Wawancara Imajiner Bung Karno

Tito Karnavian, Brexit dan Jet Li

Penulis : Christianto Wibisono | Senin, 20 Juni 2016 13:05
Tito Karnavian, Brexit dan Jet Li
ahok-tito-jokowi. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - 15 Juni 2016, Presiden Jokowi mencalonkan Komjen Tito Karnavian kelahiran 1964 menjadi Kapolri termuda menurut beberapa siaran pers. Ternyata bila ditelusuri secara cermat Kapolri pertama dan terlama menjabat Komjen Said Sukanto Tjokrodiatmojo. Dia adalah Kapolri termuda, umurnya waktu jadi Kapolri pertama baru 37 tahun.

CW: Selamat pagi pak kita berada di gedung Mabes Polri Trunojoyo yang katanya di akhir tahun 1950an adalah gedung kantor termegah setelah Istana Negara di Jakarta. Dapat bapak jelaskan kenapa Kapolri pertama Said Sukanto mengundurkan diri setelah 14 tahun jadi Kapolri?

BK: Betul itu Said Sukanto menjadi Kepala Kepolisian Negara pada 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959. Ia lahir di Bogor 7 Juni 1908 dan wafat 24 Agustus 1993. Pernah mengalami ketidaknyamanan politik ketika menantunya Sawito Kartowibowo melakukan 'kudeta klenik' pada 1976 dengan memperoleh tandatangan 5 tokoh masyarakat Bung Hatta, Buya Hamka Ketua MUI, Kardinal Darmoyuwono Ketua MAWI dan Letjen TB Simatupang Ketua PGI yang merestui peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Sawito.

CW: Kapolri pertama, Sukanto mengundurkan diri karena tidak setuju ide Bapak mengubah status kepolisian dari sipil menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata?

BK: Betul saya agak kaget juga Sukanto yang sudah 14 tahun jadi KKN (Kepala Kepolisian Negara) nekat berhenti setelah 14 tahun. Polisi itu bersifat empiris historis universal, sejak zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pada 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ditangan residen dibantu asisten residen. Rechts politie bertanggung jawab pada procureur general (jaksa agung). Terdapat bermacam bentuk kepolisian: veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja)

Pribumi tidak mungkin menjabat hood agent(bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie tapi diciptakan jabatan mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda 1897-1920 merupakan cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Sumatera di Bukittinggi, Indonesia Timur di Makassar dan Kalimantan di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian orang Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Warisan Jepang ialah sistem RT/RW yang meniru polisi Metropolitan Tokyo. Status kepolisian tetap dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara dalam masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Pada 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

CW: Jadi memang ada keberlanjutan institusi kolonial seperti KNIL Peta dan Polri sejak zaman Hindia Belanda hingga Republik. Nah sekarang orang banyak heran kenapa sebagai presiden dari sipil bapak memiliterkan polisi menjadi bagian ABRI yang kemudian justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk melengserkan bapak dari singgasana kepresidenan tahun 1966.

BK: Kalau kamu baca website Polri disebutkan Polri menyatakan dirinya 'combatant' yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Brigade Mobil, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata sejak 10 November 1945. Pada 29 Januari 1948 kabinet Amir Syarifudin II jatuh maka 4 Februari 1948 Polri dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta selaku Perdana Menteri.

Seterusnya pada periode RIS dan UUDS 1950 kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri. Sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah terbentuk Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi.

P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Setelah Dekrit 5 Juli 1959 Polri masih tetap di bawah Menteri Pertama dengan Keppres No. 153/1959 tanggal 10 Juli. Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian. Pada tanggal 26 Agustus 1959 Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, menetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi

Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara). Waktu saya menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, itulah R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Saya shock tapi ya sudah telanjur Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara.

Komjen Sukarno Joyonegoro saya angkat menjadi Kapolri kedua menggantikan Sukanto. Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. 19 Juni 1961, DPR-GR mensahkan UU Pokok Kepolisian No. 13/1961; kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasi oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Keppres No. 134/1962 menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri sbb:

Alat Negara Penegak Hukum; Koordinator Polsus;Ikut serta dlm pertahanan; Pembinaan Kamtibmas; Kekaryaan; Sebagai alat revolusi.Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang.

Pasca 30S/PKI peningkatan integrasi ABRI SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 menetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Menhankam/Pangab pertama, Jenderal Soeharto.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah ke Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini berdampak sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969 dan akan tetap lestari meski Soeharto lengser 1998 dan Orde Reformasi tetap menempatkan Polri langsung dibawah Presiden.

CW: Jadi sudah betul Presiden menunjuk Tito Karnavian untuk regenerasi tuntas?

BK: Saya dulu 30 Desember 1963 mengangkat Kapolri ketiga, Sucipto Danukusumo lahir 28 Feb 1922 yang pangkatnya masih AKBP (setara letkol) menggantikan Kapolri kedua, Sukarno Joyonegoro langsung menjadi Inspektur Jenderal Polisi, yang kebetulan juga non Muslim. Sucipto Danu ini barangkali satu satunya Letkol yang langsung lompat jadi Irjen. Omar Dani di rekor kedua dari Kolonel langsung jadi Marsekal Muda menggantikan KSAU pertama dan terlama Suryadarma.

