Mardani Ali Sera

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta saat pemerintah menangani pandemi Covid-19 jangan ditambah masalah kepentingan politik demi popularitas. Luhut bilang, pemerintah dan tenaga kesehatan sudah lelah.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim penanganan Covid-19 masih sangat terkendali. Luhut meminta pihak yang menyatakan pandemi di tanah air tidak terkendali untuk menghadap dirinya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera setuju usulan gedung DPR dijadikan RS darurat. Menurutnya, kompleks parlemen adalah tempat strategis dan luas.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, tata krama tidak harus menghilangkan substansi. Sikap BEM UI lugas itu, kata Mardani diperlukan.

"Membungkam suara kritis masyarakat tidak bisa terus dibiarkan, amat tidak elegan. Perlakuan yang juga dialami rekan-rekan aktivis anti korupsi ketika itu, Cara-cara seperti ini jelas sikap yang anti terhadap demokrasi," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (30/6).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Ia menilai, rangkap jabatan Ari sebagai Wakil Komisaris BRI tidak masuk akal. Sebab, Statuta UI jelas melarang rektor rangkap jabatan di BUMN.

Mardani menilai, semua pihak tidak perlu baper. Termasuk pihak Rektorat UI yang memanggil BEM UI setelah ramai kritikan tersebut. Kampus seharusnya jadi lahan subur demokrasi, bukan alat oligarki.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi santai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengakui sulit untuk koalisi untuk 2024 dengan PKS lantaran perbedaan ideologi. Mardani mengatakan, Pemilu 2024 bukan pertarungan ideologis melainkan untuk memperlihatkan karya dan gagasan.

Gerindra memberikan sinyal akan berkoalisi dengan PDIP di Pemilu 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mempertimbangkan Prabowo Subianto dipasangkan dengan tokoh dari PDIP.

Mardani mengatakan, tes wawasan kebangsaan tidak ada dalam UU KPK. Dalam revisi sebelumnya hanya mengatur alih status kepegawaian.

PKS akan memajukan calon sendiri di Pilpres 2024. Sesuai dengan hasil keputusan musyawarah nasional.

Mardani ingin pertanyaan tes kebangsaan itu dijelaskan ke publik. Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mesti memberi penjelasan.

Mardani menyebut pertemuan PDIP dan PKS berjalan cair. PDIP dan PKS berbagi pengalaman masing-masing. PDIP mengapresiasi sikap politik PKS yang kokoh di oposisi.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pihaknya dengan PDIP memiliki titik temu. Pertama sepakat Bung Karno sebagai sosok teladan. Serta sama-sama partai yang memiliki semangat nasionalis dan religius.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipuji karena mampu meyakinkan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Gutteres dalam dua menit saat memberikan usulan dalam forum Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General.

Mardani mengatakan, hingga kini setidaknya ada tiga masalah mendasar untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri. Pertama, Indonesia tidak memiliki penegakan hukum yang kokoh.

"Ini yang dinamakan merampas hak rakyat untuk menentukan Kepala Daerahnya diambil oleh Pemerintah," kata Mardani

"Ini bukan yang pertama pak Jokowi bagi-bagi souvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir. Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas," kata Mardani

PKS, kata Mardani, konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan UU Pilkada seperti dalam RUU Pemilu. Supaya memperbaiki kualitas Pemilu pada 2022, 2023 dan 2024.

"Harusnya setiap keputusan harus ada pilot project-nya. Saya cukup sedih karena ada invisible hand dan interlocking politic di sini," ungkapnya.