Merdeka.com - Di lorong-lorong kios Pasar Kopro, Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terpanjang tulisan 'terima KJP'. Beberapa kios juga dipenuhi para kaum ibu untuk membeli perlengkapan sekolah untuk ajaran baru menggunakan Kartu Jakarta Pintar.

Merdeka.com juga sempat menelusuri praktik penarikan tunai menggunakan KJP. Sekitar 10 menit mengelilingi kios-kios yang melayani transaksi menggunakan KJP. Ada beberapa kios yang tidak melayani penarikan tunai lantaran takut kiosnya akan ditutup oleh pihak PD Pasar Jaya.

"Bisa pakai KJP. Mau beli apa mba," kata seorang pedagang seragam sekolah, Dodi di Pasar Kopro, Jakarta Barat, Selasa (10/6).

Namun ketika merdeka.com menanyakan, apakah tokonya bisa mencairkan uang dari KJP? Dodi mengaku sudah tidak bisa melayani pencarian uang KJP tersebut. Terakhir, kata dia, banyak yang mencairkan uang sebelum lebaran.

"Enggak bisa, terakhir saya bisa bantu mencarikan uang KJP waktu sebelum lebaran, sekarang enggak bisa," kata Dodi.

Dia mengatakan, saat itu bisa membantu mencairkan asalkan para pemegang kartu berbelanja di tokonya. Maksimal yang bisa dicairkan Dodi Rp 300 ribu. Tetapi dia berkelakar untuk saat ini tidak melayani pencairan lantaran sudah tertulis spanduk besar di kawasan Pasar Kopro.

"Kalau sekarang saya takut toko saya ditutup, kan ada peraturannya di depan. Di tulis gede. Wah kalau saya ketahuan enggak bisa makan saya," kata dia.

Tak jauh dari kios Dodi, kami sempat berjalan kembali menelusuri praktik penarikan uang menggunakan KJP. Beberapa menit kami berjalan, ada seorang pelayan toko yang menawari sepatu dan tas sekolah.

"Mba ayo belanja, bisa pakai KJP," kata seorang pelayanan perempuan paruh baya.

Kami pun berhenti dan melihat-lihat barang apa saja yang dijual di kios tersebut. Terpanjang sepatu hitam, kaos kaki putih, sepatu sandal untuk anak-anak serta sendal untuk pergi ke pesta. Ketika memilih-milih sepatu, kami ditawari oleh pelayan tersebut.

"Mba punya KJP, di sini bisa dicairin," kata pelayan berbisik sambil menepuk punggung.

"Ada mba, bisa dicairkan sampai berapa?" tanya merdeka.com.

Dia membeberkan, dengan memberikan komisi kepada pedagang sebesar 10 persen dari uang yang akan dicairkan. Dia mencontohkan, jika pemegang KJP ingin menarik uang Rp 100 ribu, dia harus mau membayar jasa penjual sebesar Rp 10 ribu.

"Rp 500 ribu juga bisa mba, tapi mba harus beli sepatu dulu satu. Nanti ada tambahan uang Rp 10 ribu setiap pencarian," kata si pelayan.

Dia pun berdalih uang Rp 10 ribu tersebut untuk biaya administrasi. "Masuk ke rekening yang punya toko mba. Kita mah cuma yang jaga. Tapi nanti dikasih juga sama yang punya toko. Jadi bonusnya juga ke kita," katanya.

Menurutnya, pemilik toko merasa iba pada ibu-ibu yang ingin mencairkan uang dari KJP. Karena itu mengizinkan untuk praktik penarikan uang menggunakan KJP. "Iba, kasian sama ibu-ibu. Kata bos sih begitu," ungkapnya.

Ditemui terpisah, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menampik dengan adanya praktik pencarian dana menggunakan dana KJP. Pihaknya pun mengatakan akan melaporkan toko yang terbukti melakukan praktik tersebut.

Bukan hanya pihak toko, kata Djarot pihak yang mencarikan dana KJP juga akan mendapat sanksi. "Begitu ditarik tunai, langsung cabut pemegangnya dan yang tarik tunai itu kasih sanksi, pidanakan saja," kata Djarot di Balai Kota.

Kemudian, kata dia toko yang terbukti mencairkan dana menggunakan KJP akan dipolisikan. "Dan akan mencabut penerima yang ketahuan mencairkan atau menyalahgunakan KJP," ungkap dia.