Laode Muhammad Syarief

Foto:

Laode Muhammad Syarief


Nama Lengkap : Laode Muhammad Syarief

Alias : Laode M Syarief

Profesi : Tokoh Hukum

Agama : Islam

Tempat Lahir : Muna

Warga Negara : Indonesia


No Relation
BIOGRAFI

Pria ini lahir di Desa Lemoambo, Kabupaten Muna, di Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, 16 Juni 1965. Dia menghabiskan masa kecilnya di daerah yang cukup terpencil tersebut.  Selengkapnya


Kirim ke teman
  • Kirim copy ke email saya

    • Kirim ke



ARSIP BERITA
  • Senin, 16 April 2018 13:12:24 KPK masih pelajari putusan PN soal penetapan Boediono tersangka Kasus Century

    Wakil ketua KPK, Laode Syarif mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mempelajari putusan PN Jakarta Selatan. Namun KPK memastikan bakal menindaklanjuti setiap perkara yang sudah memenuhi syarat hukum.

  • Selasa, 27 Maret 2018 22:00:00 KPK tegaskan proses perekrutan Deputi Penindakan dilakukan transparan

    Saat ini, KPK telah menjaring tiga nama untuk mengisi kekosongan posisi deputi penindakan. Mereka adalah, Brigjen Pol Firly dan dua orang dari Kejaksaan Agung, Wisnu Baroto dan Witono.

  • Selasa, 27 Maret 2018 16:03:00 KPK sebut kasus korupsi e-KTP ibarat marathon, bukan lari 100 meter

    "Jadi sabar saja. Proses penyelidikan kasus ini masih panjang," kata Laode.

  • Kamis, 15 Maret 2018 17:28:01 Soal pengumuman tersangka calon kepala daerah, Laode minta bersabar

    Soal pengumuman tersangka calon kepala daerah, Laode minta bersabar. Syarif memberikan sinyal penyidikan tengah berjalan. Dia menyebut KPK bakal segera mengumumkan secara resmi. "Nanti kalau sudah selesai," ucapnya.

  • Kamis, 8 Maret 2018 13:24:24 Lewat Bareskrim, KPK serahkan aset Nazaruddin & Fuad Amin ke negara

    Barang rampasan milik Nazaruddin yang diserahkan yaitu sebidang tanah dengan luas 153 meter persegi beserta bangunan di atasnya dengan luas 600 meter persegi. Tanah dan bangunan ini berlokasi di Jalan Wijaya Graha Puri Blok C Nomor 15 dan 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

  • Rabu, 7 Maret 2018 23:38:41 Soekarwo ungkap 5 area rawan korupsi di Jatim

    Gubernur Soekarwo menyebut, hasil kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan lima area rawan korupsi.

  • Rabu, 7 Maret 2018 22:10:22 KPK terima ratusan aduan dugaan korupsi di Jatim

    Sejak tahun 2015 hingga 2018 KPK telah menerima aduan dari Jatim sebanyak 1.790 aduan, tapi belum tentu kasus korupsi. Setelah diverifikasi menjadi 345 aduan yang sudah ditelaah. Dan bila ditemukan penyelewengan penyelenggaraan negara maka segera ditangani KPK.

  • Kamis, 22 Februari 2018 13:20:23 Novel Baswedan masih harus lakukan operasi sekali lagi

    Selain itu, Laode mengungkapkan, kondisi Novel saat ini masih belum sehat. Karena, penyidik senior KPK itu masih harus melakukan satu kali lagi operasi di mata sebelah kiri, yang menjadi target penyiraman air keras.

  • Senin, 19 Februari 2018 12:53:45 KPK nilai aneh lahan sawit Padang Lawas masih dikuasai pribadi

    KPK berharap semua pihak terkait ikut bekerja sama menyelesaikan kasus ini. Sehingga aset negara bisa ditarik dalam waktu secepatnya. "Semua stakeholders baik itu pemerintah membantu Ibu Menteri menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," harapnya.

