Merdeka.com - Kampanye Damai berlangsung meriah. Digelar megah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bertempat di Monas, DKI Jakarta, 23 September lalu. Dihadiri tiap partai politik dan dua pasang capres dan cawapres, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Tiap pendukung memenuhi silang monas. Mengikuti kampanye damai, sebagai pembuka dimulainya tahun politik. Mereka tampil mengusung budaya nusantara. Para kandidat pun kompak. Memakai pakaian adat Indonesia.

Pasangan nomor urut 01, Jokowi mengenakan pakaian adat Bali berwarna hitam. Tak lupa mengenakan ikat kepala khas bali. Bermotif batik warna coklat emas. Sementara cawapresnya, Maruf Amin memilih mengenakan jas abu-abu, celana hitam berbalut sarung dan peci hitam.

Lain halnya dengan pasangan nomor urut 02. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno kompak memakai pakaian adat. Prabowo mengenakan baju adat jawa tengah berwarna coklat muda. Lengkap dengan blangkon hitam di kepala. Warna senada juga digunakan Sandiaga yang mengenakan baju adat khas melayu. Peci hitam melengkapi penampilan Sandi hari itu.

Dalam karnaval kampanye damai Pemilu Serentak 2019, KPU mengusung tema 'Kampanye Anti Politisasi SARA, Hoaks dan Politik Uang'. Berharap selama proses kampanye hingga hari pemilihan, bersih dari segala kampanye hitam. Para peserta sepakat. Mereka teken janji. Lalu berjalan bergandengan tangan menunjukkan perdamaian.

Janji telah disetujui. Belum dua bulan, pelbagai isu miring sudah bermunculan. Terutama terkait hoaks. Akibatnya, saling serang antar pendukung terjadi. Memenuhi ruang publik. Kondisi ini dirasakan Ketua DPP Partai Golkar Dito Ariotedjo. Dia menilai, kedua pasangan kandidat tak luput dari serangan hoaks.

"Kalau saya melihat isu itu menimpa dua belah pihak. Di Pak Prabowo ada, di Pak Jokowi juga ada," kata Dito kepada merdeka.com pekan lalu.

Sebagai juru bicara Jokowi, pihaknya merasa langkah efektif diambil adalah melakukan klarifikasi atas bermacam tuduhan. Klarifikasi harus disertakan dengan fakta dan data nyata. Sebab, saat ini masyarakat cenderung kritis terhadap isu politik. Terutama anak muda dengan rasa ingin tahu tinggi.

Juri bicara Jokowi-Ma’ruf lainnya, Rian Ernest, mengaku kubunya enggan menanggapi isu dirasa tak perlu. Terutama terkait kabar bohong. Sebab, bila terus menanggapi justru menanggalkan fokus utama. Sibuk klarifikasi hingga melupakan berbagai pencapaian selama empat tahun terakhir.

Apalagi bila harus menanggapi berbagai sentilan dari kubu lawan. Bila ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin pihak lawan merasa senang. Apalagi sampai terbawa arus isu.

Padahal itu bukan politik sehat, kada Rian. Seharusnya, publik diberikan edukasi politik. Yakni dengan pemaparan berbagai macam program kerja, ide dan gagasan. "Kalau kita hanya menanggapi hoaks, nanti kita malah enggak kerja," kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Selain isu hoaks, Rian menilai kubu lawan kerap mencomot data dan asal menafsirkan. Semua dilakukan demi keuntungan politik. Padahal data itu ditafsirkan tidak sesuai konteks. Misalnya tentang penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Sepanjang sejarah, penurunan angka kemiskinan tiap tahun tidak pernah drastis hingga 10 persen. Semua dilakukan bertahap dan tidak bisa dilakukan sekaligus apalagi dilakukan dalam waktu lima tahun.

Padahal, lanjut Rian, sebagai elit politisi seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bukan memberikan pandangan kondisi negara tengah kacau balau. Sementara semua program pemerintah sudah berjalan sesuai rencana.

