Tjahjo dan kewajiban seragam

Kamis, 10 Maret 2016 09:10 Penulis : Sidik Pramono
Tjahjo dan kewajiban seragam Tjahjo Kumolo. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Seragam adalah identitas. Bisa juga pengerat solidaritas, esprit de corps. Seragam juga bisa menjadi penanda yang menebalkan kebanggaan. Jika tidak, siapa pula yang mau di dada-bajunya tertempel pin segede jengkol, misalnya? Seragam juga potensial menciptakan eksklusivitas: pembeda antar-kelompok yang tanpa sadar kerap melahirkan dominasi yang menyusup dalam relung kehidupan kita, sehingga terjadilah segregasi antara kelompok kita dan the others.

Jika seragam hanya soal biasa, tentu tidak akan ada yang menyoal jika aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi serta Kementerian Perhubungan memakai seragam yang mirip atribut angkatan bersenjata. Jika soal seragam adalah hal yang nomor-penting keseribu sekian, kenapa sampai muncul meme yang diniatkan untuk mencandai Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan seragam dilengkapi tanda-bintang sebagai pimpinan “Angkutan Umum”?

Mulai Senin, 8 Februari 2016, para aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terikat peraturan baru mengenai kewajiban seragam dinas –meski kemudian dinyatakan bahwa aturan tersebut baru efektif berlaku per Maret 2016. Bagi para pegawai negeri, pada hari Senin-Selasa diwajibkan berpakaian dinas krem.

Berikutnya, pada hari Rabu para pegawai wajib berkemeja putih. Sementara pada hari Kamis-Jumat seragamnya adalah batik. Keharusan tersebut termuat dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah. Ketika peraturan tersebut mengemuka ke publik, pihak Kementerian Dalam Negeri sampai perlu menyatakan bahwa pejabat dan pegawai yang tidak menurut akan “disekolahkan”.

Lembaga pimpinan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut tentu tidak begitu saja menerapkan aturan dan berargumentasi bahwa setiap seragam memiliki filosofinya sendiri. Kewajiban seragam putih, misalnya, dinyatakan sebagai bentuk penerjemahan kehendak Presiden Joko Widodo mengenai Revolusi Mental. Kewajiban aparatur pemerintah untuk melayani publik harus dilandasi sikap bersih dan tidak korupsi.

Karenanya, pakaian putih, sebagaimana kerap dipakai Presiden Jokowi dan juga para menteri Kabinet Kerja diumumkan, merupakan cerminan kehendak berbuat terbaik buat publik. “Karena putih itu bersih,” begitu pernyataan Tjahjo Kumolo pertengahan Februari lalu.

Belum berumur panjang, peraturan tersebut sudah berbuah penolakan (dan/atau ketidakpatuhan) dari sejumlah daerah. Pertama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mempertahankan penggunaan batik dan lurik sebagai seragam dinas pada Selasa sampai Jumat, di mana kebijakan penggunaan batik dan lurik merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Walikota Bandung Ridwan Kamil juga meminta dispensasi pemberlakuan aturan tersebut karena kewajiban berkemeja putih pada hari Rabu bentrok dengan program tematik “Rebo Nyunda”, yakni kewajiban bagi pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk memakai baju adat sunda berupa pangsi hitam setiap hari Rabu yang digagas sejak tahun 2014. Kota Solo pun resmi menolak aturan Kemendagri dan memilih mewajibkan pengenaan pakaian berbahan batik demi lebih membantu ekonomi kerakyatan.

Jika penolakan (dan/atau ketidakpatuhan) terus bermunculan dari daerah lain, semakin kuat tanda bahwa peraturan tersebut terancam tidak efektif. Kebijakan yang dibuat Kemendagri ternyata tidak cespleng di lapangan. Bukan hanya soal implementasi yang bermasalah, bisa jadi embrio permasalahan telah tumbuh sejak kebijakan tersebut diformulasikan.

Lantas, untuk apa kebijakan dilahirkan jika ternyata tidak efektif, tidak mampu menjawab persoalan (bahkan memancing persoalan baru), dan membawa hal-hal lain yang sebenarnya tidak diharapkan? Jika memang kebijakan Kemendagri merupakan revisi (revised policy) yang dimaksudkan sebagai perbaikan atas kebijakan lama agar lebih sesuai dengan lingkungan-kebijakan yang baru, lantas kenapa bisa begini?

Boleh jadi keharusan seragam yang terlalu kaku yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, bisa jadi termasuk dalam kelompok “sunset law” –yang karena lebih membutuhkan review secara periodik (Hogwood-Gunn, 1984). Jika kinerja kebijakan dianggap sudah tidak

(bakal) optimal, setiap evaluasi bisa berujung pada dua hal mendasar: perlunya kebijakan itu direvisi atau sekalian saja diterminasi. Dalam banyak kasus di Indonesia, persoalan kinerja kebijakan bukan melulu soal isi (content), tetapi juga penerimaan lingkungan kebijakan.

Jika resistensi diakui sebagai bagian dari konflik; penyelesaiannya bisa beragam pendekatan, termasuk di antaranya negosiasi antar-aktor kebijakan. Misalnya saja, jika memang aturan tersebut tetap hendak dipertahankan, bagaimana dengan daerah-daerah yang telanjur punya aturan yang berbenturan –sementara pada dasarnya sebuah kebijakan semestinya berlaku nondiskriminatif. Atau, kebijakan itu memuat pengaturan yang tak harus sedetail (dan sekaku) Peraturan Mendagri itu.

Andai Menteri Tjahjo masih mempercayai pendapat Adrian Kay (2006) bahwa “policy expresses a general set of objectives or a desired state of affairs”; tentu tidak bisa ia mendiamkan sebuah kebijakan menjadi “ada namun tiada”, sekadar diundangkan tetapi minus dalam pelaksanaan di lapangan. Tidaklah turun-gengsi jika sebuah kebijakan harus direvisi, semuda apapun umur kebijakan tersebut.

Bagi Menteri Tjahjo dan jajarannya, soal seragam semestinya tidak lebih rumit ketimbang pengembalian koleksi harimau yang diawetkan. [war]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini