Merdeka.com - Vokalis grup Nidji, Giring Ganesha, masih sibuk persiapkan tampilan. Siang itu, dia berjaket merah. Bertuliskan psi.id warna putih di bagian belakang. Pertemuan dengan kami membuat dia merasa harus tampil sempurna. Dia percaya, penampilan terbaik bantu meningkatkan kepercayaan dirinya.

Dua buah kamera video ada di depannya. Merekam tiap ucapan maupun gerak-gerik. Giring tak canggung. Situasi ini sudah biasa dirasakan. Pengalaman segudang tampil di depan ribuan pasang mata sebagai ujung tombak Nidji, tak lagi membuatnya risih. Hal itu justru membantunya. Menjawab tenang tiap pertanyaan.

Kapasitas wawancara kami dengan Giring bukan soal karya lagu di Nidji. Apalagi membahas masa depan nasib grup musiknya. Bukan itu. Kami memposisikan seorang Giring sebagai politisi. Status barunya. Setelah berani melakukan manuver drastis dan menghentikan sementara jabatan vokalis.

Dalam dunia politik, Giring tak merasa minder. Masuk di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dianggap jalan tepat. Tanpa memedulikan sebutan partai baru dengan elektabilitas masih kecil dalam banyak survei. Dia tetap yakin. Mampu menembus jabatan anggota DPR. Mengincar duduk nyaman di Komisi X DPR.

Harus disadari, kata Giring, menyandang status artis menjadi nilai lebih. Publik sudah banyak tahu. Sehingga tak menutup kemungkinan upaya mendongkrak elektabilitas dan popularitas partai terbantu. Didorong dengan posisi artis mereka.

Giring tak menampik kondisi itu. Dirinya merasa bukan masalah besar. Sebab, bagi dia kondisi itu menguntungkan bagi mereka. "Menurut saya itu keuntungan ketika publik figur masuk ke partai," kata Giring di kediamannya kawasan Pinang Residence, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu.

Walau merasa sebuah keuntungan, juru bicara PSI ini melihat kondisi tersebut tidak menjamin hasilnya bahagia. Ada pula hasil kecewa. Sebab, semua jalan politik banyak rintangannya. Terutama cibiran meragukan kemampuan artis.

"Tidak segampang dipikir. Mentang-mentang populer semua bakal mudah. Masih banyak rintangannya!"

Keffiyeh Giring Nidji ©2015 Merdeka.com/www.kapanlagi.com

Menyandang status artis memang tak lantas membuat seseorang meraih pencapaian dalam politik. Mereka bahkan gagal. Aktris sekelas Nurul Arifin pun tak lolos ke senayang. Selain itu, dalam pertarungan kepala daerah juga pernah mengalami hal demikian. Sebut saja nama politisi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan. Dia harus mengakui kehebatan lawannya.

Artis masuk dalam organisasi besar seperti partai tak selamanya bertujuan menjaga eksistensi. Pilihan tersebut dipikirkan matang. Menimang mana wadah tidak hanya berawang-awang. Salah satunya dilakukan Tommy Kurniawan. Aktor tampan ini justru telah memulai peruntungannya di dunia politik sejak lima tahun lalu.

Perkenalannya dengan dunia politik dari keluarga istri pertamanya sekaligus anak Fadel Muhammad Al Hadar. Namun, Tommy tak mau masuk Partai Golkar. Justru memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partainya kaum nahdiyin. Tommy mengaku sebelum bergabung di PKB, banyak partai melamarnya. Seperti PAN dan Golkar. Hanya saja pilihannya jatuh pada PKB.

Tommy berdalih. Ajakan masuk PKB tak mau dikaitkan untuk meningkatkan elektabilitas partai. Pikiran untuk terjun ke politik pun jadi didasari rasa kepedulian. Bahkan Tommy pernah merasakan kegagalan ketika nyaleg. Setelah berpikir panjang. Akhirnya dia resmi bergabung dengan PKB tahun 2013. "Saya merasa nyaman di PKB. Saya merasa ala santrinya sangat menyamankan," ucap Tommy.

Mendapat tiket maju caleg, Tommy memilih wilayah Banten III. Dia pernah gagal. Ketika itu duit dihabiskan mencapai Rp 200 juta lebih. Tommy mengaku tidak ada sponsor dari pihak lain. Semua biaya memakai dana pribadi. Itu dilakukan agar terhindar dari pihak lain melakukan intervensi maupun timbal balik.

