Oesman Sapta Odang

Foto:

Oesman Sapta Odang


Nama Lengkap : Oesman Sapta Odang

Alias : Oesman Sapta

Profesi : Politisi

Agama : Islam

Tempat Lahir : Sukadana, Kalimantan Barat, Indonesia

Tanggal Lahir : Jumat, 18 Agustus 1950

Zodiac : Leo

Warga Negara : Indonesian


No Relation
BIOGRAFI

Di susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun 2014-2019 ini, nama Oesman Sapta Odang terpilih untuk mendampingi Zulkifli Hasan. Pria asal Kalimantan Barat ini secara resmi terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI sejak tanggal 8 Oktober 2014.

Dilahirkan di Kalimantan Barat pada 18 Agustus 1950, Oesman adalah putra dari pasangan Odang dan Asnah Hamid yang merupakan pemilik jaringan OSO Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, dan perhotelan. Itulah sebabnya Oesman memiliki nama besar di dunia bisnis dan usaha Indonesia.

Tidak hanya itu saja, Oesman pun mulai tertarik untuk melirik dunia politik. Sehingga beliau mendirikan Partai Persatuan Daerah di tahun 2002. Selain itu, Oesman juga menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Suami dari Serviaty Oesman ini sebenarnya pernah menjabat sebagai wakil ketua MPR RI periode 1999-2004 dan kemudian terpilih lagi untuk menduduki jabatan ini di masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Riset dan Analisa oleh Febrianti Diah Kusumaningrum.

KARIR
  • Wakil Ketua MPR RI (2014-2019)
  • Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (2010-Sekarang)
  • Ketua Umum Asosiasi Koperasi Kelapa Indonesia (2002-Sekarang)
  • Ketua Umum Pengurus Pusat KKI (2002-2011)
  • Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (2002-2004)
  • Wakil Ketua MPR RI (1999-2004)
  • Ketua Kadin Daerah Provinsi Kalimantan Barat (1998-2004)
  • Komisaris Lion Air
SOCIAL MEDIA
No Sosmed

Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Rabu, 17 April 2019 13:36:44 Oesman Sapta Odang Prediksi Jokowi Menang 60 Persen

    Secara pertimbangan, Wakil Ketua MPR ini menyatakan, banyak warga yang menjatuhkan pilihannya kepada Jokowi lantaran apa yang telah dilakukannya selama 5 tahun ke belakang selama menjabat sebagai orang nomor satu RI.

  • Sabtu, 6 April 2019 12:50:21 MA Tegaskan Putusan PTUN Harus Dilaksanakan

    Ketua Kamar TUN MA, Supandi, mengatakan tindakan pejabat di Indonesia harus berdasar hukum dan perintah hukum wajib dilaksanakan. "Kalau ada pejabat diputus pengadilan berkekuatan tetap tidak mau melaksanakan, pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum. Bisa digugat rakyat," katanya.

  • Jumat, 5 April 2019 19:22:25 TKN Jokowi Sebut Surat Istana soal OSO Hanya Meminta Bukan Memerintahkan KPU

    "Kan itu hanya surat permintaan. Ya memang administrasi memungkinkan saja, ya kan. Dan saya rasa banyak surat dari pemerintah untuk meminta supaya apa yang telah diputuskan oleh pengadilan dilakukan, banyak itu," kata Arya.

  • Jumat, 5 April 2019 17:07:47 Mensesneg Hormati Keputusan KPU Tak Masukkan OSO ke Daftar Caleg DPD

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap tak memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI Periode 2019-2024. Pratikno meyakini KPU adalah lembaga yang bekerja sesuai dengan landasan hukum.

  • Jumat, 5 April 2019 15:45:32 KPU Jawab Surat Istana Soal Pencalegan OSO: Tak Ikuti MK Membangkang Konstitusi!

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab surat Kementerian Sekretaris Negara soal tindak lanjut nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon tetap (DCT) DPD RI peserta Pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan putusan PTUN soal OSO tidak bisa diimplementasikan, karena menabrak aturan Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Jumat, 5 April 2019 15:01:00 Mensesneg Tegaskan Surat Istana Soal Pencalegan OSO Bukan Intervensi ke KPU

    Pratikno mengatakan surat dari Kemensesneg kepada KPU bukanlah yang pertama kali. Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Presiden untuk meneruskan surat Ketua PTUN kepada lembaga yang dimaksud.

  • Jumat, 5 April 2019 14:45:53 Fahri Soal Jokowi Surati KPU: Presiden Enggak Punya Penasihat Hukum

    Fahri memandang, banyak konflik kepentingan dan kekonyolan yang mengitari Jokowi. Akhirnya, banyak yang tak sadar dari dampak kebijakan yang dibuat eks Walikota Solo tersebut.