Rian Ernest jubir Jokowi-Ma'ruf ©2018 Merdeka.com/dok. Rian Ernest

Hal ini pun diamini politisi Partai Golkar Dave Laksono. Dia melihat kubu Prabowo-Sandi mendistorsi data untuk mengambil keuntungan. Mengabarkan kondisi tidak kondusif dan menyalahkan pemerintah. Termasuk kasus hoaks soal pemukulan Ratna Sarumpaet.

Cerita penganiayaan Ratna dianggap sebagai serangan dari kubu lawan politik. Sebab kala itu, Ratna bagian dari tim pemenangan pasangan nomor urut 02. Namun belakangan diketahui, Ratna berbohong dan sengaja menciptakan cerita atas kemauan sendiri.

Berbagai kabar bohong bertebaran menyumbang pekerjaan rumah bagi tim pemenangan. Saat turun ke lapangan misalnya, tak jarang tim pemenangan diminta klarifikasi terkait kabar burung diterima. Terutama anak muda yang haus informasi.

Seperti dialami Dito saat diskusi dengan anak muda di daerah. Dalam pelbagai diskusi, dia kerap dimintai penjelasan tentang satu isu. Milenial di daerah baru akan percaya bila dihadapkan dengan data valid.

Dalam perumusan kebijakan misalnya, Dito berusaha memberikan penjelasan bahwa kebijakan pemerintah tidak seluruhnya dibuat presiden sebagai eksekutif. Tapi ada campur tangan partai politik dilakukan parlemen. Sehingga tidak mungkin ada kebijakan pemerintah tidak diketahui anggota DPR.

Komunikasi pun harus dilakukan dua arah. Anak muda dengan karakteristiknya tidak mempan bila didoktrin begitu saja. Apalagi mereka yang apatis terhadap dunia politik. Pendekatan personal menjadi cara efektif meyakinkan mereka pemerintah hari ini dapat dipercaya.

Diskusi dua arah juga jadi cara lain meyakinkan generasi muda itu. Generasi milenial yang lahir sekitar tahun 1980 sampai awal tahun 2000. Beberapa topik dianggap bisa menarik perhatian. Di antaranya tentang lapangan pekerjaan, program beasiswa dan kegiatan ekonomi pemerintah. Misalnya tender pengadaan barang dan jasa.

Anak muda akan menghargai pemerintah bila kebijakannya menguntungkan mereka. Pemerintah harus bersikap terbuka. Dito mencontohkan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara terbuka dan transparan. Tak hanya itu, lelang tender proyek pembangunan pun jadi perhatian. Sehingga publik tahu kerja pemerintah tanpa kongkalikong dengan pihak ketiga.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, pada akhirnya meyakinkan orang bukan perkara mudah. Apalagi membuat anak muda apolitis jadi percaya kepada pemerintah.

Rian meyakini, Indonesia baru benar-benar merdeka selama 20 tahun terakhir. Setelah lahirnya masa reformasi. Masa kebebasan berpendapat dan berekspresi. Harus diakui, sistem demokrasi ini belum sempurna. Tetapi di bawah rezim Jokowi, semua sudah terkendali dan berada di jalurnya.

"Konsep negara kita memang belum sempurna tapi kita sudah on the track menuju sana," kata Rian.

Sebagai calon anggota dewan, Rian mengingatkan, sudah saatnya anak muda berhenti mengambinghitamkan pemerintah. Menuntut banyak kepada pemerintah tanpa mengetahui proses dan mekanisme di dalamnya.

Bila hari ini lapangan kerja sulit didapat maka seharusnya anak muda bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Apalagi di era perkembangan teknologi. Sebagai anak muda dikaruniai kreativitas, sudah seharusnya bisa menyelesaikan masalanya secara mandiri..