"Kalau sponsor saya takutnya ada timbal balik yang harus kita lakukan," ujarnya. "Kalau memang tidak mampu, tidak usah. Kita jelasin kalau kita tidak mampu secara finansial. Kalau memang tetap disuruh maju ya apa adanya semampunya," Tommy menambahkan.

Tommy Kurniawan dan Rina Mubal ©2017 Merdeka.com

Para wajah kerap wara-wiri di layar televisi tersebut kini pindah panggung. Mereka tak lagi hadir di tayangan sinetron atau acara musik. Tetap bersaing. Ranahnya berbeda. Bakal saling berebut jatah. Diliput media berita. Bukan berita gosip. Tetapi, berita politik dan pemerintahan.

Seperti tak ada habisnya mendapatkan popularitas lewat aktivitas seni. Sekarang mereka saling bersaing untuk mendapatkan hati pemirsa bukan untuk rating acara televisi. Kali ini suara pemirsa dibutuhkan untuk pemilu mendatang.

Artis dalam pusaran politik memang bukan isu baru. Fenomena ini sudah terjadi belasan tahun sebelumnya. Di mana popularitas mereka masih menjadi daya tarik dalam penjaringan kader parpol. Keadaan ini diakui Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI Aditya Perdana.

Menurut dia, ketenaran para artis memang menjadi poin diunggulkan oleh partai politik. Mereka dicap sebagai vote gater para parpol. Dengan begitu, tak banyak usaha dan dana yang harus dikeluarkan parpol untuk mengenalkan artis sebagai kader kepada masyarakat.

"Misalkan ada yang sudah puluhan tahun sebagai kader, kelurahan kemudian kabupaten, provinsi, tetap akan kalah populer dengan artis yang dikenal nasional," Adit menjelaskan kepada kami.

Ini memang tidak terlepas dari sistem politik Indonesia bertumpu pada suara mayoritas. Oleh sebab itu, parpol cenderung mencari cara instan untuk mendulang suara pemilih. Tak muluk-muluk, cita-citanya utamanya hanya untuk meloloskan si kader. Segala program unggulan kader menjadi persoalan kesekian.

Tidak mengherankan apabila rapor artis cenderung redup di parlemen. Adit menilai hanya sedikit artis yang memiliki rekam jejak baik di pemerintahan. Kemudian suara mereka yang biasa nyaring di televisi, mulai sumbang ketika harus menyuarakan kepentingan rakyat.

"Ya saya pikir nggak banyak yang berkontribusi di pemerintahan. Hanya ada sedikit saja seperti Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Desy Ratnasari yang memang berusaha keras agar suaranya muncul di publik," papar Adit.

Apalagi, artis di lingkaran parpol pun beberapa terjerat kasus korupsi. Sebut saja Angelina Sondakh atau yang terbaru, mantan aktor Zumi Zola. Adit menganggap kasus ini tak bisa dipisahkan dari perilaku korupsi yang kerap menghantui sistem politik Indonesia.

Koordinator ICW Topan Adnan Husodo juga berpandangan serupa. Namun Adnan menegaskan bahwa korupsi memang menjadi ancaman bagi siapapun yang menjejakkan kaki di politik. Tak peduli dari latar belakang mana dia berasal.

"Siapapun yang masuk dunia politik punya kerentanan yang sama untuk terlibat dalam perkara korupsi. Entah itu dia latar belakangnya artis, aktivis, birokrasi atau bahkan para tokoh agama," respons Adnan. Dia menambahkan jika bukti itu diperkuat dengan catatan kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. Para tersangka berasal dari berbagai macam latar belakang.

Namun, Adnan kembali menegaskan bahwa jabatan politik akan selalu rentan terhadap perilaku korupsi. Untuk itu, artis yang semula bebas dari peluang menyalahgunakan uang rakyat pun tak mampu berkutik ketika duduk di pemerintahan. Bermain dengan uang haram akan selalu menjadi godaan terbesar para elit politik.

Dirinya juga mengakui bahwa artis akan selalu menarik perhatian parpol. Sebab artis adalah jalan pintas mendulang suara lantaran popularitas mereka.