Muhammad Jusuf Kalla

Ketua DMI, Jusuf Kalla (JK) menjanjikan DMI akan menyiapkan berapa pun masjid untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Masjid yang bisa dijadikan sebagai sentra vaksin, kata dia, yakni yang memiliki halaman dan bangunan yang luas, serta memiliki sarana penunjang lainnya.

JK pun menyambut baik dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait salat tarawih dan Idul Fitri yang bisa dilaksanakan di masjid.

JK menjelaskan selain membangun pengelolaan bersih pihaknya juga akan mengirimkan sejumlah mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada para pengungsi. Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas PMI pada setiap kejadian bencana.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) membantah jika masjid telah dijadikan sebagai tempat merencanakan dan merancang aksi teror.

JK juga meminta agar seluruh pihak tetap bersatu. Agar bisa menangkal para kelompok radikal yang menjalankan aksi teror mereka.

Tak hanya menyinggung penyebab aksi bom bunuh diri, JK juga menyampaikan belasungkawa sebesar-besarnya kepada pengurus Gereja Katedral Makassar.

Menurut JK, masjid dapat dimanfaatkan untuk tempat vaksinasi masyarakat di tingkat RT dan RW. Mengingat, masjid memiliki sarana untuk menunjang pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Jika sebelumnya, umat Islam dianjurkan beribadah di rumah saja, namun, tahun ini, pelaksanaannya bisa dilakukan di masjid.

Setelah poster deklarasi capres-cawapres Puan Maharani-Moeldoko, kini beredar deklarasi dukungan capres-cawapres Jusuf Kalla-AHY.

Menurut JK, masjid memiliki sarana untuk menunjang kegiatan vaksinasi tersebut, seperti halaman dan bangunan yang luas.

Putra Presiden RI keenam ini menegaskan, hal tersebut contoh buruk bagi demokrasi.

AHY meminta saran lantaran JK memiliki hubungan sejarah politik yang erat.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, mengenang pengalamannya dalam peringatan satu dekade bencana gempa bumi di Tohoku, Jepang yang juga memicu masalah nuklir di Fukushima, dan menyoroti pentingnya sistem kesiagaan bencana.

Kritik JK itu membuka kontroversi penegak hukum menggunakan pasal karet di UU ITE untuk menangkap pengkritik pemerintah.

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyinggung para buzzer yang dinilai terlalu berlebihan dalam menanggapi pernyataannya. Menurutnya, hal itu malah menunjukkan bahwa pemerintah antikritik. Sebab kata JK, ucapannya mengenai kritik yang dipolisikan itu telah mewakili kegelisahan masyarakat.

“Jika sarannya santun dan tidak ada ujaran kebencian, maka kita harus dukung karena tidak ada unsur pidana,” imbuhnya.

"Dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia “Pak Din anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan inter religius. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal," kata JK

"Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkritik," jelas Jusuf Kalla.

Pun ia mengklaim pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan para pendukung yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Pemerintah, kata Donny, hanya bisa mengimbau.

"Saat angka indeks demokrasi menurun maka angka korupsi naik dan sebaliknya," jelas JK saat membandingkan demokrasi dan tingkat korupsi.