Pilkada Serentak

Sorotan Tajam Protokol Kesehatan Pilkada

Senin, 28 September 2020 10:32 Reporter : Ronald
Sorotan Tajam Protokol Kesehatan Pilkada Gedung KPU RI Disemprot Disinfektan. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Rombongan pendaftaran calon kepala daerah di Kota Depok, Jawa Barat, riuh ramai. Iringan pendukung memenuhi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok di Jalan Pemuda pada 4-6 September lalu. Sebagian besar sudah patuh memakai masker. Sayangnya lokasi yang sempit mengharuskan mereka berdesakan. Jaga jarak sulit diterapkan.

Keadaan ini tentu mengkhawatirkan. Apalagi tercatat hingga per 27 September 2020, kasus positif corona di Depok mencapai 4.027 pasien. Bahkan sempat terjadi rekor penambahan hingga 366 pasien positif corona per hari. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan bakal semakin parah bila gelaran saat bergulir Pilkada Serentak.

Potret kondisi Kota Depok, hanya sebagian kecil kasus terjadi di Indonesia. Apalagi dalam Pilkada Serentak 2020, ada 270 daerah yang juga menggelar hajatan politik bersama pada 9 Desember 2020. Gembar-gembor protokol kesehatan tidak cukup membuat meredam euforia massa.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memahami fakta miris terjadi pada tahapan pendaftaran Pilkada. Pengalaman itu dijadikan pelajaran. Demi meningkatkan perbaikan, tiap daerah didesak benar-benar siap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Salah satu kesiapan regulasi berupa Peraturan Kepala daerah maupun Peraturan Daerah.

Meski merasa khawatir, pemerintah tetap melanjutkan Pilkada Serentak digelar. Langkah ini diambil karena khawatir terkendala masalah waktu. "Kalau kita tidak melangsungkan Pilkada saat ini, maka pertanyaan berikutnya, kapan?" Kapuspen Kemendagri Benni Irwan kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Upaya mengantisipasi penyebaran virus corona dalam masa Pilkada, terus menjadi fokus KPU. Mereka sejauh ini melakukan Revisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam.

Kemudian melakukan Revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serentak dalam kondisi bencana non-alam Covid-19

Langkah cepat ini diambil lantaran KPU harus merevisi beberapa aturan. Salah satunya, perizinan konser musik saat Pilkada. Ini tercantum dalam PKPU Nomor 10 tahun 2020. Di mana aturan itu menyebut berbagai kegiatan yang diperbolehkan di antaranya, kegiatan pentas seni, perlombaan, bazzar, hingga peringatan hari ulang tahun partai,

Aturan tersebut kemudian direvisi pada PKPU Nomor 13 tahun 2020. Pelaksana harian Ketua KPU RI Ilham Saputra menegaskan menghapus rapat umum atau konser dari kegiatan yang diperbolehkan dalam Peraturan KPU selama menjadi komitmen bersama antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu.

Adapun sejauh ini dalam aturan PKPU Nomor 13 tahun 2020, sanksi berlaku hanya teguran hingga pemberhentian acara bila para peserta melakukan pelanggaran.

"Kegiatan-kegiatan seperti konser itu kita hapus, kegiatan-kegiatan lain nanti bisa kemudian dijalankan secara daring," ujar Ilham.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendata selama tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, terjadi 243 pelanggaran. Utamanya terhadap protokol kesehatan penanganan Covid-19 dengan berbagai bentuk.

Ratusan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan tiap Bawaslu daerah. Salah satunya terjadi pelanggaran di Sumatera Utara.

"Ada bakal calon yang dinyatakan positif itu mendaftar secara langsung di kantor KPU," kata Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta.

Baca Selanjutnya: Masalah ini tentu harus menjadi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini