkan sampai Rp 388,6 triliun," contohnya.

Percepatan Pemulihan Ekonomi Butuh Sinergi UMKM Hingga Perbankan

Pemerintah mencatat rasio kredit perbankan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih sangat rendah, yakni baru sebesar 20 persen. Jumlah ini lebih rendah dibanding Singapura yang berada di angka 39 persen, Malaysia 51 persen, Jepang 66 persen, dan Korea Selatan 81 persen.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, berdasarkan data BRI, Pegadaian dan PNM pada 2021, 30 juta usaha mikro belum mendapatkan akses pendanaan formal. 7 juta dari jumlah pelaku UMKM tersebut meminjam ke kerabat, 5 juta lainnya meminjam ke rentenir dan 18 juta sisanya belum mendapatkan pembiayaan.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasinya adalah meningkatkan target rasio kredit perbankan ke UMKM dari 20 persen menjadi 30 persen pada 2024. Dibentuk pula holding ultra mikro dengan tujuan dapat memberi pembiayaan murah dan cepat kepada pelaku UMKM.

"Platfotm KUR (kredit usaha rakyat) juga sudah ditingkatkan menjadi Rp 371,17 triliun pada tahun 2022. Dan relaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian subsidi bunga 3 persen selama 2022," kata Menteri Teten saat acara Tempo Financial Literacy Forum 2022.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah menambahkan, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perbankan ke UMKM menjadi 30 persen. Di antaranya meningkatkan plafon KUR tanpa agunan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, serta plafon pembiayaan UMKM menjadi 20 miliar dan realisasi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan.

Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan peningkatan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk kelompok koperasi. "Pelaku UMKM yang non bankable atau unbankable diarahkan ke lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti Bahana, PNM atau Pegadaian. Selain itu ada juga peningkatan pembiayaan produk ekspor UMKM dan mitigasi risiko pembiayaan," kata Siti.