Merdeka.com - Bantuan bagi warga Jawa Barat Dihentikan sementara. Alasan kekacauan data menjadi polemik lawas tak pernah usai. Banyak warga tidak dapat bantuan terdampak corona. Bahkan sampai ada bantuan diberikan kepada orang yang sudah lama meninggal.

Bantuan terbaru dari pemerintah hanya khusus bagi mereka terdampak corona. Meskipun masih ada ditemukan masyarakat tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH), namun tetap masuk sebagai penerima manfaat bantuan terdampak corona.

Pendataan anyar dilakukan pejabat RT dan RW seolah tidak sampai ke atas. Mereka susah payah memastikan warga sekitar menerima setelah terdata sebagai warga terdampak akibat corona. Data itu sudah dilaporkan, terutama untuk bantuan dari pemerintah kota, provinsi dan pusat.

Kesalahan itu tampak di Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Banyak keluarga terdampak Covid-19 sudah diajukan tiap RT dan RW justru tidak mendapat bantuan ekonomi senilai Rp 500 ribu selama tiga bulan dari Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat. Sudah 2.345 KK diajukan ke Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat (APBN).

Hasil pengajuan justru jauh panggang dari api. Hanya 88 KK yang terverifikasi mendapat bantuan terdampak Covid-19. Dari data itu bahkan tercatat sudah pindah domisili dan beberapa di antaranya diketahui telah meninggal.

Ada pula masuk sebagai penerima ganda. Kesalahan ini dikarenakan mereka masih memakai data 2017. "Sudah disetop, karena data yang masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu pakai data lama," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Selasa pekan lalu.

Masalah data membuat distribusi dihentikan sementara. Bukan hanya di Kota Bogor. Beberapa wilayah, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Bekasi, juga mengalami hal serupa. Apalagi di Depok sempat dihebohkan adanya pemotongan duit bantuan dari Pemkot oleh pejabat RT setempat. Meskipun masalah tersebut sudah mulai menemukan titik terang. Dan duit potongan sudah dikembalikan lagi.

Pemotongan duit dikarenakan warga penerima bantuan terdampak corona tidak sesuai jumlah diajukan dan didata. Cara potong bantuan dijadikan solusi. Kemudian rencananya dibelikan sembako bagi warga yang tidak dapat.

Kementerian Sosial masih menampik tentang permasalahan data. Mereka merasa selama melakukan distribusi bantuan sudah sesuai data didapat dari pemerintah daerah. Bahkan data cukup lengkap berdasarkan nomor kependudukan.

Adapun ada kesalahan data, pemerintah pusat justru mempertanyakan balik kepada pemerintah daerah. Karena mereka selama ini dirasa perlu melakukan sinkronisasi. "Tanya ke Pemda. Nanti Pemda yang tahu, mana bantuan dari Pemda, mana dari pusat. Nah pemda yang tau mana yang harus disinkronkan," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu

Presiden Joko Widodo bersama jajarannya sudah merinci jumlah bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dalam bentuk sembako. Sedangkan masyarakat di luar Jabodetabek akan mendapat bantuan berupa uang tunai.

Pengemasan Paket Bantuan Sosial ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Untuk masyarakat di DKI Jakarta, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2,2 triliun. Sedangkan Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, dengan total anggaran Rp1 triliun.

Sedangkan masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK. Mereka yang menerima di luar penerima PKH maupun bansos sembako. Total anggaran disiapkan Rp16,2 triliun.

Bambang Surya Putra, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, meminta warga yang belum mendapatkan bansos terdampak corona untuk segera menanyakan ke RT dan RW setempat. Karena tidak menutup kemungkinan mereka belum terdata. Apalagi ini merupakan kelompok data baru dan tidak terdaftar dalam Keluarga Prasejahtera.

Kemungkinan lain menurut Bambang, warga yang belum mendapat bansos tersebut merupakan pendatang. Jadi belum terdata oleh ketua RT. Ia juga mengatakan bahwa saat semakin banyak warga yang jatuh miskin atau perekonomiannya terpuruk imbas dari pandemi Covid-19.

"Sebelumnya dia pernah dapat tidak? Kalau tidak pernah dapat, kemungkinan dia susahnya baru, kena PHK, dampak PSBB ini," ujar Bambang kepada merdeka.com.

Upaya mengurangi kesalahan distribusi bantuan, Pemkot Bekasi memberikan stiker khusus bagi para penerima bantuan terdampak corona. Mereka sudah menganggarkan Rp200.000 dalam bentuk sembako. Total ada 152 ribu paket.

Pembagian sembako dibagi menjadi beberapa tahap. Data terakhir, Pemkot Bekasi sudah menyerahkan paket sembako ke warganya sebanyak 49 ribu paket sembako yang dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 9 ribu paket, tahap kedua 20 ribu, dan tahap ketiga sebanyak 20 ribu paket.

"Jumlahnya memang tidak sama dengan bantuan dari gubernur Jabar karena keterbatasan anggaran," ungkap Rahmat kepada merdeka.com.

Rahmat Effendi juga melarang warga Bekasi menerima bansos secara ganda. Tiap warga hanya menerima satu pintu bantuan sembako. Bila sudah mendapat dari pemerintah kota maka tidak bisa dapat bantuan lagi dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jawa Barat.

"Jadi, yang menerima bantuan dari Bapak Presiden tidak boleh menerima bantuan dari Bapak Gubernur dan sebaliknya, penerima bantuan Pemkot Bekasi tidak boleh menerima bantuan dari Bapak Presiden dan Bapak Gubernur," ucap dia menerangkan.