Partai Demokrat

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan poros ketiga tidak mustahil untuk muncul. Dalam hitungan ambang batas, dari lima partai yang belum mendeklarasikan, masih dapat mencapai batas pencalonan presiden 20 persen. Namun, hal tersebut butuh keajaiban agar terjadi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan hingga saat ini partainya belum memutuskan akan mengusung Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2019. Hal itu, kata dia, masih dipertimbangkan secara matang.

Partai Demokrat menargetkan apabila Pilkada berjalan lancar, terbuka jalan juga untuk AHY mendapatkan simpati publik.

Habiburokhman menyarankan kedua belah pihak baik SBY dan Firman tidak perlu berlebihan.

PKS tidak diajak berdiskusi terkait kontrak politik antara Demiz dengan Partai Demokrat tersebut. Hidayat menyebut dalam kontrak politik itu turut menyeret PKS seolah ikut mendukung capres dari Demokrat.

PDIP belum bersikap, Demokrat yakin Deddy Mizwar tak lagi ditelikung. Deddy Mizwar kini bisa bernapas lega. Setelah ditinggal PAN dan PKS bersama wakilnya Ahmad Syaikhu, kini Deddy tengah bermesraan dengan Dedi Mulyadi menghadapi Pilgub Jawa Barat 2018.

Majelis Tinggi Demokrat: Kami sangat bahagia kalau Deddy Mizwar jadi cagub. Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi sepakat untuk menjalin koalisi di Pilgub Jawa Barat 2018. Persoalannya hanya tinggal siapa yang menduduki posisi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan didaftarkan ke KPU pada Januari 2018 nanti.

Demokrat senang TDL tak naik 2018, tapi ingatkan keuangan Pertamina & PLN. Komisi VII DPR menyambut baik keputusan pemerintah yang berjanji tak akan menaikkan harga BBM subsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga triwulan pertama pada tahun 2018. Namun, DPR mengkritik harus adanya formulasi penugasan pada Pertamina.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana membentuk poros tengah di Pilgub Jateng. Partai berlambang kabah tersebut mendekati Partai Golkar dan Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi.

Dedi Mulyadi sebut koalisi Sejajar terbuka untuk semua partai. Menurut Dedi, fokus koalisi yang dibangun bukanlah soal bagi-bagi kekuasaan melainkan tentang kesepahaman dalam membangun Jawa Barat.

"Pertimbangannya ya tentu karena pak Demiz pernah pengalaman jadi wagub, elektabilitasnya tinggi tentu itu bisa jadi pertimbangan, elektabilitasnya lebih tinggi dari pak Dedi Mulyadi," ujar Syarief.

Sepakat berkoalisi, Demokrat-Golkar siapkan duet DM di Pilgub Jabar. Dedi Mulyadi mengaku sudah punya chemistry dengan Deddy Mizwar. Itu dibuktikan dengan cepatnya keputusan yang diambil kedua belah pihak.

Setelah koalisi Zaman Now bubar, Partai Demokrat langsung mengubah strategi. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini membangun koalisi dengan Partai Golkar. Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar akan diduetkan untuk bertarung dalam kontestasi Pilgub Jabar 2018.

Ditinggal PKS dan PAN, Demokrat merapat ke Golkar demi usung Deddy Mizwar. Hinca mengatakan, partainya masih akan berjuang sendiri tanpa PAN dan PKS unuk mengusung Demiz. Sadar tak cukup kursi, Demokrat akan melakukan komunikasi dengan sejumlah partai di luar Gerindra, PKS dan PAN.

"Masih ada kesempatan melakukan deal politik. Situasi politik saat ini masih sangat memungkinkan terjadi perubahan-perubahan," imbuh Ratu Diah.

Demokrat ingin pinang Moreno Soeprapto di Pilkada Malang. Ia mengaku nama Moreno yang merupakan anggota DPR RI asal Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan V Malang Raya merupakan tokoh yang dinilai layak menjadi pemimpin di 'Kota Apel' tersebut.

Padahal, PKS dan PAN telah sepakat akan berkoalisi dengan Gerindra di lima daerah termasuk Jabar. Gerinda sendiri punya jagoan sendiri yaitu Mayjen (purn) Sudrajat.

Partai Gerindra berhasil merayu PKS dan PAN berkoalisi di Pilgub Jabar. Peluang untuk Demokrat bergabung masih terbuka, dengan catatan tidak memaksakan mengusung kadernya dalam bursa calon gubernur.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menjelaskan terkait proyek e-KTP. Pernyataan ini menyikapi sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta pemerintahan SBY menjelaskan akar masalah dari proyek e-KTP yang akhirnya dikorupsi.

Mulyadi mengungkapkan, reses menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah terpencil. Sehingga semua itu sebagai komitmen Partai Demokrat berupaya pembangunan yang ada di Sumatera Barat.