Ombudsman Temukan Fakta Banyak Maladministrasi dalam PPDB 2019

Jumat, 26 Juli 2019 14:20 Reporter : Yunita Amalia
Ombudsman Temukan Fakta Banyak Maladministrasi dalam PPDB 2019 Ombudsman. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi perhatian bagi Ombudsman tiap tahunnya. Dimulai sejak 2016 hingga 2019, PPDB kerap menuai polemik.

Pada tahun ini, Ombudsman menemukan sejumlah maladministrasi atas penyelenggaraan PPDB.

"Ombudsman RI telah melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB 2019 dan telah menemukan terjadinya maladministrasi," ujar anggota Ombudsman, Ahmad Suadi, Jakarta, Jumat (26/7).

Pertama, terdapat maladministrasi berupa penerimaan peserta didik tanpa melakukan standar operasional prosedur (SOP) yang benar, seperti tidak melakukan validasi peserta didik. Kasus itu ditemukan di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Bengkulu.

Kedua, adanya intervensi pejabat daerah dalam PPDB. Namun, Suadi tidak merinci bentuk intervensi pejabat atas pelaksanaan PPDB 2019.

Ketiga, Suadi mengungkapkan bentuk perlawanan hukum atau menyimpang yang terjadi atas pelaksanaan PPDB adalah manipulasi dokumen berupa kartu keluarga.

Di Jawa Barat, misalnya, Suadi mengatakan pihaknya menemukan ada calon peserta didik baru menumpang nama di kartu keluarga penjaga sekolah.

Bentuk penyimpangan lainnya adalah penerimaan calon peserta didik di luar zonasi. Hal itu terjadi baik di tingkat SMP dan SMA.

"Calon peserta didik baru diterima tidak sesuai jalur PPDB. Bahkan penyelenggaraan PPDB SMA di NTT, Jakarta, Sumatera Barat, tidak menerapkan zonasi," tuturnya.

Selain itu, masalah seperti ketidaksesuaian titik koordinat diakui Suadi masih ditemukan di beberapa wilayah seperti Jambi dan Bali.

Terakhir, temuan maladministrasi adalah pungutan liar dan permintaan sumbangan.

Suadi mengatakan, adanya permintaan sumbangan masih terjadi saat PPDB di Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

"Permintaan sumbangan Rp 600.000 kepada calon peserta didik terjadi di Kalimantan Barat," tukasnya.

Atas temuan itu, Ombudsman menyarankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri agar memerintahkan atau menindak kepala dinas dan kepada daerah yang masih melakukan pungutan liar atas pelaksanaan PPDB, serta tidak mentolerir penerimaan calon peserta didik baru di luar aturan zonasi. [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini