Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LPS: Tingkat Bunga Rendah, Perbankan Punya Fleksibilitas Dorong Penyaluran Kredit

LPS: Tingkat Bunga Rendah, Perbankan Punya Fleksibilitas Dorong Penyaluran Kredit LPS. ©2018 Liputan6.com

Merdeka.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang fundamental dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Tanah Air. Peran LPS sangat penting dalam melewati krisis pandemi Covid-19, tanpa adanya permasalahan yang serius.

Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Herman Saheruddin mengatakan, LPS merupakan bagian dari empat pilar Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nasional (KSSK) yang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

"Sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank, LPS berkomitmen penuh untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional dalam upaya untuk membangun NKRI melalui perekonomian yang kuat dan stabil," ujar Herman dalam diskusi Forwada di Jakarta, Jum’at, (24/12).

Selama periode tahun Jan 2020 – Des 2021, LPS telah memangkas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) rupiah sebesar 275 bps dan 150 bps untuk valuta asing. TBP pada bank umum dan BPR saat ini masing-masing 3,50 persen dan 6,00 persen serta untuk valuta asing 0,25 persen.

"Kebijakan TBP diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan TBP yang rendah saat ini maka perbankan akan lebih memiliki fleksibilitas dalam mendorong penyaluran kredit dengan suku bunga yang lebih rendah," ungkapnya.

Herman menambahkan, LPS akan terus mencermati respon perkembangan suku bunga simpanan antar kelompok bank yang cenderung bervariasi serta dampaknya pada agregat suku bunga pasar dan intensitas kompetisi.

LPS, lanjut Herman, akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas Tingkat Bunga Penjaminan sesuai perkembangan data dan informasi terkini yang tersedia dengan tetap memperhatikan progress pemulihan ekonomi, likuiditas perbankan, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kondisi Perbankan

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Bank BCA Syariah Pranata mengungkapkan, kondisi perbankan di tahun 2022 diproyeksikan dapat tumbuh positif. "Dengan modal cukup kuat dan likuiditas perbankan yang cukup longgar, di 2022 perbankan masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan semangat pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi," kata Pranata

Sementara, ekonom Ryan Kiryanto menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang belum mereda dengan hadirnya varian baru Covid-19, Omicron. Meski ada yang menyebut tidak seganas varian Delta, namun Omicron tetaplah virus yang harus diwaspadai karena bisa berdampak pada ekonomi global.

"Munculnya varian Omicron yang berasal dari Afrika Selatan ini membatasi pergerakan masyarakat dengan adanya lock down dan mengguncang pasar dunia," ujarnya.

Ryan juga menyoroti sektor yang menjadi akselerator pada tahun 2022 mendatang. Menurutnya sektor tersebut antara lain telekomunikasi, kesehatan pertanian dan pariwisata serta turunannya.

Dia menuturkan, saat ini saham-saham teknologi komunikasi terus memimpin pertumbuhan indeks saham gabungan di seluruh bursa di dunia. Sementara pada sektor Kesehatan dan turunanya seperti obat, vitamin dan alkes, menjadi akselerator ekonomi karena semenjak pandemi melanda, masyarakat dunia makin peduli akan kesehatannya.

Hal serupa juga terjadi pada sektor pertanian dalam arti luas, tahun lalu walaupun rendah, sektor pertanian tetap tumbuh positif. "Sektor pariwisata adalah sektor yang sedang tidur dan akan menjadi akselerator kebangkitan ekonomi di tahun 2022. Karenanya, mulai hari ini sektor pariwisata harus menyiapkan infrastruktur pendukung dengan baik, maintenance harus dilakukan, serta menyiapkan SDM yang baik," pungkasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.

Baca Selengkapnya
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024

Ketua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024

Ketua LPS menjamin peristiwa itu tidak sampai menimbulkan gejolak dalam sektor perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya