Ombudsman

"Kasus meninggalnya petugas KPPS dan anggota TPS memang masih janggal. Satu cara yang bisa membuktikan dengan autopsi. Dengan hasil autopsi bisa ketahuan hasil visumnya, saya kira atas nama negara bisa dilakukan demi mengungkap kasus ini," kata Pelaksana tugas Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu di Semarang.

Saat melakukan inspeksi mendadak, Ombudsman menyayangkan kondisi para calon penumpang di luar area ruang tunggu stasiun. Pasalnya, ribuan calon penumpang terpantau duduk mengular hingga ke seluruh area stasiun.

Setelah melihat sistem koordinasi pintu air, Adrianus dan Ninik diperlihatkan langsung alat operasional. Saat diperlihatkan, keduanya sempat menyayangkan alat yang sudah tua.

Mantan Menteri Pendidikan ini berharap warga tetap bersabar karena penataan ini akan terus dievaluasi. Dia memastikan ide ini tak lain demi menjadikan Pasar Tanah Abang lebih baik.

Saat pujian Lulung untuk penataan Tanah Abang dicibir Ombudsman. Politisi PPP ini menilai, penataan ini memang tidak sempurna. Pasalnya masih ditemui kekurangan-kekurangan. Untuk itu dia akan tetap mengawasi dan akan mengevaluasi penataan ini.

Tindakan Pemprov DKI Jakarta terkait penutupan satu ruas jalan di Tanah Abang untuk lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan pro kontra. Tindakan tersebut juga disoroti oleh Ombudsman RI.

Soal Tanah Abang, Ombudsman minta DPRD aktif dan jangan utus Lulung. Sebab, terdapat peraturan dan ketentuan mengenai fasilitas umum, pedesterian, penertiban tata kota, sementara perihal penutupan jalan untuk lapak PKL. Adrianus menilai belum ada peraturan mengenai penutupan jalan untuk PKL.

Ombudsman Jateng menyebutkan sepanjang 2017 menerima 234 pengaduan.

Suci mengatakan pihaknya akan merangkul para pelaku usaha dan perbankan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas model transaksi ini. Tidak hanya itu, ke depan dipercaya konsumen juga bisa mendapatkan biaya isi ulang yang murah. Sebab, para pelaku usaha dan perbankan akan bersaing menawarkan pelayanan terbaik.

Daerah tersebut adalah Kabupaten Batang, Banyumas, Kudus, Temanggung, Kota Salatiga dan Kota Surakarta. Penilaian standar layanan publik mengacu pada pengambilan data terhadap empat belas bidang pelayanan yang dilakukan dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2017.

Ombudsman RI menyoroti pembebanan biaya transaksi kartu debit di electronic data capture (EDC) dari sejumlah bank di Indonesia yang meresahkan masyarakat. Meski dibebankan pada pengusaha, dikhawatirkan masyarakat nantinya akan terdampak. Ombudsman RI akan mempelajari peraturan perbankan dalam pengutipan biaya di EDC.

Khusus kasus dugaan plagiarisme di Universitas Halu Oleo, Ombudsman masih melakukan pemeriksaan. Diperkirakan pertengahan bulan ini penyelidikan akan rampung.

Jokowi minta Ombudsman buka ke publik instansi yang salahgunakan wewenang. Rifai menyebut, belakangan laporan kepada Ombudsman RI cenderung meningkat. Di 2015 laporan yang masuk ke Ombudsman berjumlah 6.857, kemudian pada 2016 melonjak menjadi 9.075. Hingga pada 2017, diprediksi melebihi 10.000 laporan.

Sulsel raih predikat pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan penghargaan tersebut didapatnya bukan dengan cara mengutamakan pembangunan daerah. Namun mengedepankan pemerintahan yang efektif dan cepat supaya publik puas.

Adrianus menambahkan Ombudsman tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan. Namun, fokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik.

Memutus mata rantai pungli di Satpol PP DKI. Ada modus baru dilakukan anggota Satpol PP dan PKL saat terjadi penertiban. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan, modus baru yang diduga dilakukan oleh Satpol PP yakni melibatkan preman setempat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno berencana bertemu dengan Ombudsman RI untuk membahas persoalan ini. Sandi menegaskan pihaknya tak mengabaikan temuan Ombudsman. Sandi justru berterima kasih dengan temuan itu.

Komisioner Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya menilai fenomena tersebut terjadi karena rumah sakit juga tidak mau merugi.

Ombudsman sebut peserta BPJS ogah bayar iuran usai perawatan medis. Dadan menyayangkan adanya fakta tersebut. Dia mengatakan sikap peserta seperti itu hanya membebankan anggaran BPJS Kesehatan, sehingga defisit pun tak terelakan lagi.

Kendala likuiditas inilah, yang menurut Dadan menjadi ajang kucing-kucingan oleh pihak rumah sakit saat menerima pasien peserta BPJS Kesehatan, khususnya pada rumah sakit swasta di seluruh Indonesia.