Mohamad Sohibul Iman

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan silaturahim ke Sekretariat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/12). Hal ini dilakukan dalam rangkaian silahturahmi kebangsaan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, pihaknya mendukung usulan agar Badan Antikorupsi dimasukkan dalam UUD 1945. Usulan ini mulanya dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Para menteri ini tolong fokus bekerja dengan baik ya, jangan banyak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan," katanya.

PKS Tak Masalah Dukung Calon Kepala Daerah Nonmuslim di Pilkada 2020. Menurut Sohibul, keputusan untuk mendukung seseorang diserahkan pada DPW masing-masing, dengan melihat kondisi kebatinan setiap wilayah yang tentu berbeda-beda.

Sohibul menyebut, demokrasi yang ingin dibangun oleh pemerintah sekarang adalah demokrasi substansial.

Dia menjelaskan, Muhammadiyah dan PKS ingin Indonesia tidak menjadi bangsa yang terus terjebak pada reinventing the wheel.

"Kami masih pelajari masih proses, Nanti tergantung PKS, PKS tolak empat-empatnya kan juga bisa," kata Shohibul usai bersilaturahmi dengan PP Muhammadiyah di Kantor Muhammadiyah Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

"Kita punya modal politik, modal budaya, modal rohani, modal sosial di mana kami optimis bahwa Indonesia ke depan tentu punya peluang menjadi negara besar," jelas Haedar.

Dia menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada MPR apakah akan dilakukan terbatas atau menyeluruh. Namun dia menjelaskan amandemen 1945 adalah sebuah keharusan.

Dalam pertemuan yang tertutup itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya meminta agar amandemen konstitusi itu dilandaskan pada kehendak rakyat Indonesia. Bukan segelintir elit apalagi penguasa.

Pimpinan MPR RI siang ini mendatangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang No. 82, Jakarta, Selasa (26/11). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet beserta rombongan disambut Ketua Umum PKS Sohibul Iman dan beberapa petinggi partai.

DPP PKS menyebut pihaknya mempersilakan DPW untuk menokohkan siapa saja sesuai dengan pertimbangan amsing-masing.

Presiden Joko Widodo meneken PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. PP itu salah satu isinya tentang pencegahan kelompok atau orang terpapar paham radikal.

Sohibul mengatakan, telah berkomunikasi dengan Waketum Demokrat Syarief Hasan. Sohibul mendapatkan kabar bahwa Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia membuka komunikasi tetapi belum mau menemui PKS sekarang.

Kelahiran Partai Gelora langsung mendapat cibiran Ketua DPP PKS Tifatul Sembiring. Dia menuding Partai Gelora melakukan pembajakan terhadap kader PKS.

Presiden PKS Sohibul Amin khawatir jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Kekhawatirannya, sistem oligarki kekuasaan semakin kuat dan tak terbendung.

Sohibul mengungkapkan Partai Demokrat mengundang PKS untuk mengunjungi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Waktu pertemuan antar elite kedua parpol pun tengah digodok.

Menurut Tommy, dukungan pertama dilakukan bekerjasama dengan PKS dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Dia mengatakan, kerjasama itu diharapkan agar dapat mengawal kebijakan pemerintahan ke depan supaya lebih baik.

Ketum Berkarya Tommy Soeharto bersama Sekjen Priyo Budi Santoso dan Titiek Soeharto berkunjung ke Kantor DPP PKS, Senin (19/11). Mereka disambut langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman, sekitar Pukul 16.15 WIB.

PKS Sebut Rencana Pertemuan dengan Berkarya Ciptakan Politik Produktif. Bukhori mengatakan rencana pertemuan itu sempat tertunda pekan lalu karena PKS memiliki rencana kegiatan yang lain. Akan tetapi, PKS memberi kesempatan untuk bertemu lagi pekan ini untuk menciptakan suasana politik yang produktif.