Pimpinan DPR Minta Kemendikbud Memperbaiki Program Subsidi Kuota Belajar
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung upaya Kemendikbud terus melakukan upaya perbaikan dalam program subsidi kuota untuk pembelajaran siswa.
Meski demikan, Azis meminta, Kemendikbud segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait alasan penghentian pemberian subsidi kepada siswa dengan kategori tertentu.
"Silakan jika Kemendikbud akan menghentikan bantuan subsidi kuota untuk penerima kuota belajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang tidak menggunakan bantuan kuota sama sekali. Manfaatnya bisa dialihkan kepada anak didik yang benar-benar membutuhkan," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3).
DPR juga meminta Kemendikbud untuk mencari tahu penyebab tidak maksimalnya penggunaan kuota internet. Sebab hal ini bisa diakibatkan karena kesalahan data penerima, tidak mendukungnya jaringan internet, dan keterbatasan gawai. Sehingga tidak mendukung kegiatan PJJ yang berbasis daring.
"Evaluasi dan cari tahu penyebabnya. Ini penting," tegas Azis.
DPR juga berharap, Kemendikbud berani mengambil langkah untuk memberikan bantuan bagi siswa yang dikeluarkan dari daftar subsidi pulsa dengan mempertimbangkan kebutuhan para siswa tersebut.
"Sekali lagi pastikan bahwa program subsidi kuota terdistribusi tepat sasaran. Dan pastikan pula distribusi bantuan subsidi kuota secara merata agar bantuan ini dapat dinikmati oleh seluruh peserta didik di Indonesia," tegas Azis.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta agar tenaga pendidik dan peserta didik untuk menggunakan bantuan kuota internet secara bijak dan sebaik-baiknya.
"Optimalkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Ini cara pemerintah dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, agar sampai kegiatan belajar mengajar tetap berjalan maksimal di tengah pandemi Covid-19," pinta Azis Syamsuddin.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPLN Siapkan 10.000 Kursi Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya
Pendaftaran program 'Mudik Asyik Bersama BUMN' ini pun sudah dibuka pada tanggal 16 Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaBlusukan ke 11 Provinsi, Mentan Amran Usulkan Tambah Kuota Pupuk Subsidi
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada presiden penambahan kuota pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beri Sinyal Gunakan Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis
Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnya