Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyebut bahwa penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari masyarakat selama ini hanya dimonopoli oleh bank himbara atau bank BUMN. Misalnya, untuk pembayaran Surat Izin Mengemudi (SIM) hanya melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Ada juga pembayaran visa yang hanya bisa dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Hal ini terjadi karena para bank plat merah berburu mendekati kementerian/lembaga (KL) dan melakukan kerja sama sebagai penerima pembayaran PNBP.

"Saat ini, karena ada persaingan bisnis yang kentara antara BRI, BNI, Himbara, itu kadang mereka berlomba-lomba mendekati KL (kementerian/lembaga) untuk melakukan monopoli sistem penyetoran PNBP," kata Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).

Wawan menegaskan, praktik-praktik ini sudah tidak boleh lagi dilakukan. Pihaknya pun sudah membuat aturan baru dalam PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP.

Tak Boleh Hanya Satu Bank

"Di PMK ini ditegaskan kembali bahwa Kementerian dan Lembaga tidak boleh melakukan kontrak kerja sama hanya dengan satu bank," kata dia.

Dalam aturan itu, kementerian lembaga harus membuka banyak loket pembayaran untuk semua bank, tidak hanya satu bank. Artinya mereka juga harus membuka peluang bagi bank lain untuk menjadi agen penerima pembayaran PNBP demi memudahkan masyarakat.

"Semua harus membuka collecting agent atau loket pembayaran untuk semua bank, yang tentunya akan sangat memudahkan masyarakat," kata Wawan.