Foto:
Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar berdiri pada akhir era kepemimpinan Presiden Soekarno. Guna menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang terdiri dari pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan yang dihimpun oleh golongan militer khususnya Angkatan Darat. Sekber Golkar merupakan sebuah tempat bagi golongan fungsional yang tidak terpengaruh akan politik tertentu.
Sekber Golkar nyatanya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan anggotanya yang semakin meningkat. Dengan ideologi yang menegakkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Sekber Golkar kemudian dibagi dalam 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.
Pada Pemilu 1971, kekuatan Sekber Golkar yang tertuang dalam 7 KINO menjadi landasan utama untuk ikut serta dalam Pemilu dengan nama Golongan Karya (Golkar) sesuai dengan keputusan pada tanggal 4 Februari 1970. Dalam Pemilu 1971 Golkar dianggap remeh bagi sebagian partai lain, yang kala itu seperti NU, PNI dan Parmusi. Hasilnya, Golkar sukses besar dengan perolehan suara sebesar 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara.
Pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar resmi merubah diri menjadi Golkar. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) I yang dilaksanakan bulan September 1973, Golkar membentuk organisasi-organisasi baru, yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).
Golkar merupakan salat satu alat melumpuhkan kekuatan PKI yang sepenuhnya didukung oleh Soeharto. Selain itu, Golkar dan TNI-AD juga berperan sebagai tulang punggung Orde Baru. Hal ini dibuktikan bahwa selama kepemimpinan Orde Baru, jabatan-jabatan dalam pemerintahan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader Golkar.
Pada saat era kepemimpinan Soeharto di zaman Orde Baru, terdapat peraturan yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung Golkar. Namun, setelah pengunduran diri Soeharto, peraturan yang dikenal dengan Peraturan Monoloyalitas ini dicabut. Sekarang, PNS bebas menentukan pilihannya tanpa harus terpacu pada satu partai saja.
Golkar selalu tampil sebagai pemenang dalam Pemilu yang diadakan sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setelah lengsernya rezim Soeharto, Golkar berubah menjadi Partai Golkar yang lebih terbuka tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang membantu kelangsungan partai seperti sebelumnya.
Ketua Umum Partai Golkar saat ini adalah Aburizal Bakrie. Pada Pemilu 2009 lalu, Partai Golkar memperoleh posisi kedua dengan total perolehan suara sebesar 15.037.757 atau 14,45 % dari 44 partai politik yang menjadi peserta Pemilu.
Riset dan analisa oleh Tryning Rahayu Setya W.
Menurutnya, sesama partai politik harus bekerja sama membangun bangsa. Sehingga, kata dia, pertemuan tersebut adalah hal wajar.
Menurutnya, safari ketua umum parpol yang saling mengunjungi, menyapa dan diskusi merupakan sebuah praktek yang sangat baik. Disitu, bisa saling tukar pikiran terkait permasalahan bangsa.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan safari politik ke sejumlah ketum parpol. Di antaranya Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
"Tak ada yang perlu dimaknai atau ditafsirkan secara berlebihan. 2023-2024 masih jauh," ucapnya.
PPP tidak menganggap langkah Airlangga sebagai curi start untuk kepentingan Pilpres 2024. Kata dia, perkembangan politik 2024 masih sangat dinamis.
"Soal Pilpres, hingga saat ini, aspirasi dari warga Partai Golkar yang ada hanyalah keinginan untuk mencalonkan Pak Airlangga sebagai Calon Presiden. Jadi kami belum terpikir lain, selain itu," ucapnya.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pertemuan Airlangga dan Prabowo. Namun dia menyatakan, pertemuan tersebut bukan pertemuan khusus.
Pertemuan antara Airlangga dan Suharso diunggah dalam akun Instagram resminya masing-masing. Keduanya memakai batik sambil berfoto mengacungkan jari jempol.
Golkar, kata Dave, belum bisa mengungkapkan kader potensial yang disiapkan untuk Pilgub Jabar.
Partai Golkar tidak mengadakan konvensi Calon Presiden untuk Capres 2024. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Meutya Hafid menyebut, partainya paham mengenai mekanisme konvensi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) disebut akan bergabung mengisi posisi ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Emil mengaku dirayu untuk mengisi jabatan tersebut.
Namun, menurut Sabil, yang terpenting adalah semua caketum akan menandatangani pakta integritas. Salah satu poin dalam pakta integritas itu adalah semua kader Kosgoro 1957 harus bisa menjamin dan menjaga persatuan serta eksistensi organisasi Kosgoro 1957. Serta membantu Golkar untuk meraih kemenangan besar di Pemilu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai, kaderisasi Partai Golkar rusak jika menarik Ridwan Kamil (Emil) jadi Ketua DPD Jawa Barat. Pasalnya, Emil bukanlah kader partai beringin dan cuma bermodal jabatan gubernur.
"Ridwan Kamil akan mengambil jabatan sebagai ketua DPD Golkar, apakah memang untuk Pilpres atau Pilgub? Saya melihatnya hanya untuk mengamankan Pilgub," katanya saat dihubungi, Selasa (23/2).
"Pesan Pak Airlangga, Kosgoro 1957 bersama Golkar harus terus bantu sosialisasi program pemerintah," kata Rachman,"
Ia menyebut sejumlah tokoh senior partai hingga tokoh muda Partai Golkar. Di antaranya tokoh yang pernah menjadi kepala daerah.
Anggota Komisi I Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai Undang-Undang ITE tak bisa dengan mudah langsung direvisi. Baiknya, kata dia, Polri, Kejaksaan Agung dan Pengadilan membuat suatu aturan dari penerapan UU ITE itu agar tidak mudah menjerat orang.
"Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dapat segera memberikan arahan dan kajian terhadap para anggotanya untuk dapat mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi terhadap permasalahan UU ITE," kata Andi Rio
"Tidak bisa dipungkiri banyak juga yang sudah menjadi korban atas penerapannya. Pada sisi ini kami mengapresiasi Presiden yang telah menangkap kegelisahan masyarakat ini," sambung dia.
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyinggung para buzzer yang dinilai terlalu berlebihan dalam menanggapi pernyataannya. Menurutnya, hal itu malah menunjukkan bahwa pemerintah antikritik. Sebab kata JK, ucapannya mengenai kritik yang dipolisikan itu telah mewakili kegelisahan masyarakat.
BERITA TERKAIT
PROFIL LAINNYA