Tantangan Membangun Infrastruktur Kawasan Otorita Pariwisata

Merdeka.com - Indonesia telah mengidentifikasi pariwisata sebagai sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menargetkan sektor pariwisata dapat menyediakan 4,4 juta lapangan kerja baru hingga 2024 seperti yang dinyatakan oleh Menparekraf Sandiga Uno.

Dalam upaya ini, pemerintah telah menetapkan 10 Bali Baru sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta memilih 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), termasuk Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, Mandalika dan Borobudur.

Dan di antara 5 DPSP tersebut, 3 diantaranya memiliki badan otorita yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan dan mengelola suatu kawasan otorita, selain agar pengelolaan DPSP itu sendiri lebih terkoordinasi dengan baik. Secara definisinya, kawasan otorita adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dikembangkan dengan tujuan tertentu, salah satunya untuk tujuan pariwisata.

Terdapat banyak contoh kawasan otorita yang dikembangkan dan dikelola oleh badan otorita di Indonesia. Salah satu contoh yang akan kita bahas dalam artikel ini adalah Kawasan Otorita Pariwisata yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), yang dikenal dengan nama Toba Caldera Resort.

Sejak dibentuknya BPODT pada tahun 2016, BPODT telah membuat beberapa kemajuan di kawasan otoritatifnya yang memiliki luas 368 hektar. Namun, kekhawatiran muncul karena tampaknya belum sepenuhnya ada realisasi pembangunan infrastruktur di dalam kawasan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan investasi. Sementara itu, beberapa investor telah melakukan penandatanganan kontrak perjanjian investasi, bahkan sudah terdapat juga investor yang melakukan pekerjaan konstruksi di lahan otoritatif ini.

Di satu sisi, jargon pemerintah selalu menekankan pentingnya pembiayaan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang notabene dalam konteks kawasan otoritatif pariwisata berarti dapat mendorong minat investasi untuk pengembangan pariwisata. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa langkah konkret untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur masih terhambat oleh isu anggaran, ketidakselarasan kebijakan pembangunan, serta kendala administratif dan regulasi.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh BPODT sendiri adalah keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur di kawasannya sendiri, yang meliputi pembangunan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan pengolahan limbahnya.

Contohnya, meskipun di level pimpinan kementerian telah menegaskan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur di Toba Caldera Resort di hadapan investor, tetapi alokasi anggaran yang disediakan masih terbatas atau bahkan tidak ada kejelasan alokasinya. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan pula keragu-raguan investor dan pengembang swasta untuk berpartisipasi dalam berinvestasi di kawasan Toba Caldera Resort.

Selain itu, ketidakselarasan kebijakan pembangunan juga menjadi hambatan yang signifikan dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kurangnya regulasi atau bahkan tidak adanya kebijakan yang jelas soal pengaturan anggaran pembangunan infrastruktur di Toba Caldera Resort menjadi salah satu faktor yang dapat membuat investor tidak yakin dan enggan untuk mengambil risiko. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang konsisten, terprediksi, dan stabil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kendala administratif dan ketidakjelasan regulasi lain juga dapat berdampak negatif pada kemajuan pembangunan di Toba Caldera Resort. Terutama halnya dalam proses perizinan yang kompleks dan lama, birokrasi yang rumit, serta koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berpotensi memperlambat proses pembangunan.

Ketika investor melihat ketidakpastian dan hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Toba Caldera Resort, mereka mungkin mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar berkomitmen untuk mengubah kawasan ini menjadi tujuan pariwisata kelas dunia?

Wajar jika pertanyaan ini dilontarkan mengingat investasi dalam pengembangan pariwisata membutuhkan jaminan yang kuat dari pemerintah, termasuk dukungan keuangan, kebijakan yang stabil, dan proses perizinan yang efisien.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BPODT terus mendorong isu pembangunan infrastruktur kawasan ini secara konsisten kepada kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait untuk dapat memenuhi janji dan target terkait pembangunan infrastruktur di Toba Caldera Resort. Beberapa langkah yang perlu dikedepankan dalam hal ini antara lain sebagai berikut.

Pertama, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan secara signifikan. Kementerian terkait barangkali perlu mengidentifikasi sumber pendanaan yang memadai dan memprioritaskan investasi dalam proyek-proyek kunci terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung terhadap pengembangan kawasan otoritatif Toba Caldera Resort. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dan partisipasi investor asing juga perlu ditingkatkan melalui kebijakan insentif yang menarik.

Kedua, dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini di kementerian yang terkait perlu menetapkan kebijakan yang menarik bagi kemudahan berinvestasi di Toba Caldera Resort. Hal ini termasuk kepastian hukum dan regulasi yang mencerminkan bagaimana pemerintah memprioritaskan pengembangan pariwisata Danau Toba termasuk kawasan otoritatif yang dikelola BPODT.

Pemerintah harus memberikan jaminan kepada investor bahwa kebijakan tidak akan berubah dan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan dalam proses investasi dan pengembangan.

Ketiga, proses administratif perlu disederhanakan dan dipercepat. BPODT, Pemerintah pusat (dalam hal ini beberapa kementerian dan lembaga terkait), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama dalam merumuskan perbaikan koordinasi dan mempercepat proses perizinan. Ini akan mengurangi birokrasi yang membebani dan meningkatkan kecepatan pembangunan juga.

Terakhir, pemerintah juga harus meningkatkan promosi dan pemasaran Toba Caldera Resort sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam memperkenalkan potensi dan daya tarik kawasan ini kepada investor dan wisatawan internasional. Melalui kampanye promosi yang efektif, citra Toba Caldera Resort sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan menarik minat lebih banyak investor.

Penting untuk mengatasi segala hambatan dan kendala yang menghalangi kemajuan pembangunan Toba Caldera Resort. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan kebijakan yang ada, serta melakukan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat juga harus menjadi prioritas dalam setiap tahap pembangunan.

Dalam menghadapi permasalahan yang ada, pemerintah harus mengambil tindakan nyata dan mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan di Toba Caldera Resort. Komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret akan membangun kepercayaan investor, mendorong investasi yang lebih besar, dan mengubah kawasan ini menjadi destinasi pariwisata unggulan di dunia.

Dengan kerja sama yang baik antara BPODT selaku pengelola Toba Caldera Resort, kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, Toba Caldera Resort memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata kelas dunia yang membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat khususnya dan devisa negara tentunya.

Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan yang terstruktur sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tentu saja, hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk melihat jauh ke depan bagaimana nasib kawasan otorita pariwisata di masa yang akan datang. Dan ini bukan hanya kawasan otorita pariwisata yang dikelola oleh BPODT saja tentunya.

Dalam kesimpulannya, pembangunan infrastruktur di Toba Caldera Resort merupakan langkah penting dalam mewujudkan sebagian visi Danau Toba sebagai destinasi super prioritas.