Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR Minta Kemendikbud Memperbaiki Program Subsidi Kuota Belajar

Pimpinan DPR Minta Kemendikbud Memperbaiki Program Subsidi Kuota Belajar Wakil Ketua DPR kutuk deklarasi Presiden West Papua. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung upaya Kemendikbud terus melakukan upaya perbaikan dalam program subsidi kuota untuk pembelajaran siswa.

Meski demikan, Azis meminta, Kemendikbud segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait alasan penghentian pemberian subsidi kepada siswa dengan kategori tertentu.

"Silakan jika Kemendikbud akan menghentikan bantuan subsidi kuota untuk penerima kuota belajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang tidak menggunakan bantuan kuota sama sekali. Manfaatnya bisa dialihkan kepada anak didik yang benar-benar membutuhkan," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3).

DPR juga meminta Kemendikbud untuk mencari tahu penyebab tidak maksimalnya penggunaan kuota internet. Sebab hal ini bisa diakibatkan karena kesalahan data penerima, tidak mendukungnya jaringan internet, dan keterbatasan gawai. Sehingga tidak mendukung kegiatan PJJ yang berbasis daring.

"Evaluasi dan cari tahu penyebabnya. Ini penting," tegas Azis.

DPR juga berharap, Kemendikbud berani mengambil langkah untuk memberikan bantuan bagi siswa yang dikeluarkan dari daftar subsidi pulsa dengan mempertimbangkan kebutuhan para siswa tersebut.

"Sekali lagi pastikan bahwa program subsidi kuota terdistribusi tepat sasaran. Dan pastikan pula distribusi bantuan subsidi kuota secara merata agar bantuan ini dapat dinikmati oleh seluruh peserta didik di Indonesia," tegas Azis.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta agar tenaga pendidik dan peserta didik untuk menggunakan bantuan kuota internet secara bijak dan sebaik-baiknya.

"Optimalkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Ini cara pemerintah dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, agar sampai kegiatan belajar mengajar tetap berjalan maksimal di tengah pandemi Covid-19," pinta Azis Syamsuddin.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak

Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Marak Tawuran Remaja saat Ramadan, Polisi Tegaskan Proses Hukum Pelaku hingga Provokator di Medsos

Marak Tawuran Remaja saat Ramadan, Polisi Tegaskan Proses Hukum Pelaku hingga Provokator di Medsos

Pelaku tawuran dipastikan akan ditindak secara tegas, bahkan mereka yang diamankan akan diberi sanksi tambahan berupa pencabutan bantuan sosial biaya pendidikan

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Sinyal Gunakan Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis

Pemerintah Beri Sinyal Gunakan Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis

Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Baca Selengkapnya