Mardani Ali Sera

PKS juga memberikan tiga catatan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepan. Yaitu fokus ekonomi, konsolidasi demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa tidak percaya diri saat rekan koalisinya di Pilpres 2019, Gerindra sudah mendapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi. PKS kini mengaku tidak ingin berdiri sendiri sebagai kritikus pemerintah dalam menjalankan proses check and balances.

Mardani mengamini, secara matematis kekuatan oposisi tidak lagi kuat. Menurut dia, setelah Gerindra dan PAN digadang merapat ke koalisi pemerintahan, juga Demokrat dalam posisi kegamangan, hanya sisa PKS yang masih bertahan di Parlemen dan terus istiqomah untuk berlaku sebagai oposisi.

Basuki Hadimuljono menjadi salah satu orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke istana kepresidenan hari ini jelang pengumuman kabinet. Sebagai seorang pegawai karir yang menghabiskan hampir 40 tahun di kementerian yang mengurusi pembangunan, Basuki tercatat memiliki banyak prestasi selama menjabat Menteri PUPR.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan ucapan selamat kepada Jokowi dan dan Ma'ruf Amin yang hari ini akan mengucap sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Mardani memastikan PKS akan selalu kritis konstruktif membangun Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak takut jika akhirnya PKS menjadi oposisi seorang diri.

Mardani Yakin Jatah Wagub DKI Tetap Milik PKS Meski Sandi Balik ke Gerindra. Mardani menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan kesepakatan soal posisi wakil gubernur. Dia juga yakin tidak akan ada perubahan apapun soal posisi Wakil Gubernur.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengungkapkan alasannya kembali masuk partai Gerindra. Dia mengatakan, bahwa satu misi dengan partai burung garuda tersebut.

PKS, bersama Gerindra dan Demokrat menjadi partai pengusung pasangan capres oposisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 lalu.

PKS tak mau ambil pusing dengan tawar menawar kursi menteri antara Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PKS legowo apabila nantinya Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Untuk menangani korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat. Bukan malah melemahkan dengan merevisi Undang-undang KPK," katanya.

DPR Periode 2014-2019 meninggalkan banyak pekerjaan rumah selama lima tahun bekerja. Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera berharap, DPR periode selanjutnya dapat menuntaskan pekerjaan rumah itu.

"Saya pribadi melihat agak berat dipaksakan di (Tanggal) 30," ujar Mardani

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai RUU Pertanahan belum layak disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna 24 September. Alasannya, RUU Pertanahan dinilai lebih fokus pada iklim investasi dari pada pemerataan ekonomi dan keadilan agraria.

Mardani menilai seharusnya pasal penghinaan presiden sudah tidak ada lagi karena sebelumnya pernah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang yang harus segera diajukan,"

Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Ia mengatakan, rencana tersebut dapat mengancam kedaulatan nasional karena pembiayaannya melibatkan pihak swasta.

Namun usulan penambahan pimpinan MPR menuai pro kontra dikalangan partai politik. Ada yang setuju karena dapat mewakili seluruh partai politik yang lolos ke Senayan.

"Catatan untuk perpindahan ibu kota baik secara ekonomis, yuridis dan ekologis, intinya harus hati-hati," kata Mardani.

Partai Gerindra setuju dengan wacana penambahan pimpinan MPR dari lima orang menjadi 10 orang. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, tak ada masalah jika jumlah pimpinan MPR bertambah karena MPR beda dengan DPR.