Terburu-buru Pilih Ibu Kota Baru

Jumat, 30 Agustus 2019 08:04 Reporter : Saud Rosadi
Terburu-buru Pilih Ibu Kota Baru Liputan Khusus Ibu Kota Baru. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Empat hari sebelum pengumuman ibu kota baru. Hendrik Kristiawan ditemukan tidak bernyawa di lubang bekas tambang. Warga Desa Beringin Agung, Samboja, ini baru ditemukan malam. Setelah 3 jam kejadian.

Evakuasi pria 25 tahun ini berlangsung dramatis. Berada di sebuah lembah bukit yang menjadi telaga. Tepatnya di dalam konsesi PT SP, Samboja. Lokasi itu terbentuk akibat sisi luar lembah ditutupi ribuan metrik ton Overburden (lapisan tanah pucuk).

Kejadian pada Kamis, 22 Agustus 2019, ini seharusnya menjadi perhatian Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Mereka merasa suramnya upaya penegakan hukum kasus lubang tambang. Kondisi ini dikhawatirkan semakin parah akibat keputusan pemerintah. Memilih Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, menjadi lokasi ibu kota baru menggantikan Jakarta.

"Beban puluhan tahun yang harus Kaltim tanggung dari kebijakan eksploitasi sumber daya alam, mengakibatkan sejumlah krisis ekologis dan sosial yang berdampak luas di seluruh kota dan kabupaten," kata Dinamisator Jatam Kalimantan Timur, Pradarma Rupang kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Tingginya tingkat kemiskinan warga serta menurutnya layanan fungsi alam, belum mampu diatasi pemerintah hingga kini. Rupang menjelaskan, dalam catatan Jatam terdapat 73 persen luas daratan Kalimantan Timur (Kaltim) dikavling menjadi konsesi ekstraktif (tambang minerba, sawit, HPH, HTI dan migas). Bahkan sekitar 5,2 juta hektare atau 43 persen di antaranya merupakan konsesi tambang batubara.

Agenda penunjukan ibu kota baru tidak dilakukan terburu-buru. Pemerintahan di bawah Presiden Jokowi seharusnya sadar. Kasih kesempatan Kaltim memulihkan diri terlebih dulu. Apalagi setelah adanya kebijakan obral izin. Provinsi ini harus lepas dari jeratan kebijakan ekstraksi sumber daya alam.

"Berikan waktu untuk Kaltim memulihkan dirinya dan sediakan ruang yang luas bagi warga Kaltim, menentukan hak pengelolaan sumber daya alamnya sendiri," ujar dia.

Lokasi kolam eks tambang meninggalnya Hendrik di Samboja ©Istimewa/Jatam Kaltim

Keputusan lokasi ibu kota baru disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin siang 26 Agustus 2019. Hadir pula Isran Noor selaku gubernur Kalimantan Timur.

Ada dua wilayah dipilih, yakni Kecamatan Sepaku dan Samboja. Daerah Sepaku berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sedangkan Samboja, masuk dalam wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).

Luas wilayah Sepaku 1.172,36 kilometer. Memiliki empat kelurahan dan 11 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 36.300 jiwa. Sedangkan Kecamatan Samboja berukuran 1.045,9 kilometer persegi. Sebagian berada di kawasan pesisir dengan jumlah penduduk tercatat 63.781 jiwa. Tersebar di 19 kelurahan dan empat desa.

Kritikan keputusan Presiden Jokowi memilih lokasi ibu kota baru di Kaltim juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Mereka merasa pemerintah menutupi hasil kajian sebelum melakukan pengumuman. Sehingga terkesan belum ada kejelasan.

"Pemerintah tidak mau transparan mengenai rencana tersebut. Yang disebut hanya sedang melakukan kajian planologi, tata ruang, masalah lingkungan dan segala macam. Tapi tetap tidak ada transparansi," ujar Direktur Walhi Kaltim, Yohana Tiko.

Menurut Tiko, Bappenas pernah mengaku sedang melakukan kajian. Sayangnya itu tidak pernah diungkap ke publik, khususnya bagi warga Kalimantan Timur. Bahkan ketika ditanyakan pun pemerintah selalu mengelak dengan alasan kajian masih dalam proses.

Sebelum memutuskan Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru, sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat. Justru sebaliknya. Menurut Tiko, tidak ada jajak pendapat dilakukan. Padahal ada hak warga untuk menyampaikan pendapatnya terkait pemindahan ibu kota ini.

"Kami belum melihat secara langsung kajian ilmiah rencana pemindahan ibu kota ini. Padahal itu landasan utama. Makanya rencana ini terlihat seperti terburu-buru dan tidak jelas," tegas dia.

Salah satunya kabar rencana memakai kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Bukit Soeharto. Tentu pilihan ini bukan opsi tepat. Sudah menyalahi peruntukkan ruang. Walhi khawatir nantinya perubahan kebijakan guna melegalkan praktik buruk pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya bakal menjadi awal berubahnya fungsi dan pola ruang.

