Menhub Dudy Menargetkan Penghapusan Kendaraan ODOL pada Tahun 2026
Pemerintah berencana melaksanakan sosialisasi mengenai penanganan truk ODOL mulai Juni 2025. Siapa saja yang akan dikenakan penertiban tersebut?
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah truk over dimension and over load (ODOL) atau truk ODOL sebelum tahun 2026. Komitmen ini disampaikan setelah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pelaku usaha, dan asosiasi logistik.
"Saya malah berharap lebih cepat lebih baik ya (target zero ODOL)," ungkap Menhub Dudy saat ditemui oleh Liputan6.com di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada hari Jumat (23/5/2025). Meskipun terdapat masukan dari pelaku usaha, Dudy berharap hal tersebut tidak akan mengganggu pencapaian target Zero ODOL.
Sosialisasi Zero ODOL Dimulai Juni 2025
Pemerintah akan memulai sosialisasi terkait penanganan truk ODOL pada bulan Juni 2025 sebagai langkah awal. Tahapan ini akan menjadi fondasi pelaksanaan kebijakan Zero ODOL.
Menhub Dudy menekankan bahwa kampanye ini sangat penting untuk mengubah perilaku di sektor logistik. Sosialisasi akan dilakukan secara luas, mengingat tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh truk dengan muatan berlebih dalam beberapa waktu terakhir.
Semua pemangku kepentingan menjadi target kampanye
Sosialisasi harus melibatkan bukan hanya pengemudi atau pemilik truk, tetapi juga pemilik barang serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam ekosistem logistik. "Ke semua pihak tentunya, baik ke pemilik kendaraan, pemilik barang, maupun stakeholder lainnya," tegas Menhub.
Dengan demikian, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk membangun kesadaran bersama mengenai dampak negatif truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang tidak hanya merugikan negara dalam aspek infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat.
Asosiasi Logistik turut serta dalam pembahasan kebijakan
Dalam upaya kolaboratif, Kementerian Perhubungan melibatkan sejumlah asosiasi logistik dalam rapat koordinasi yang berlangsung. Ahmad Yani, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, mengonfirmasi bahwa asosiasi-asosiasi tersebut diundang untuk ikut serta dalam diskusi mengenai solusi penanganan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).
"Kita mengundang asosiasi juga," ujar Yani. Dengan melibatkan langsung para pelaku industri, diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat diimplementasikan secara lebih efektif serta diterima oleh semua pihak yang terlibat.
