Yang muskil dalam hubungan Megawati-Jokowi

Rabu, 15 April 2015 10:14 Penulis : Didik Supriyanto
Yang muskil dalam hubungan Megawati-Jokowi Megawati dan Jokowi usai rakernas. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Baru saja kita mendengarkan beberapa pernyataan muskil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, muskil sama dengan sukar, sulit, atau pelik. Di sini saya menggunakannya untuk sesuatu yang sulit diterima akal sehat, sehingga keluarnya pernyataan-pernyataan itu malah jadi blunder: menimbulkan masalah yang lebih besar.

Pernyataan-pernyataan yang saya maksud adalah bagian penting dari pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres PDIP di Sanur, Bali. Di forum tertinggi partai itu, Megawati minta semua kader PDIP yang di jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sesuai dengan garis perjuangan partai.

Menurut Megawati, instruksi ini harga mati, sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Intruksi ini juga sesuai dengan undang-undang, karena proses penempatan kader-kader partai di legislatif dan eksekutif, didasari dan berjalan sesuai undang-undang.

"Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" kata Megawati dalam pidato penutupan kongres, Sabtu (10/4). Ini merupakan penegasan dari pidato Megawati yang disampaikan secara panjang lebar dalam pembukaan kongres.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan kongres, Megawati mengkritik keras tindak tanduk kader partai yang duduk di pemerintahan. Dia menyerukan agar para kader kembali ke garis perjuangan partai. Para kader yang duduk di pemerintahan adalah petugas partai yang mengemban misi partai. Karena misi partai adalah kerakyatan.

Pidato Megawati soal petugas partai itu tentu saja utamanya ditujukan kepada Joko Widodo, yang hadir di tengah kongres. Jokowi datang di sana bukan ditempatkan sebagai presiden, tetapi sebagai kader partai. Jokowi datang untuk mendengar pesan dan saran ketua partai, bukan untuk menyampaikan pidato sambutan presiden.

Bahwa Megawati selaku ketua partai akan mengkritik dan bahkan memarahi Jokowi di arena kongres, sudah diperkirakan banyak orang. Namun ketika kritik keras itu disampaikan secara terbuka, bahkan disiarkan secara langsung oleh televisi, itulah yang mengherankan. Sebab, memarahi orang di depan umum, bukanlah gaya Megawati.

Yang terbayangkan sebelumnya, Megawati akan menyampaikan segala macam keluhan pribadi maupun kebijakan partai di hadapan Jokowi dalam forum tertutup. Dalam forum ini tentu saja para pimpinan PDIP di semua tingkatan juga disertakan agar mereka tahu persis apa yang ada di kepala Mega dan apa yang harus dilakukan para kader.

Bukan rahasia lagi, para kader PDIP sesungguhnya bingung dengan perkembangan politik mutakhir, khususnya menyangkut hubungan Megawati selaku ketua umum partai, dengan Jokowi selaku presiden. Pangkal masalahnya bukan hanya Jokowi tidak mau melantik Komjen Budi Gunawan yang didukung PDIP, tetapi juga kekecewaan terhadap menteri-menteri tertentu yang dianggap menghambat hubungan Megawati-Jokowi.

Forum kongres diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira, inilah forum rekonsiliasi. Caranya, silakan Megawati memarahi Jokowi di hadapan para kader dalam forum tertutup. Selanjutnya, pihak yang dimarahi diberi kesempatan bicara. Untuk menjelaskan duduk masalah, membela diri, dan yang terpenting untuk minta maaf, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Saya kira, Jokowi tidak keberatan melakukan hal itu.

Tetapi yang terjadi hanya sepihak. Kongres seakan jadi ajang kemarahan Megawati, dan jadi forum untuk mempermalukan Jokowi di hadapan kader partai lainnya. Bahkan, karena disiarkan televisi, di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Jokowi benar-benar dipermalukan, karena dia tak diberi kesempatan bicara, baik sebagai kader maupun sebagai presiden. Inilah kemuskilan politik yang terjadi di Kongres PDIP.

Masalahnya, bukanlah sekadar bagaimana Megawati telah memarahi dan mempermalukan Jokowi, tetapi apakah dengan kemarahan tersebut, persoalan bisa diselesaikan? Apakah hubungan buruk Jokowi-Megawati bisa diperbaiki? Apakah kebijakan dan keputusan Jokowi yang merugikan atau tidak sejalan dengan PDIP bisa direvisi, atau setidaknya tidak terulang lagi ke depan?

Jika Jokowi tidak diberi kesempatan bicara dan katakanlah meminta maaf serta berjanji akan menjadi kader partai yang baik, sesungguhnya sama saja dengan menciptakan masalah baru. Sebab Jokowi juga manusia biasa, yang punya harga diri, dan tentu saja harus menjaga kehormatan seorang presiden. [war]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini