Merdeka.com - Ida bergegas ke rumah sakit swasta di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mengajak anak perempuannya, semua waktu direlakan hari itu untuk melakukan tes cepat (rapid test). Bukan karena pernah kontak dengan pasien positif Covid-19. Upaya itu dilakukan demi memenuhi syarat tempatnya bekerja.

Awalnya Ida sempat berpikir untuk ke puskesmas. Alasan biaya lebih murah menjadi pertimbangan. Justru di tengah jalan dia berubah pikiran. Khawatir kurang akurat, akhirnya memilih rumah sakit.

Bekerja sebagai pembersih sekolah, mengharuskan wanita 46 tahun itu harus dinyatakan sehat. Lokasi rumah sakit berjarak lebih kurang 2 kilometer dari rumahnya. Selama perjalanan, rasa takut menghantuinya. Jantung semakin berdebar ketika tiba di muka rumah sakit. Apalagi melihat semua petugas memakai Alat Pelindung Diri (APD).

"Kaget, semua petugasnya pakai APD. Mengerikan sekali," ujar Ida saat dihubungi merdeka.com pada Sabtu pekan lalu.

Memasuki area rumah sakit, tidak tampak spanduk mencantumkan biaya tes. Ida dan anaknya berharap biaya tidak terlalu mahal. Mereka kemudian di arahkan menuju laboratorium. Diminta mengisi formulir. Kemudian mengisi survei berisi banyak pertanyaan tentang berbagai gejala Covid-19.

Ida tidak merasakan gejala Covid-19 sama sekali. Tidak sampai 10 menit mengisi formulir itu, dia langsung menyerahkannya ke petugas yang melayaninya. Karena tidak memiliki gejala, Ida diminta untuk ke lantai dua. Sedangkan lantai satu hanya untuk orang-orang yang memiliki gejala Covid-19. Rumah sakit memang sengaja memisahkan.

Ada tiga macam paket rapid test yang ditawarkan rumah sakit. Paling murah Rp350 ribu. Ini merupakan paket biasa dipilih untuk melakukan perjalanan. Paket kedua untuk syarat bekerja, harganya Rp 435 ribu. Sedangkan paling mahal, yakni tes usap (swab test) dengan harga Rp1,7 juta.

Ida memilih paket kedua. Biaya tersebut sudah termasuk biaya administrasi, screening awal, rapid test, konsultasi dokter umum, dan akan mendapatkan surat keterangan pemeriksaan Covid-19, namun tidak termasuk biaya surat dokter. Tapi total biaya yang Ida keluarkan sebesar Rp560 ribu. Ini dikarenakan meminta surat dokter.

Bersyukur rapid test Ida hasilnya negatif. Namun, harga yang mengejutkan. Biaya rapid test dirasa cukup menguras dompet. Tentu ini sudah menjadi pilihan Ida. Menurutnya tidak apa sedikit berkorban asal tetap bisa bekerja menghidupi keluarganya. "Mau tidak mau saya rapid test. Daripada saya tidak bisa bekerja," ujar Ida.

Harus disadari masih banyak perusahaan tidak menanggung biaya rapid test karyawannya. Padahal harga sekali rapid test cukup mahal. Apalagi di rumah sakit besar di Jakarta.

Kebijakan untuk rapid test bagian dari upaya menghadapi kehidupan era baru (New Normal). Pada bulan Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta masyarakat wajib menunjukkan surat test Covid-19 jika akan bepergian ke luar daerah. Hal ini berkaitan dengan Surat Edaran Gugus Tugas tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Jangka waktu kedaluwarsa rapid test awalnya hanya 3 hari. Ketentuan tersebut berubah menjadi 7 hari. Kemudian pada 26 Juni lalu menjadi 14 hari. Keputusan itu sesuai surat edaran Nomor 9 Tahun 2020 dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kebijakan rapid test ini menjadi sorotan Ombudsman. Mereka merasa aturan itu diskriminatif. Sejauh ini hanya di Indonesia yang menjadikan rapid test sebagai syarat pergi ke luar kota menggunakan transportasi publik.

Mencontoh banyak negara lain, banyak penumpang pesawat maupun kereta api tidak harus rapid test. Mereka justru wajib karantina. Karena untuk pencegahan covid yang paling efektif adalah karantina, bukan rapid test.

"Saya justru mempertanyakan. Sejauh mana efektivitas rapid test itu karena rapid test itu bukan menunjukkan seseorang terinfeksi atau tidak. Kalau mau test PCR sekalian," kata anggota Ombudsman Alvin Lie kepada merdeka.com.

