Mardani Ali Sera

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan kasus jual beli blanko e-KTP di pasar online. Menurut dia, kasus ini bisa menjadi gerbang kecurangan Pemilu 2019.

"Jadi kalau buat saya pernyataan Pak Prabowo adalah pernyataan kebijaksanaan pemimpin agar media berlaku adil," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila PKS menang Pemilu 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan rencana tersebut.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebabnya, Jokowi kesal dan ingin mencari serta menabok orang yang menyebarkan isu PKI terhadap dirinya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera ingin menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta. Namun, Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak sependapat dengan usulan Mardani.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menuturkan, hal ini menjadi bukti ketidakjelasan program pesaingnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau ada gagasan pendidikan nasional yang jelas, menurutnya, silang pendapat tidak bakal terjadi.

Desakan agar Demokrat dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung makin kencang.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera menyinggung kondisi ekonomi yang menurutnya kian merosot. Ketua DPP PKS itu membandingkan harga telur di Malaysia yang lebih murah ketimbang di Indonesia.

"Walau kita sudah dikasih susu setiap hari beda kalau ketika lahir atau diperut sama umur 2 tahun dapat gizi yang bagus. Saya punya anak 2 lahir di Malaysia dibanding yang lahir di sini yang di Malaysia tinggi tinggi," sambungnya.

Mardani meminta lembaga yang dipimpin Komjen Budi Gunawan itu menjelaskan, masjid terpapar radikalisme karena faktor penceramah atau hal lain. Dia juga tak ingin BIN melahirkan kegaduhan dan ketakutan di publik. Sehingga penting bagi BIN untuk memastikan masjid itu tidak lagi terpapar paham radikal.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan tiap partai punya stategi masing-masing dalam menghadapi pemilihan umum 2019. Partai lain tidak bisa mendikte dan ikut campur.

Mardani memastikan akan datang di acara akbar tersebut. Dia ingin reuni 212 menekankan perdamaian.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengomentari jadwal pernyataan SBY yang akan mulai mengampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno pada Maret mendatang. Menurut dia, jadwal kampanye Demokrat itu sudah pas.

Di masa-masa kampanye Pilpres ini, internal pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu terlihat tak harmonis.

PKS: Apa yang terjadi antara kawan Demokrat dan sekutu Gerindra bagian dari pendewasaan koalisi Prabowo Sandi. Dan itu baik sebagai sebuah proses

Agenda pemanggilan direncanakan dimulai pukul 14.00 WIB di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, apabila Demokrat bersikap tidak 'full speed' memenangkan Prabowo-Sandi, wajar. Sebab, Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak. Tiap partai mesti cari cara guna mendapat hasil positif dari keduanya.

"Pak Jokowi lagi ingin nyaingi Sandi yang ngetop dan kontroversi. Kami sih senang. Pak Jokowi terus buat statement seperti ini akan jadi durian runtuh untuk kami," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (9/11).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memaklumi sikap Demokrat yang lebih fokus urus Pemilu Legislatif 2019 dulu ketimbang menangkan Prabowo-Sandiaga. Sebab, partai memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.

Kekuatan lainnya, lanjut Mardani, timnya juga harus memiliki kemampuan eksekusi. Menurutnya, semua pihak harus bertanggungjawab atas tugasnya sendiri.