Merdeka.com - Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir berembuk. Malam itu, tiga politikus senior membahas tawaran yang menghampiri Partai Amanat Nasional (PAN). Datangnya dari Presiden Joko Widodo. Desember 2020, di saat Presiden Joko Widodo mempersiapkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Komunikasi antara Jokowi dan Zulkifli Hasan sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Jokowi memiliki kedekatan dengan Zulkifli Hasan. Sejak sang Ketum PAN masih menjabat Ketua MPR.

Sumber merdeka.com di DPP PAN menceritakan, keduanya juga saling membutuhkan. Dia bercerita soal dukungan Istana di balik kemenangan Zulkifli Hasan saat Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara awal 2020.

Saat itu, Zulkifli Hasan berhadapan dengan Mulfachri Harahap, calon yang dibeking Amien Rais. Kubu Amien Rais kalah. Zulkifli menang lewat mekanisme voting. Setelah menang, Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir kembali menghubungi Istana. Berencana memboyong dan memperkenalkan pengurus PAN baru ke Jokowi. Beberapa bulan kemudian, Amien Rais dan anaknya, Hanafi Rais keluar dari PAN.

Komunikasi antara Jokowi dan Zulkifli berbuah kesepakatan. PAN bersedia membantu pemerintah. Ajakan koalisi dengan jatah satu kursi menteri disiapkan untuk PAN. Kesepakatan diambil meski tanpa restu Amien Rais, pendiri sekaligus sosok yang identik dengan PAN.

Petinggi PAN yang mengetahui pertemuan tiga tokoh seniornya itu menceritakan, Presiden Jokowi menginginkan Zulkifli Hasan mengambil jatah menteri yang ditawarkan.

Dua pos kementerian disodorkan. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kedua, Menteri Perhubungan. Dilihat dari jejak dalam kabinet, PAN pernah memplot kadernya di jabatan Menteri Perhubungan. Sementara Menko PMK biasanya diisi perwakilan Muhammadiyah yang menjadi basis massa PAN.

Zulkifli menolak. Alasannya ingin fokus mengurus partai. Pemain pengganti disiapkan. Nama Ketua Dewan Kehormatan Soetrisno Bachir jadi pilihan. Istana tampaknya pikir-pikir dengan usulan nama dari PAN. Pembahasan soal jatah menteri PAN tanpa titik temu. Sebab PAN menginginkan pos kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Presiden maunya Bang Zul langsung yang jadi menteri. Dan kesepakatan kami di internal PAN itu kita dorong Mas Tris (Soetrisno). Itu sebenarnya waktu reshuffle yang dulu," kata sumber ini saat dikonfirmasi, Rabu (1/9).

merdeka.com mencoba mengonfirmasi informasi tersebut kepada Soetrisno Bachir. Hingga berita ini diturunkan, pesan singkat atau telepon tidak mendapatkan respons. Zulkifli Hasan juga membantah pernah membahas portofolio menteri dengan Presiden. Namun, dia menyebut PAN siap ditempatkan di posisi manapun.

Jokowi membutuhkan PAN untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19. PAN juga dibutuhkan untuk menggandeng suara dari kalangan Muhammadiyah.

"Karena memang kedekatan pribadi. Apalagi PAN kan perlu menggarap konstituen-konstituen Muhammadiyah yang di luar Pak Amien maupun konstituen non-Muhammadiyah," ujar sumber ini.

Meski sudah ada kesepahaman antara Zulkifli dan Jokowi, lobi politik tak berhenti. PAN mengutus politikus senior yang memiliki akses ke orang dekat Jokowi. Para penghubung itu adalah Asman Abnur, Soetrisno Bachir, Totok Daryanto, Viva Yoga Mauladi dan Eddy Soeparno. Orang-orang ini kerap berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kabarnya, nama-nama itu juga masuk daftar calon menteri dari PAN. Setelah partai berlambang matahari itu kembali masuk untuk kedua kalinya ke koalisi pemerintah. Sumber kami menyebutkan, PAN setidaknya menyiapkan sembilan nama kader untuk menjadi menteri. Jika sewaktu-waktu diminta oleh Jokowi.

Simbiosis Mutualisme Jokowi dan PAN

Jokowi tidak mengumumkan secara resmi bergabungnya PAN. Namun kehadiran Zulkfili Hasan dalam pertemuan Bersama ketum partai koalisi beberapa waktu lalu, sudah memberi gambaran terjadinya perubahan peta politik nasional. PAN masuk ke dalam koalisi pemerintah diyakini untuk bertahan hidup. Mengingat hasil sejumlah Lembaga survei, elektabilitas PAN tergolong kecil. Bahkan, terancam tidak lolos parliamentery treshold (ambang batas parlemen) 4 persen.