Rapid test memang tidak menjamin orang tersebut bebas dari virus corona. Jika memang masyarakat disarankan untuk rapid test, maka harus dipantau selama tiga hari. Ini dikarenakan setiap harinya akan ada potensi virus yang masuk ke tubuh bila orang tersebut masih melakukan aktivitas di luar rumah.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr.Hermawan Saputra juga turut mengkritisi pemerintah terkait kebijakan tersebut. Adanya kebijakan rapid test, membuat masyarakat jadi memburu fasilitas yang mengadakan rapid test demi mendapatkan surat keterangan atau surat izin mobilitas. Akibatnya banyak pihak-pihak yang memanfaatkan regulasi tersebut.

"Kami Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia mengkritisi agar pemerintah mengevaluasi. Jangan sampai regulasi ini malah jadi tidak sesuai dengan tujuan rapid test yang sebenarnya," ujar Dr. Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Tujuan rapid test sebenarnya, kata Hermawan, yaitu untuk membuat peta epidemiologis menjadi lebih sempit. Sehingga tindakan strategi arah kebijakan menjadi tepat sasaran.

Untuk itu idealnya, pemerintah harus menggratiskan rapid test. Meski harus disadari berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maka banyak rumah sakit swasta maupun bukan rujukan Covid-19 turut memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test.

"Karena kebutuhan masyarakat tinggi, maka harganya adalah harga pasar. Potensi ini berlaku hukum ekonomi supply and demand. ketika permintaan tinggi dan pelayanan rapid terbatas, maka harga akan ikut tinggi," kata dia.

Keperluan Rapid Test

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 merasa kebijakan itu tetap diperlukan. Terutama untuk memastikan orang yang melakukan perjalanan dinyatakan dalam keadaan betul-betul sehat.

Melalui rapid tes, diharapkan bisa mencegah penyebaran virus corona ke tempat lain. Apalagi seseorang tersebut berasal dari zona yang masih tinggi penyebaran virus corona.

"Kalau orang itu datang ke zona hijau, lalu orang itu tidak di test, padahal dia membawa penyakitnya, otomatis akan menulari daerah zona hijau itu. Itu gunanya, memastikan tidak terjadi penularan antar daerah," ungkap Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.

Prof Wiku menyadari banyak masyarakat mengeluhkan tentang mahalnya biaya rapid test. Kondisi ini tentu menjadi dilema. Pemerintah tentu harus melihat kocek terlebih dahulu untuk mendanai rapid test bagi seluruh rakyat.

Dia menyarankan masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri jika dirasa pernah melakukan kontak dengan orang lain. Bila dirasa kondisinya tetap baik, bisa saja itu merupakan orang tanpa gejala (OTG). Untuk itu sebaiknya isolasi mandiri.

"Kalau dia merasa mahal, ya sudah tidak perlu tes (rapid test) dan tunggu saja sampai merasa sakit atau gejalanya mulai muncul, lalu ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk di tes dan nanti akan dirawat. Daripada harus tes sendiri, lebih baiknya seperti itu," ucap dia.

Maraknya penyedia jasa rapid test baik itu oleh rumah sakit bukan rujukan covid19, klinik maupun aplikasi kesehatan online dan jual beli, menurut Wiku merupakan akibat kurangnya pemahaman di masyarakat. "Yang menjadikan bisnis itu siapa? ya masyarakat sendiri dengan beli online. Kalau masyarakatnya tahu atau paham, maka dari itu gunanya media untuk mengedukasi masyarakat," kata Wiku menambahkan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr Achmad Yurianto, menegaskan bahwa banyaknya alat rapid test beredar bukan masuk melalui kementerian kesehatan. Bahkan tidak melalui perizinan. Izin masuk ini semua dikendalikan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

"Kementerian Kesehatan juga tidak tahu barang yang masuk, kalau tidak tahu kemudian kita diminta pertanggungjawaban, kan tidak mungkin," kata Yurianto.

Pada prinsipnya, kata dia, banyak alat rapid test impor tiba di Indonesia. Semua tidak melakukan uji fungsi. Menurut Yuri, virus pada alat rapid test impor diambil dari virus yang diisolasi di luar Indonesia. Sehingga sensitivitasnya tidak sama.

Sejauh ini Indonesia baru satu alat rapid test buatan dalam negeri bernama Heptica. Sejauh ini masih proses izin edar. Ini merupakan buatan gabungan antara BPPT, UGM dan Hepatica di Mataram. "Kalau yang hepatica memang dibuat dari virus yang diisolasi di Indonesia," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 tersebut.