  • Minggu, 18 Februari 2018 21:02:00 KPK sebut fungsi Inspektorat lemah

    Laode menegaskan jika kinerja Inspektorat baik maka dipastikan tak ada korupsi di provinsi maupun kabupaten/kota. "Sekarang ini dia harus melapor ke atasannya. Atasannya bupati/walikota atau bahkan dia di bawah sekda," ujarnya.

  • Jumat, 16 Februari 2018 06:27:11 Pimpinan KPK sesalkan DPRD dan eksekutif di daerah saling palak

    Pimpinan KPK sesalkan DPRD dan eksekutif di daerah saling palak. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyebut kasus yang ditemukan di Lampung Tengah ini merupakan bentuk pemalakan legislatif kepada eksekutif. Ia menyayangkan masih ada upaya saling palak antara eksekutif dan legislatif di daerah.

  • Selasa, 13 Februari 2018 11:14:22 KPK: UU MD3 bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya

    DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (UU MD3). Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

  • Sabtu, 30 Desember 2017 00:41:57 Laode sebut masih butuh waktu tuntaskan kasus e-KTP

    Laode sebut masih butuh waktu tuntaskan kasus e-KTP. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif membenarkan adanya pengembangan kasus tersebut. Hanya karena proses tersebut masih pada tahap penyelidikan, Laode enggan membeberkan lebih detil perihal penyelidikan tersebut.

  • Jumat, 29 Desember 2017 14:49:20 Direktur KPK maju Pilkada Kota Bogor, Laode pesan tetap jaga integritas

    Laode memberi pesan khusus agar Dedie. Salah satunya agar tetap menjaga integritasnya yang selama ini dipegang.

  • Rabu, 27 Desember 2017 19:05:00 4 Fokus prioritas KPK selama satu tahun, 2 masih belum maksimal

    4 Fokus prioritas KPK selama satu tahun, 2 masih belum maksimal. Hanya saja, Laode menuturkan selama satu tahun ini pelaksanaan e-planning dan e-budgeting belum diterapkan secara optimal di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, dari keempat prioritas, e-planning dan e-budgeting lah yang belum maksimal pengerjaannya.

  • Senin, 11 Desember 2017 09:39:02 Jelang sidang perdana, KPK akan cek kesehatan Setya Novanto

    Jelang sidang perdana, KPK akan cek kesehatan Setya Novanto. Laode juga yakin pihaknya bisa menjalani sidang dengan lancar. Tidak hanya itu, dia juga yakin pihaknya bisa membuktikan Ketua Umum Partai Golkar yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun

  • Selasa, 14 November 2017 08:04:00 Menanti keberanian KPK jemput paksa Setya Novanto

    Menanti keberanian KPK jemput paksa Setya Novanto. Wakil pimpinan KPK, Laode M Syarif mengatakan akan mempertimbangkan panggil paksa untuk Setya Novanto jika tidak memenuhi panggilan tim penyidik.

  • Senin, 16 Oktober 2017 19:55:56 KPK dan Jaksa Agung dukung opsi dua soal mekanisme kerja Densus Tipikor

    KPK dan Jaksa Agung dukung opsi dua soal mekanisme kerja Densus Tipikor. Dia berharap, dengan sinerginya Densus Tipikor dengan Satgas Khusus di Kejaksaan dapat mempercepat penanganan perkara korupsi. Hal ini tidak memerlukan UU baru karena telah diatur dalam KUHAP.

  • Jumat, 13 Oktober 2017 12:14:55 Temukan korupsi di bawah Rp 1 M, KPK akan 'bisiki' Densus Tipikor

    Laode juga menjelaskan dengan adanya usulan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan dengan adanya Densus Tipikor, KPK justru bisa fokus pada kasus-kasus besar. Laode pun mengamini hal tersebut.

  • Jumat, 6 Oktober 2017 15:46:45 Ini alasan Wakil Ketua KPK bertandang ke MA

    Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyambangi Mahkamah Agung. Kedatangannya bersama jajaran petinggi KPK terkait penyelesaian nota kesepahaman antara MA dengan BPKP dan pembelajaran untuk mengetahui kinerja peradilan.

Berita Selengkapnya

Foto Selengkapnya