Partai Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membantah Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baper, terkait postingan di media sosial Facebook mengenai permasalahan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pendiri Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman menilai, penggantian SBY melalui jalur KLB akan menjadi tradisi buruk bagi partai dan kadernya. Karena, hal tersebut bisa berulang di kemudian hari.

Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar‎‎ menyatakan menolak rencana KLB itu. Dia tetap solid mendukung Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kami dari seluruh DPC se-Provinsi Riau hanya tunduk dan patuh atas perintah ketua umum (SBY)," ujar Auzar, Sabtu (15/6).

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

Menurut Rachlan sebagai pimpinan, Prabowo harus membubarkan koalisi dengan cara yang baik. Tentunya dengan cara yang sama baiknya saat awal permintaan koalisi dimulai.

Partai Demokrat menepis tudingan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengatakan bahwa partainya sudah tidak berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengakui bahwa Partai Demokrat sudah tidak sejalan dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, yang mengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan Partai Demokrat masih solid mendukungnya. Pasangan Prabowo Subianto itu mengaku rajin kontak dengan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan.

Selain meminta tak terlibat dalam kegiatan bertentangan dengan inkonstitusional, SBY mengingatkan kader dan pengurus Partai Demokrat terus memantau situasi tanah air setelah pencoblosan. Serta melaporkan jika melihat situasi menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat setidaknya ada 14 masalah utama yang tengah menjadi persoalan di negeri ini. Oleh sebab itu, Partai Demokrat telah membedah 14 program aksi untuk memberikan solusi kepada rakyat.

Eddy bercerita saat itu, saat SBY dan Ketum PAN Zulkifli Hasan sedang karnaval keliling naik iring iringan mobil golf. Mereka melihat ada kelompok relawan yang membuat yel-yel tidak nyaman. SBY pun ikut turun diikuti Zulkifli. Akibat kejadian ini, Demokrat telah mengadu kepada KPU.

KPU tidak bisa langsung melarang massa pendukung, khususnya yang berada di luar jalur karnaval. KPU juga mengaku tak bisa memaksa mereka mencopot atribut partai. Pasalnya, kata Arief, per hari ini sudah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, SBY sempat menghadiri acara deklarasi ini. Namun, saat parade deviley dimulai, SBY walk out dan meminta Hinca menggantikannya memimpin parade deviley.

Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa memutuskan mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH MA'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, organisasi sayap Partai Demokrat, Bintang Mercy Indonesia (BMI) berharap Emil Elestianto Dardak tidak mengikuti langkah politik mantan Menteri Sosial tersebut.

Selain AHY, Ferdinand mengaku masuk dalam tim pemenangan bersama Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin dan Waketum Demokrat Syarief Hasan. Struktur tim pemenangan sendiri sudah final dan disetujui oleh Demokrat.

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai, Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja Hasto Kristiyanto tak beretika politik lantaran mengklaim Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Jatim Soekarwo, sebagai anggota tim kampanye nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo, memang telah menepis isu yang menyebut dirinya akan pindah ke Partai NasDem, karena partainya lebih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno di Pilpres 2019.

Endang menilai koalisi Gerindra-Demokrat yang mungkin akan menduetkan Prabowo-AHY itu termasuk yang paling ideal ketimbang dengan nama-nama yang disodorkan PAN atau PKS.

Syarief membantah jika ada anggapan komunikasi PDIP dan Demokrat tersendat. Menurut anggota Komisi I DPR ini, PDIP tidak boleh berburuk sangka dengan orasi AHY. Menurutnya, pidato AHY selayaknya dipandang sebagai masukan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Partai Demokrat belum bicara opsi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2019. Termasuk opsi menduetkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jusuf Kalla (JK).