Dalam survei Charta Politika dirilis Agustus 2021, elektabilitas PAN tak sampai ambang batas parlemen. PAN hanya mengantongi 1,7 persen. Dengan menjadi oposisi, PAN tidak punya keleluasaan untuk memelihara jaringan dan memanaskan mesin politik. Karena itu PAN mencoba ‘menempel’ koalisi besar. Demi mendapatkan tambahan tenaga.

"Kalau menjadi oposisi sementara di bawahnya lapar, sementara dia tidak bisa memelihara jaringan dan mesin politiknya, habis dia di 2024," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas.

Keuntungan lain PAN adalah memiliki akses pada program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah saat pandemi. PAN bisa menumpang program dan kepentingan. Dengan harapan, publik melihat kontribusi PAN membantu masyarakat. Berujung pada naiknya elektoral.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan tujuan bergabung koalisi pemerintah. Bukan ingin mendongkrak elektabilitas jelang Pemilu 2024. PAN tak terganggu dengan tergerusnya penilaian publik terhadap pemerintah. Percaya diri tidak akan berdampak pada suara partai. Elektabilitas partai tergantung kinerja dan kecintaan rakyat kepada partai. Dia meyakini, rakyat sudah cerdas menentukan pilihan.

Ketua DPP PAN Yahdil Harahap menilai, penurunan kepercayaan publik adalah fenomena global. Terjadi di banyak negara. Tak terkecuali Indonesia. PAN ingin memperkuat pemerintah di masa sulit. Bekerja maksimal membantu masyarakat.

"Ketika nanti pandemi menurun bahkan berakhir, pasti masyarakat akan melihat bahwa yang dilakukan pemerintah berhasil," kata Yahdil.

Bergabungnya PAN dalam koalisi partai pendukung pemerintah juga didorong hubungan baik antara Zulkifli Hasan dengan Jokowi. Apalagi, PAN memiliki DNA partai pendukung pemerintah.

Pengamat politik Adi Prayitno melihat, kedekatan Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah terjalin sejak lama. Dia ingat betul saat kampanye Pilpres 2019. Sekalipun langkah politik PAN berlabuh ke Prabowo, Zulkifli Hasan kurang lebih 5-6 kali datang ke istana untuk berdiskusi dengan Jokowi.

"Itu menunjukan ada kedekatan personal, saling welcome mutual understanding antara Zulkifli Hasan dengan Jokowi," katanya.

Sementara bagi Jokowi, kehadiran PAN membuat agenda besar pemerintah lebih mudah terealisasi. Mengingat kekuatan koalisi Jokowi semakin besar. Total ada tujuh partai di belakang Jokowi. Lebih dari 80 persen di parlemen.

Tetapi, jelang Pemilu 2024, ada kemungkinan partai-partai koalisi tidak satu sikap soal kebijakan yang menjadi perhatian publik. Masuknya PAN juga dipandang sebagai langkah antisipasi atas potensi ancaman dari Partai Ummat. Irisan pemilih yang sama dari Muhammadiyah dan ketokohan Amien Rais bisa mengganggu PAN. Maka bergabung dengan pemerintah, memungkinkan PAN bekerja lebih optimal sehingga potensi ancaman itu bisa dihindari.

"Menjaga konstituen itu berarti juga harus menjaga network politik dan juga memberi pelumas mesin politiknya secara konsisten," papar Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan.

Jokowi membutuhkan PAN. Harapannya, posisi PAN seperti Golkar. Tidak pernah kritis dan protes. Setia kepada Jokowi. Sehingga, ketika partai politik dalam koalisi mulai bermanuver seperti PKB, NasDem atau PDIP, Jokowi masih memiliki partai yang setia. Ads Golkar yang loyal. Juga PPP. Ditambah PAN. Kekuatan di dalam koalisi bisa berimbang.

"Jokowi butuh itu, peran PAN sepertinya akan ditempatkan di situ," ujar Pengamat Politik Adi Prayitno.

Dia meyakini, Jokowi melihat momentum di sisa pemerintahannya yang kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Jokowi butuh tambahan amunisi dan kekuatan partai. Selain merangkul PAN untuk menambah kekuatan politik, Jokowi juga ingin memastikan partai koalisinya solid dan tidak muncul duri dalam daging.

Analisisnya, Jokowi seolah ingin terhindar dari kutukan periode kedua. Ketika satu per satu partai koalisi mulai meninggalkan Presiden karena fokus memikirkan Pemilu. Hal lain biasa terjadi di jelang akhir pemerintahan adalah munculnya kritik internal partai koalisi.

"Jokowi ingin di sisa pemerintahannya ada partai politik yang loyal 100 persen, dan kemudian mendukung semua kebijakan pemerintah 100 persen," katanya.

Penulis: Genantan Kusuma, Ahda Bayhaqi, Ronald Chaniago, Wilfridus Setu Embu, Raynaldo Ghiffari Lubabah, Randy Firdaus.