Foto:
Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PKS merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Partai politik ini pertama kali dibentuk pada tanggal 20 April 2002 yang bermula dari sebuah gerakan dakwah yang ada di kampus. Gerakan ini dimulai dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sejak tahun 1967 yang dipelopori oleh Muhammad Natsir. Pada era Orde Baru tahun 1985, banyak tokoh Islam yang tidak setuju dengan asas Pancasila yang harus diterapkan pada seluruh organisasi massa kala itu. Di saat itulah muncullah Jamaah Tarbiyah yang telah merambah ke kampus-kampus. Selanjutnya didirikanlah Lembaga Dakwah Kampus yang dibentuk olah para anggota dari Jamaah Tarbitah. Organisasi inilah kemudian membentuk unit-unit kegiatan mahasiswa. Selanjutnya pada tahun 1986 terbentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) seiring dengan anggapan bahwa Lembaga Dakwah Kampus terkait dengan kelompok Islam radikal seperti Darul Islam.
Kemudian saat mengadakan pertemuan FSLDK yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1998, tercetuslah sebuah deklarasi yang kemudian disebut sebagai deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Organisasi ini muncul dengan mengusung melawan reformasi dan rezim Soeharto yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. KAMMI kemudian berubah menjadi sebuah partai Islam sejalan dengan lengsernya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998. Para tokoh KAMMI pun mulai mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Keadilan (PK). Kendati lahirnya PK erat kaitannya dengan KAMMI, namun keduanya tidak memiliki hubungan secara formal. Partai Keadilan kemudian secara resmi dideklarasikan pada tanggal 20 Juli 1998 di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Pendeklarasian ini bersamaan dengan pengangkatan Nurmahmudi Ismail sebagai presiden PK yang pertama. Debut PK dalam pemilihan umum (Pemilu) dilakukan pada Pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara sebesar 1,36%. Namun PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% yang mengharuskan PK untuk berganti nama. Selanjutnya PK berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003. PKS kemudian ikut serta dalam Pemilu 2004 dengan mendapatkan suara sebanyak 7,34%. Dengan ini, PKS menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 45.
PKS juga berkembang dengan menaungi beberapa organisasi seperti Garda Keadilan, Gema Keadilan, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS) serta beberapa kelompok publik yang bergabung secara formal maupun tidak formal seperti Serikat Pekerja Keadilan (SPK)[12] Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI),[12] Central for Indonesian Reform (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Institute for Economics Studies (INFES), Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS). Dalam sistem perekrutan kader, PKS menerapkan dua pola utama yakni pola rekrutmen individual (al-da'wah al-fardhiyyah) serta pinstitusional (al-da'wah al'amma). Dalam pola pertama, calon kader akan didekati secara personal dan kemudian diajak berpartisipasi dalam berbagai forum yang diadakan PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Pola perekrutan seperti ini biasanya dilakukan oleh gerakan Islam yang ada di Mesir. Sedangkan dalam pola kedua, PKS akan bergabung dengan beberapa organisasi untuk menarik para calon kader untuk bergabung dengan partai. Sebagai anggota PKS diwajibkan untuk mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat.
Anggota PKS tercatat tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan juga datang dari negara Timur Tengah lainnya, seperti Mesir dan Palestina dengan kader total sebanyak 7,000 orang yang tersebar di 22 negara di dunia. Pada Pemilu 2009 lalu PKS telah berhasil meraup suara sebesar 8,204,946 atau sekitar 7,88%. Saat ini PKS dipimpin oleh Anis Matta.
Riset dan analisa oleh Tryning Rahayu Setya W.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dan publik.
Menurut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Netty bilang, pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.
Aboe mengaku menerima laporan adanya pemanggilan terhadap panitia diskusi oleh pihak berwajib. Menurutnya, hal itu pemberangusan mimbar akademik.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengkritik pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Jokowi ketika yang disampaikan pada, Senin (2/3/2020) di Kompleks Istana Negara lalu.
Sebanyak 5.000 kader PKS se-Provinsi Banten mengikuti Kemah Bakti Nusantara (Kembara) yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten di Pantai Karibea Tegalpapak Pagelaran Kabupaten Pandeglang Sabtu-Minggu (14-15/12).
Untuk partainya, dia mengungkapkan, setelah Jokowi membentuk kabinet, maka skala prioritas PDIP bergerak ke bawah.
Mengenai NasDem keluar dari pemerintahan, Charles mengungkapkan, oposisi seharusnya tidak bisa lagi dimaknai secara biner. Hadirnya perwakilan NasDem dalam pemerintahan merupakan ikhtiar partai besutan Surya Paloh untuk menegaskan politik yang kritis dan konstruktif.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, ingin kerjasama NasDem dengan PKS tidak dibangun terburu-buru. Menurutnya, hubungan kerjasama antara NasDem dan PKS baiknya dilakukan secara natural.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak tepat. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik.
Gerindra menyarankan PKS lebih intensif membangun komunikasi dengan partai lain. Baik pertemuan informal ataupun rutin agar dapat mencairkan suasana di DPRD DKI.
Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, perolehan PKS di Pemilu 2019 akan dijadikan modal bagi kader agar lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat.
Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia percaya dengan klaim kemenangan yang dilakukan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Sebab,kata dia, beberapa hasil penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) pun juga menunjukan Prabowo-
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan kasus jual beli blanko e-KTP di pasar online. Menurut dia, kasus ini bisa menjadi gerbang kecurangan Pemilu 2019.
"Jadi kalau buat saya pernyataan Pak Prabowo adalah pernyataan kebijaksanaan pemimpin agar media berlaku adil," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun dari bakal cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum.
Lodewijk mengatakan, partainya menyerahkan soal ketua tim pemenangan kepada Jokowi. Yang pasti Golkar ingin ketua tim tersebut bisa bekerja sama dengan paslon Pilpres. Kemudian harus mampu mengorganisir komponen-komponen yang ada dalam tim kampanye nasional.
Terkait rencana koalisi Partai Gerindra, Andre mengatakan saat ini pihaknya hanya fokus mematangkan rencana koalisi dengan PKS dan PAN. Namun pihaknya tetap membuka peluang bagi partai lain yang ingin bergabung membangun koalisi, termasuk membuka pintu untuk Demokrat.
Pakai topi snapback, Sohibul Iman jalan sehat bersama kader PKS. Kedatangan Sohibul pun disambut meriah para kader. Usai menyalami para kader dan melewati panggung yang digelar di halaman Balai kota, Sohibul mengambil posisi paling depan untuk memulai jalan sehat.
PAN dan PKS berkoalisi mengusung pasangan bakal calon Wali kota dan Wakil Wali kota Padang, Mahyeldi Ansarullah yang berpasangan dengan Hendri Septa.
PKS pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013 juga mendukung Gus Ipul yang kala itu berpasangan dengan Soekarwo.
BERITA TERKAIT
PROFIL LAINNYA