Merdeka.com - Warga Klaten sempat terheran-heran. Wajah Bupati Klaten Sri Mulyani tertempel di botol penyanitasi tangan. Ditambah embel-embel 'bantuan bupati'. Lebih mengagetkan lagi, stiker ternyata menutupi tulisan bantuan berasal dari Kementerian Sosial.

Niat baik Bupati Klaten berubah hujatan. Diduga cara itu dilakukan demi mendompleng citra politik. Memanfaatkan bantuan untuk kepentingan pribadi. Kebetulan Sri Mulyani merupakan calon petahana di Pilkada Klaten 2020.

Sri Mulyani segera klarifikasi setelah ramai hujatan warganet. Bupati dikenal gemar memajang wajah di setiap sudut maupun situs dan aplikasi di Klaten itu, mengaku terjadi kesalahpahaman.

Politikus PDIP itu tidak membantah bahwa penempelan stiker dilakukan anak buahnya. Menurutnya, bantuan Kemensos bercampur dengan bantuan dari Pemkab Klaten. Sedangkan untuk sembako yang bergambar wajahnya, dia menyebut itu dari dirinya selaku Ketua DPC PDIP Klaten. Bantuan tersebut hanya untuk kalangan terbatas partai. Yakni untuk 26 PAC PDIP di Klaten.

"Ada kekeliruan di lapangan. Jadi itu ada kesalahan penempelan atau pada saat pembagian," kata Sri pada akhir April lalu. "Yang dari Kemensos itu sangat terbatas sekali, justru yang banyak itu yang dari kami," dia menambahkan.

Cara itu tentu disayangkan berbagai pihak. Sampai Ombudsman Jawa Tengah mengeluarkan teguran keras kepada Sri Mulyani. Mereka menekankan bahwa penanganan covid-19 tidak boleh ditunggangi kepentingan politik.

Langkah tegas ini bukan hanya peringatan bagi Bupati Klateng. Ombudsman Jawa Tengah melihat semua kepala daerah berpotensi melanggar dengan memanfaatkan momen bantuan sosial corona. Khususnya bagi mereka yang merupakan petahana di Pilkada 2020.

Di tengah keadaan sulit ini, merupakan celah bagi petahana. Sebenarnya para calon petahana tetap punya peluang besar untuk kembali menang ketika kondisi normal. Apalagi mereka lebih dikenal dan sudah berpengalaman dibanding para pesaingnya.

Menurut Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, bansos dan waktu penyelenggaraan Pilkada 2020 yang diundur menjadi 9 Desember nanti, merupakan peluang besar bagi petahana. Dengan kesempatan itu, mereka bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Kondisi itu diakui sudah sering terjadi.

"Itu saya kira modal yang kuat untuk petahana apalagi jika diundur seperti ini dan ada bansos," kata Usep kepada merdeka.com pada Jumat pekan lalu.

Sedangkan bagi para penantang, kata Usep, nasib mereka semakin berat. Mulai dari perkenalan sampai sosialisasi program, butuh waktu tak sebentar. Perlu strategi jitu demi mengalahkan para petahana.

Para penantang perlu lebih jeli lagi melihat celah para petahana. Usep berpandangan, sebenarnya di beberapa daerah banyak kepala daerah sekaligus petahana gagap dalam penanganan wabah pandemi covid-19 ini. Walaupun harus diakui akan tetap sulit lantaran para petahana memiliki bansos sebagai senjata politiknya.

"Seharusnya dia (penantang) bisa lebih jeli. Tapi tetap saja susah, potensi yang banyak untuk akses ke bansos maupun akses dengan masyarakat tetap saja petahana yang lebih unggul," ujar dia.

Demi mencegah petahana semakin memanfaatkan politik bansos, sebaiknya negara turun tangan dengan menyiapkan banyak pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Sehingga langkah itu bisa mengawal penyelenggaraan Pemilu sekaligus menjaga demokrasi tetap berjalan baik.

Sebanyak 270 Pilkada Serentak nanti, terdapat 224 penyelenggaraan berpotensi bakal diikuti petahana. Kementerian Dalam Negeri menegaskan sudah menyiapkan mekanisme Plt untuk menggantikan sementara tugas para kepala daerah petahana.

Plt kepala daerah nanti bisa diambil dari wakil kepala daerah. Sementara bila kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana sama-sama maju Pilkada maka posisi Plt bisa diisi pejabat daerah.

Dalam Pilkada 2020 di 270 wilayah Indonesia nanti, tercatat diikuti 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 diputuskan pada 9 Desember 2020.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, penyelenggaraan Pemilu di tengah wabah corona perlu persiapan ekstra. Segala persiapan sedang dirancang. Termasuk untuk usulan anggaran tambahan pembelian perlengkapan untuk pencegahan covid 19 itu

"Bagi KPU Pilkada harus berjalan baik. kesehatan dan keselamatan jadi pertimbangan utama," ucap Arief kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Dalam penyelenggaraan nanti, perlu dukungan banyak pihak. Sejauh ini, dukungan diterima dari pemerintah, DPR dan banyak peserta Pemilu lainnya. Untuk mencapai kesuksesan nanti, Pilkada tidak bisa diselesaikan sendiri oleh KPU. Arief meminta semua pihak bisa ikut membantu dan mendukung agar lancar dan sukses.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyadari Pilkada Serentak 2020 memang berat untuk dijalani. Perlu kerja sama apik antara DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP.

Harus disadari, pemilihan tanggal 9 Desember 2020 nanti, merupakan keputusan berisiko di tengah wabah corona ini. Tentu bila diundur di tahun berikutnya, bisa berakibat pada penunjukkan ratusan Plt yang punya kewenangan terbatas. Sehingga publik bakal banyak dirugikan.

"Karena itu, mengambil opsi Desember 2020 beresiko sama seperti opsi lainnya," kata Mardani.

Pilkada Serentak 2020 nanti, seluruh elemen tetap berpatokan pada Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Aturan itu menegaskan bahwa jika pandemi belum dapat dikendalikan tetap terbuka peluang penundaan. Ini dikarenakan semua sepakat bahwa keselamatan publik yang utama.