Tiko menjelaskan, fungsi konservasi Tahura bertujuan untuk menjaga kelestarian dan menjamin pemanfaatan potensi kawasan nanti akan berganti menjadi tembok megah. Padahal wilayah itu penting bagi koleksi tumbuhan dan satwa untuk kepentingan penelitian, pengetahuan, pendidikan. Sekaligus menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

"Bayangkan saja, berapa banyak yang hilang dari keanekaragaman hayati apabila ibu kota benar pindah ke lokasi itu. Flora dan fauna akan kehilangan rumahnya, pelaku bisnis akan mengubahnya menjadi perumahan mewah, mal dan pusat hiburan. Itu sama sekali tak berhubungan dengan kegiatan konservasi," tegas Tiko.

Selain itu, lanjut Tiko, sebagian kawasan Sepaku juga masuk pada hulu Teluk Balikpapan. Terdapat banyak kampung nelayan tradisional di kawasan tersebut. Tentu pihaknya berharap ibu kota baru nanti tak menggusur kelangsungan hidup di sana. Apalagi nelayan tradisional tidak melaut jauh dari tempat tinggalnya.

"Ketika pemindahan ibu kota ini untuk menyelesaikan persoalan akut di Jakarta, perlu dimatangkan juga, agar tidak memindahkan permasalahan ke Kaltim. Jangan sampai karena kepentingan politik dan investasi, masyarakat dan lingkungan terancam menjadi korban," jelas dia.

©2019 Merdeka.com

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyerahkan dua kajian terkait pemindahan ibu kota. Hasil kajian tersebut mengenai struktur tanah dan dampak ekonomi pembangunan kota baru.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga bahkan menyebut pemindahan ibu kota sudah dipikir matang untuk 100 tahun ke depan. Dia meminta masyarakat menanggapi positif terkait pemindahan ini.

Muncul Spekulan Lahan

Keputusan lokasi ibu kota baru tentu menjadi perbincangan hangat warga Sepaku dan Samboja. Membuat spekulan tanah bermunculan. Iming-iming uang ratusan juta pun membayangi warga yang kesehariannya sebagai petani.

Seperti dirasakan warga kawasan Desa Semoi I dan Semoi II di Sepaku. Di dua desa itu terdapat kawasan hutan. Sekaligus memiliki area perkebunan sawit, palawija, hingga buah dan sayur-sayuran. Memang belum terlihat adanya plang jual beli berdiri di atas lahan.

Arif, warga Semoi I, mengaku respons warga beragam mendengar keputusan Presiden Jokowi. Banyak di antara mereka ingin menjual lahan mereka dengan harga ratusan juta. Namun, tidak mudah sebenarnya melepas hak atas tanah di dua desa itu. Mengingat lahan itu sebelumnya merupakan kawasan diperuntukkan bagi transmigran asal Pulau Jawa.

"Memang lahan jadi buruan orang-orang. Ada warga yang ingin melepas di harga Rp 240 juta per hektare. Tapi, soal legalitas lahan masih rancu. Iya, soal sertifikatnya," ujar Arif kepada merdeka.com.

Ditemui di kantornya, Camat Sepaku Risman Abdul, menjelaskan wilayahnya memang daerah eks tujuan transmigrasi. Baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada sekitar 4.000 kepala keluarga datang sebagai transmigran pada tahun 1975. Sehingga lahan awalnya disediakan negara.

©2019 Merdeka.com

Ramainya perbincangan warga terkait penetapan Sepaku sebagai lokasi ibu kota baru, menurut Risman, belum ada yang memproses pelepasan lahan. Padahal, laporan didapat banyak spekulan sudah datang menawarkan harga tinggi untuk membeli lahan.

"Tapi dari laporan Lurah, banyak spekulan masuk ke sini, beri imingi-iming warga dengan harga cukup tinggi. Saya selaku pemerintah, karena itu hak mereka (warga) kita tidak bisa melarang," ungkap Risman.

Untuk masalah ini, Risma sudah mengimbau masyarakat tidak terburu-buru tergiur melepas lahannya. Apalagi kawasan di daerahnya masih masuk Kawasan Budidaya Kehutanan.

Menurut Risman mengaku, dalam proses pembangunan ibu kota baru juga akan dibangun waduk skala besar dan akan diberi nama Bendungan Tengin. Saat ini, telah disiapkan lahan 20 hektare dan area genangan 220 hektare. "Lokasinya di Desa Tengin Baru," ungkap Risman.

Bendungan Tengin masuk Proyek Skala Nasional yang dikerjakan pemerintah pusat. Saat ini sedang proses identifikasi lahan, dan tanam tumbuh di atasnya. Untuk kemudian penetapan lokasi dan ganti rugi lahan.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sempat menyebut untuk kebutuhan ibu kota baru akan dibangun waduk skala besar. Sebagian masuk kawasan PT ITCI Kartika Utama, dengan komisaris utama Hasyim Djojohadikusumo, adik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

PT ITCI masuk dalam kawasan PPU, Kubar dan Kukar, mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUP-PHHK) dari Kementerian Kehutanan atau kini dikenal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan luas 173.395 hektare. Itu merupakan lahan sisa akibat kebakaran hutan parah di tahun 1998 silam. Sebelumnya PT ITCI mengantongi luasan 262.573 hektare. [ang]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini