Merdeka.com - Republik ini sudah memiliki tujuh presiden: Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Pergantian lebih banyak diwarnai kecamuk dan amuk politik. Dari Soekano ke Soeharto memakan jutaan korban; demikian juga Soeharto ke Habibie, menelan ribuan orang mati. Dari Habibie ke Gus Dur ketegangan politik tinggi hingga pohon dan bangunan jadi sasaran; demikian juga, dari Gus Dur ke Megawati.

Baru pada Megawati ke SBY berjalan tertib dan lancar. Namun hubungan Megawati dan SBY berlangsung dingin hingga saat ini. Tidak ada sebab jelas yang diketahui publik. Hanya bisik-bisik politisi yang terdengar: Megawati merasa dikhianati mantan menterinya itu. Konon, ketika ditanya, apakah hendak mencalonkan diri menjadi presiden, SBY menjawab tidak. Ternyata SBY maju bersama Jusuf Kalla.

Toh SBY dipercaya dan dicintai rakyat. Bisa mengalahkan Megawati dalam dua kali pemilu. Saat berpasangan dengan Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2004, SBY mengalahkan Megawati dan Hasyim Muzadi; saat berpasangan dengan Boediono pada Pemilu Presiden 2009, SBY mengalahkan Megawati-Prabowo dalam satu putaran. SBY pun berkuasa selama 10 tahun, terpanjang setelah Soeharto yang 32 tahun.

Bagi presiden yang berkuasa beberapa tahun, seperti Habibie, Gus Dur, dan Megawati, tidak banyak warsian yang diingat rakyat. Padahal Habibie adalah presiden yang membuka kebebasan politik dan kebebasan pers, Gus Dur membongkar praktik dikriminasi dan dominasi militer di bidang politik dan ekonomi, lalu Megawati menyelesaikan konflik Maluku dan membentuk KPK.

Rupanya tonggak-tongak penting kepemimpinan SBY yang berkuasa selama 10 tahun juga hendak dilupakan. Banyak orang yang tidak menyadari, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir cukup signifikan, meski tidak sedahsyat China. Nilai APBN yang naik berlipat-lipat adalah satu tanda, gejolak harga kebutuhan pokok dan BBM yang selalu bisa ditekan adalah tanda yang lain. Aceh semakin damai dan KPK semakin berwibawa adalah prestasi yang tak tertandingi.

Sayangnya, di penghujung kekuasaannya, SBY menghadapi situasi sulit. Baik karena niat dan salah langkah, maupun situasi yang di luar kendalinya. Yang pertama ditandai oleh persetujuannya atas pilkada oleh DPRD, yang kemudian menuai protes keras di mana-mana, sehingga dia terpaksa mengembalikan pilkada oleh rakyat melalui perppu. Yang kedua, gejolak harga minyak dunia, memaksa dia harus memperbanyak subsidi demi menghindari kemarahan rakyat yang menolak kenaikkan harga BBM.

Meskipun melalui perppu-nya SBY telah mengembalikan pilkada oleh rakyat, namun oleh masyarakat sipil dan media massa, dia dianggap biang lahirnya undang-undang pilkada oleh DPRD. Hal ini bisa dilacak dari RUU Pilkada bikinan pemerintah yang memang hendak menghilangkan pilkada langsung. SBY juga dianggap tidak serius membendung DPR yang menginginkan pilkada oleh DPRD. Ini catatan yang tak terlupakan karena momentum itu diingat betul di benak aktivis masyarakat sipil dan para pelaku media.

Sementara soal kebijakannya untuk tidak menaikkan harga BBM, yang berarti menambah subsidi, di mata para pendukung Jokowi-JK yang baru memenangkan Pemilu Presiden 2014, dilihat sebagai langkah mau menangnya sendiri. SBY dituduh mengorbankan kepentingan ekonomi nasional, semata demi citra diri. Dia tetap ingin dikenang sebagai presiden yang pro rakyat karena tetap mempertahankan BBM murah.

Padahal tindakan tersebut sama saja dengan mempersulit pemerintahan baru karena dana negara dikuras habis untuk subsidi BBM. Kritik pendukung Jokowi tersebut merupakan tameng untuk menangkis kemungkinan kegagalan kebijakan populis Jokowi yang sudah dijanjikan dalam kampanye, seperti kesehatan dan pendidikan murah. Jadi, para pendukung Jokowi juga berusaha membangun citra sebagai pemerintahan yang dihadang atau setidaknya dipersulit oleh pemerintahan sebelumnya.

Rupanya soal adu citra ini berlanjut, setelah Jokowi dilantik. Para menteri ekonomi kabinet Jokowi selalu menyalahkan kebijakan ekonomi zaman SBY, jika kebijakannya diprotes atau implementasinya tidak berjalan baik. Bahkan ketika pencabutan subsidi BBM diprotes banyak orang, Jokowi sendiri kerap berujar, bahwa semua orang sudah tahu bahwa subsidi BBM membebani ekonomi nasional.

"Kenapa yang dulu-dulu tidak berani melakukan ini, karena masalah popularitas," kata Jokowi. Dia sudah tahu jika kebijakan pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif popularitasnya akan jatuh. "Itu risiko sebuah keputusan," tegasnya.

Di balik pernyataan ini, tentu saja banyak yang mafhum, bahwa ini adalah bentuk lain dari model pencitraan diri Jokowi. Ingin dikenal sebaai presiden yang tegas dan kuat; bukan presiden yang takut survei populeritas, seperti sebelumnya.

SBY dikenal sebagai pemimpin yang gampang panas kuping. Selama berkuasa, dia berhasil membungkam para pengkritiknya, dengan menarik mereka ke dalam pemerintahan. Namun jika tawaran bergubung tidak dihiraukan, dia akan mengkritik balik dengan sopan santun tinggi. Tentu saja, saat dia pensiun dari jabatan presiden, cara pertama tidak bisa dilakukan lagi. Kini cara kedua yang diintesifkan.

Begitu melihat peluang untuk menyerang balik Jokowi, SBY bersuara, baik melalui media sosial maupun media konvensional. SBY unjuk gigi saat melihat Jokowi dimusuhi rakyat karena gagal menjaga KPK dari serbuan Mabes Polri. SBY juga mengkritik hukuman mati yang dimusuhi beberapa negara lain. Para politisi Partai Demokrat pun tidak henti membandingkan kelebihan SBY dibanding Jokowi.

Demikianlah, tik-tak SBY dan Jokowi dengan mudah diikuti rakyat karena mereka sama-sama memanfaatkan media. Sekadar menjaga citra diri masing-masing.