Terlebih saat ini dia melihat adanya arus baru di anak muda. Bekerja dengan waktu fleksibel menjadi gaya hidup baru anak muda. Maka tak jarang banyak anak muda memilih berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan kemauannya.

Ajakan dukung Jokowi

Sebagai petahana, Jokowi memiliki keuntungan sendiri dalam Pilpres mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengantongi karya selama empat tahun terakhir. Namun bukan berarti hal itu lantas membuat Jokowi berbangga diri. Sebab segudang prestasi Jokowi belum jadi jaminan kembali terpilih tahun depan.

Dito telah keliling Indonesia. Bertemu warga mengkampanyekan Jokowi. Secara umum, kehadirannya sebagai kader partai dan juru bicara diterima warga. Tak ada hambatan berarti bagi Dito mengkampanyekan Jokowi. Terutama di desa.

Magnet Jokowi sebagai presiden dirasa cukup berpengaruh. Dia mengklaim milenial di pedesaan menyukai Jokowi. Namun, harus diakui ada beberapa wilayah sulit ditembus. Yakni, di kantong suara pemilih Prabowo-Sandi. Umumnya ada di perkotaan. Mereka berasal dari pemuda kelas menengah dan pendidikan tinggi.

Sosok Sandiaga nyatanya sangat berpengaruh terhadap milenial perkotaan. Sebab Sandi direpresentasikan sebagai pengusaha muda sukses. Hal ini tentu menjadi daya tarik milenial perkotaan. "Mungkin karena Pak Sandi memiliki aura pesona yang sangat masuk di kalangan milenial perkotaan, tapi milenial pedesaan lebih ke Pak Jokowi," kata Dito.

Karena itu, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) rutin mengadakan pertemuan antara juru bicara. Setidaknya dalam satu minggu mereka berkumpul untuk melaporkan hasil kerja dan evaluasi rutin. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah masalah. Misalnya isu hangat tengah ramai diperbincangkan publik.

Sejauh ini, Presiden Jokowi memercayakan semua kepada tim pemenangan. Tak ada pesan khusus untuk para juru bicara ketika berhadapan dengan anak muda. Secara umum Jokowi berpesan musuh utama tahun politik adalah hoaks dan ujaran kebencian. Dua isu ini perlu dilawan dengan rasionalitas.

Satu lagi, pesan Jokowi adalah tidak menyerang kubu lawan secara personal. Sebab, hal itu tak akan ada habisnya dan tidak memberikan edukasi politik kepada publik. Terutama anak muda. "Pak Jokowi punya respect sama Pak Prabowo dan Pak Sandi, jadi pesan beliau jangan serang personal," tegas Rian.

Sementara itu, Dave Laksono, mengakui berbagai kebijakan Jokowi diakui masih belum rampung. Membangun infrastruktur merata di Indonesia tidak bisa diselesaikan dalam satu periode. Jalan layang, jalan tol, jembatan baru sebagian dibangun. Begitu juga dengan berbagai pembangunan lainnya, rumah sakit, sekolah, pabrik dan penciptaan lapangan kerja baru. Semua masih setengah jalan.

Dave Laksono ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Juru bicara Jokowi-Ma’ruf sekaligus kader Partai Golkar ini mengakui, pemerintahan Jokowi kurang memaksimalkan sejumlah program pembangunan. Seperti pembangunan teknologi, sumber daya manusia, dan eksploitasi sumber daya terbarukan. Jokowi baru memanfaatkan tenaga angin di Sulawesi Utara. Termasuk energi geotermal dan hydro.

Maka itu, partai koalias meyakini bila Jokowi diberi mandat satu periode lagi hasil percepatan pembangunan akan lebih terasa. Sebab di tahap ini proses pembangunan tingkat dua ditargetkan selesai. Sehingga, siapapun presiden di tahun 2024 tinggal melanjutkan karya pembangunan Jokowi.

"Siapapun presidennya di 2024 itu tinggal melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi," ungkap Dave.