Kita harus mengakui bahwa zaman 1950an itu relative lebih stabil. Jaksa Agung ke-4 (1951-1959) Suprapto juga menjadi Jaksa Agung professional yang menjadi teladan dan dibuatkan patungnya di kantor Kejaksaan Agung.

CW: Pak, mbak Sukma menghadap Presiden Jokowi melaporkan pembuatan film kolosal tentang biografi bapak dengan Jet Li sebagai pemeran bekerjasama dengan produser Tiongkok agar kelasnya setara film berbobot Oscar Academy Award. Ada ide bapak tentang film biografi bapak?

BK: Ada yang kasih komentar kenapa bukan Brad Pitt yang memerankan saya, hahaha!! Mungkin sekarang memang harus multinasional tidak terlalu Hollywood sentris.

Saya rasa kita harus menyambut internasionalisasi tokoh lintas negara. Jadi tokoh itu dikagumi seperti Tito Karnavian itu. Saya yakin ayahnya terpesona dengan Presiden Tito dari Yugoslavia yang tragis mengalami desintegrasi negara tuan rumah KTT Non Blok pertama malah lenyap dari muka bumi, justru setelah Perang Dingin berakhir.

Jadi saya melihat pengangkatan Tito Karnavian oleh Jokowi ini bukti bahwa Jokowi punya pemikiran geopolitik yang sudah menembus image wali kota local Solo. Dia berani melenyapkan keraguan bahwa sekarang ini dia yang ambil putusan tanpa ewuh pakewuh dengan ketum partai. Sekarang ini situasi dunia memang gawat dengan ketakutan bahwa Trump akan menang gara-gara Omar Mateen menembaki 100 orang
di Orlando.

Ya itu risiko dari pelbagai teori konspirasi yang gemar berspekulasi. Tapi
bahwa seorang anggota parlemen Partai Buruh, wanita baru umur 41 tahun Jo Cox ditembak mati gara-gara aktif membela posisi Inggris tetap dalam Uni Eropa. Jo Cox ini pengikut Brexit No. 'Untungnya' yang menembak adalah sesama 'Caucasian'. Kalau tidak pasti akan memicu perang peradaban di London, Inggris, Uni Eropa dan dunia.

Inggris ini memang menghadapi tantangan yang sangat dilematis untuk referendum tetap atau keluar dari Uni Eropa. Ya maklum bangsa yang 2 abad merajai dunia sekarang harus merelakan diri hanya menjadi salah satu dari Uni Eropa yang nasibnya hanya salah satu dari penentu dunia lain seperti AS, Tiongkok, Rusia, India, Jepang dan bahkan ASEAN dan Indonesia harus diperhitungkan sebagai kekuatan yang harus
diakomodasi kepentingan dan saling ketergantungannya. Referendum Brexit Kamis 23 Juni ini patut dicermati dan direspon dengan arif bijaksana dampaknya bagi Eropa dan bagi kita secara tidak langsung.

Tito Karnavian sebagai penggulung teroris kaliber dunia dari Azhari, Noordin Top sampai terpidana putra mahkota Orde Baru merupakan ujung tombak restorasi kredibilitas Polri. Biarlah Kapolri ke 24 ini bisa memberi rasa aman 24 jam kepada penduduk dan warga negara Indonesia dibumi Nusantara dan rakyat bisa mencintai seperti merindukan kesederhanaan Kapolri ke-5 Hoegeng yang patroli bersepeda blusukan di Menteng.

Menurut Ruki, ketua KPK jilid I, pengangkatan Tito juga tidak perlu dihebohkan karena melangkahi angkatan lebih senior. Sebab Kapolri ke-13 Dibyo Widodo 1968 mendahului Kapolri ke-14 Rusmanhadi 1969. Begitu juga Kapolri ke-18 Dai Bachtiar 1972 melangkahi Adang Darojatun 1971.

Saya dulu juga mengangkat AKBP Bugie Supeno dari Kapolres Glodok langsung menjadi Menteri Negara diperbantukan Presidium Kabinet. Karena dia berkinerja langsung menyita emas batangan yang terkena UU Tindak Pidana Subversi Ekonomi waktu itu. Nah untuk yang model Bugie Supeno dan juga Letkol Imam Syafei tokoh Senen saya sudah kapok. Karena secara politis justru tidak popular dan kabinet 100 menteri itu hanya akan berumur 32 hari diciutkan 45 menterinya turun pangkat jadi
deputy menteri pada 28 Maret 1966.

Era transisi Gus Dur-Megawati juga pernah mengalami 2 kapolri saling berebut legitimasi Kapolri ke-16 S Bimantoro 23/9/2000-21/7/2001 dan kapolri ke-17 Chaerudin Ismail 2/6/2001-7/8/2001. Dualisme ini baru tuntas setelah Dai Bachtiar resmi jadi kapolri ke-18 pada 29/11/2001-7/9/2005 diganti oleh Sutanto yang kemudian menjadi jenderal polisi kedua yang menjadi kepala BIN (dulu zaman Subandrio, Brigjen Sutarto menjadi Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI, pendahulu BIN). Cukup sampai di sini nanti jadi buku sejarah Polri kolom kita ini.

CW: Terima kasih atas terobosan pencerahan bapak tentang Internasionalisasi figur lintas negara. Itu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi. Kita akan bahas ekonomi global pada Edisi ke-25 minggu depan 27 Juni 2016.

[did]

Rekomendasi Pilihan


Komentar Anda



BE SMART, READ MORE