Merdeka.com - Pemerintah Indonesia gencarkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Bahkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan para pejabat di pusat dan daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Selain itu, untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah pusat memberikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik 0 persen.

Sementara pemeritah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta, telah menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil listrik. Apalagi Bank Indonesia mengizinkan DP 0 persen untuk mobil listrik.

Dalam workshop nasional dari The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bertajuk “Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia”, Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Supriyadi mengungkapkan, pemerintah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut.

Salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2019. Terbaru, ada Inpres No 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional.

“Termasuk kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Supriyadi, kemarin (21/9).

Sebelum ada instruksi Presiden Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melangkah jauh dengan menggunakan kendaraan listrik, khususnya untuk armada bus Transjakarta. Bus listrik Transjakarta itu resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit.

Payung hukumnya Peraturan Gubernur No 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon. Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta hingga akhir tahun ini. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap hingga 2025.

“Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021. Alhasil, Jakarta bergabung dengan 39 kota di dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tak lepas dari peran lembaga mitra. KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.

Untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa dicapai.

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat.

Strategi Mobil Listrik Harus Terintegrasi

©Istimewa

Perusahaan transportasi Bluebird pun turut serta menjadi bagian percepatan penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, Bluebird merupakan pelopor penggunaan taksi listrik di Indonesia.

Dimulai sejak 2020 dengan 29 armada, kini armada listrik Bluebird terus bertambah menjadi 200 unit. Bahkan Bluebird menambah investasi Rp 32,5 miliar untuk menambah armada mobil listriknya pada tahun ini. 

Suratmanto, Technical Service Manager PT Bluebird Tbk, menjelaskan armada mobil listrik Bluebird baru tersedia di Jakarta dan Bali. Ke depan Bluebird bakal menyediakan layanan mobil listrik di Semarang.

Menurut Senior Transport Specialist World Bank Nupur Gupta, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah.

"Karena kemacetan, keselamatan di jalan, dan faktor luar tidak akan terselesaikan," ujar Gupta.

Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department Asian Development Bank (ADB) Florian Kitt menambahkan, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.

"Pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor dan sudah diskusikan itu dengan McKinsey," kata Florian.

Program Manager United Kingdom Partnership for Acceleration of Climate Transition (UK PACT) Program for Indonesia Ridwan Kurniawan mengatakan, pemerintah Inggris siap mendukung pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia. Karena salah satu kegiatan atau program mendapatkan perhatian pemerintah Inggris untuk kemungkinan pendanaan.

Maka itu, pihaknya mengajak semua pihak bekerja sama dengan model produk pembiayaan yang disediakan dari World Bank dan ADB.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin berpendapat masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi saat ini. Sebab pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini.

“Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat gr CO2 per km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB dan ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” jelas dia.

Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah perlu segera membuat peta jalan atau road map, seperti mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 mobil listrik banding 1 SPKLU," kata Vice President Pengembangan Teknologi PT PLN Trihadimasyar.

ICCT Regional Lead ASEAN Francisco Posada mengatakan, ICCT akan terus mendukung para pihak terkait untuk akselerasi kendaraan listrik di Indonesia. Ini dilakukan melalui exchange of knowledge dan dukungan teknis. Kajian ICCT lainnya dapat diakses pada https://theicct.org/insight-analysis/publications/.