  • Jumat, 5 April 2019 11:28:01 Jokowi Surati Soal Pencalegan OSO, KPU Tegaskan Bukan Anak Buah Presiden

    Istana Kepresidenan mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berisi permintaan agar KPU memasukkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) DPD RI di Pemilu 2019. Surat tersebut langsung ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

  • Rabu, 27 Februari 2019 12:06:38 OSO Tegaskan Jokowi Tak Pernah Kampanye di Hari Kerja

    OSO Tegaskan Jokowi Tak Pernah Kampanye di Hari Kerja. Ketua Umum Partai Hanura ini berharap masalah cuti ini tidak diperpajang. Dia menyarankan semua pihak melihat jalan keluar yang terbaik.

  • Rabu, 27 Februari 2019 11:43:26 OSO Soal Wiranto Tantang Sumpah Pocong Kivlan Zien: Sumpah Itu Demi Allah

    Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyarankan Menko Polhukam Wiranto tidak menantang sumpah pocong kepada Kivlan Zein dan Prabowo Subianto soal dalang kerusuhan 1998. Menurut OSO, bersumpah seharusnya atas nama Tuhan.

  • Kamis, 14 Februari 2019 13:14:43 TKN Siapkan Strategi Perang Total, OSO Bilang 'Pak Moeldoko kan Tentara'

    Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menilai wajar Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menerapkan strategi 'perang total'. Terutama untuk pemenangan Pilpres 2019.

  • Rabu, 13 Februari 2019 15:37:16 Gara-Gara Gugatan OSO, Pemenang Pilpres 2019 Bisa Dianggap Ilegal

    "Yang mana PTUN memerintahkan KPU untuk tidak menggunakan dalam daftar calon tetap (DCT) yang lama, dan segera membuat yang baru dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT Pemilu 2019," tegas Hamdan Zoelva.

  • Rabu, 13 Februari 2019 15:29:11 Jadi Saksi kubu OSO di DKPP, Hamdan Zoelva Sebut Putusan MK Level UU Bukan PKPU

    Hamdan mengaku, kehadirannya dalam sidang ini bukan untuk membela Bawaslu. Melainkan hanya untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang yang dipersoalkan saat ini.

  • Rabu, 13 Februari 2019 14:59:07 Sidang Laporan OSO Terkait Dugaan Pelanggaran Etik KPU Berjalan Alot

    OSO yang diwakilkan tim pengacaranya, Herman Kadir dan Dodi S Abdulkadir memberikan keterangan di awal jalannya sidang. Kemudian disusul Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Ilham Saputra sebagai pihak terlapor.

  • Rabu, 13 Februari 2019 13:44:29 OSO Tegaskan Jokowi Identik dengan Pembangunan Infrastruktur

    Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yakin calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) tidak kesulitan menjawab masalah infrastruktur dalam debat pilpres tahap kedua yang akan digelar Minggu (17/2). Menurutnya, bicara infrastruktur, publik sudah mengetahui siapa yang dijagokan.

  • Rabu, 13 Februari 2019 10:23:42 Laporkan KPU, OSO Tak Hadiri Sidang DKPP

    Sidang dimulai tepat pukul 09.00 WIB, dan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Harjono. Sebagai pihak pelapor, OSO tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan tim pengacaranya, Herman Kadir dan Dodi S Abdulkadir.

  • Rabu, 6 Februari 2019 16:29:55 OSO: Saya Tidak Akan Mundur dari Hanura

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meloloskan Oesman Sapta Odang alias OSO dalam pencalonan anggota legislatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI). Hal itu dilakukan meski OSO telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu.

  • Senin, 4 Februari 2019 23:15:00 Persoalan Hukum Komisioner KPU Dinilai Tak Ganggu Tahapan Pemilu

    Anggota Komisi II DPR, Sudiro Asno mengatakan, pengambilan keputusan di KPU bersifat kolektif kolegial. Sehingga lembaga penyelenggara pemilu dapat mengambil keputusan meski sejumlah komisioner terjerat persoalan hukum.

  • Jumat, 1 Februari 2019 23:34:42 Demo di Polda Metro Jaya, Kader Hanura Desak Komisioner KPU Jadi Tersangka

    Ratusan kader Partai Hanura menggelar aksi di depan Polda Metro Jaya. Mereka mendesak polisi segera menetapkan Komisioner KPU sebagai tersangka karena tidak menjalankan putusan PTUN.

  • Jumat, 1 Februari 2019 22:50:16 DPR Minta Jokowi Turun Tangan Terkait Pelaporan Komisioner KPU

    Komisi III DPR mendorong Presiden Joko Widodo turun tangan terkait persoalan hukum yang menjerat para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU dilaporkan Oesman Sapta Odang (OSO) karena dinilai melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1).

Sebelumnya