Merdeka.com - Muhaimin Iskandar hampir tergoda. Tawaran calon wakil presiden (cawapres) sudah di depan mata. Rencananya maju bersama Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo dan bikin poros ketiga.

Gatot dan Cak Imin, panggilan Muhaimin Iskandar, sempat disiapkan menjadi calon alternatif. Diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Secara hitungan politik sudah pas.

Kampanye baliho cawapres di seluruh Indonesia menjadi modal Cak Imin. Ketua umum PKB sejak November 2018, memang gencar menyebar baliho hingga spanduk. Berisi pesan siap ditunjuk sebagai calon orang nomor dua di Indonesia. Harapannya bisa berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) ketika itu.

Harapan Cak Imin sirna. Dorongan internal partainya meminta tidak maju bersama Gatot. Harus kembali mendukung Jokowi. Desakan partai diikuti. Keputusan itu dicoba terima dengan lapang hati. Sampai akhirnya KH Ma'ruf Amin dipilih Jokowi untuk mendampingi.

Upaya membuat poros ketiga kembali diungkit. Setelah Muktamar V PKB di Bali pada 20 Agustus 2019, membuat posisi Cak Imin seolah terjepit. Berasal dari dua Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB. Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding. Menjadi pangkal konflik keduanya.

"Pangkal konflik adalah proses penetapan capres dan cawapres. Berlanjut ke pemecatan Karding sebagai Sekjen," ujar Lukman, Selasa pekan lalu.

Selama menjabat ketua umum PKB, Cak Imin memang dikenal sering mengganti orang di posisi sekjen. Mulai dari Lukman Edy dicopot pada tahun 2009. Kemudian Imam Nahrawi pada tahun 2014 dengan alasan terpilih jadi menteri pemuda dan olahraga. Terakhir, pada tahun 2018 nama Karding dicopot.

Dua nama itu juga tidak hadir dalam muktamar. Sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Mereka berdalih tidak mendapat undangan dari panitia penyelenggara acara. Buntut masalah ini bikin Lukman melempar bola panas kepada Cak Imin. Menyebut pimpinan partainya itu merencanakan lahirnya poros ketiga pada Pilpres 2019 lalu.

Mantan Wakil Sekjen PKB, Ali Anshori, menjelaskan komposisi Gatot-Cak Imin bersama PKS dan PAN gagal dieksekusi lantaran waktu yang mepet. Banyak pertimbangan kompleks untuk mewujudkan rencana ini. Ditambah lagi konsolidasi yang singkat dan berbagai pertimbangan lainnya.

Selama menerima tawaran, Karding menjadi sosok paling sering beri bisikan kepada Cak Imin. Membujuk untuk menggagalkan hadirnya poros ketiga. Apalagi kader arus bawah sudah sepakat untuk merapatkan barisan kepada Jokowi.

"Mbok enggak usah mikir poros ketiga, untuk kebersamaan bareng-barenglah" ucap Ali meniru ucapan Karding kepada Cak Imin ketika dihubungi merdeka.com, pekan lalu.

Cerita salah seorang elit PKB kepada merdeka.com, mengaku sejak 2017 sudah memberitahu bahwa partai harus mendukung Jokowi. Ketika itu partai menginginkan Cak Imin maju sebagai wakil presiden. Walau kesempatan masih kecil, diperlukan kampanye masif. Alhasil spanduk disebar pengurus PKB hingga tingkat desa.

Upaya mengonfirmasi cerita masa lalu ini belum mendapat respon Gatot. Justru sikap PKB ketika masih gamang itu diakui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengatakan wacana poros ketiga muncul sebagai upaya partai politik dalam menghadirkan pasangan alternatif dalam pilpres 2019.

Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin, mengatakan wacana poros ketiga muncul sebagai upaya partai politik dalam menghadirkan pasangan alternatif dalam Pilpres 2019. Termasuk menjalin komunikasi intensif dengan banyak partai.

Komunikasi politik lintas partai terjadi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan paslon selain Jokowi lawan Prabowo. Hanya saja, waktu yang sempit membuat rencana itu gagal terwujud.

"Kami kira semua partai saat itu berupaya mencari alternatif terbaik. Pertemuan itu didasari oleh kepentingan yang sama," kata Suhud saat merdeka.com.

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Drajad Wibowo, mengatakan tidak pernah Ketum PKB Cak Imin datang menemui Amien Rais menjelang pendaftaran Pilpres. Seharusnya bila PKB ingin berkoalisi dengan PAN dan membuat poros baru maka harus menemui Amien Rais selain Zulkifli Hasan sebagai ketua partai.

"Tidak ada komunikasi politik Cak Imin dengan Pak Amien soal ini (poros ketiga)," kata Drajad dalam pesan singkatnya kepada merdeka.com.

Upaya mewujudkan Cak Imin menjadi cawapres tetap dilakukan PKB. Jalannya memang tidak mulus. Alhasil dia gagal dipilih Jokowi.

Selama menjabat sekjen, Karding kerap mengingatkan Muhaimin untuk tetap berada dalam perahu yang sama dengan petahana. Sayangnya, niat baik Karding berbuntut sial. Dia malah dituding tak taat pada ketum partai. Bahkan dianggap merenggangkan hubungan Cak Imin dengan Jokowi sebagai presiden.

Alhasil Karding kena rotasi jadi Ketua DPP. Alasannya agar fokus pada pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Setelah rotasi jabatan tanpa tahapan sidang pleno, Karding tak diundang pada Muktamar lalu. Bahkan di kepengurusan periode 2019-2024 dia tak diikutsertakan.

Kondisi ini menimbulkan spekulasi. Cak Imin dicap ingin bersih-bersih kader tak taat. Terutama dirasa dekat dengan Karding. "Kemudian Karding dituduh terlalu mengatur TKN. Kemudian ada upaya mengganti Karding dari TKN, tapi tidak berhasil," ungkap Lukman.

Wakil Ketua Umum PKB, Ida Fauziyah ikut menanggapi. Masuk dalam jajaran pengurus baru, dia menilai rotasi dalam kepengurusan merupakan hal biasa. Tiap kader tidak bisa selamanya menempati jabatan yang sama. Bahkan sebagai pengurus di DPP. Hal ini pun lumrah terjadi di berbagai partai politik.

"Itu sesuatu hal yang wajar dan enggak perlu dibesar-besarkan," kata Ida kepada merdeka.com

Ida mengaku pernah mengalami terkena rotasi jabatan. Penunjukan dirinya sebagai waketum PKB juga di luar dugaan. Dia meyakini, posisinya sangat mungkin digantikan oleh siapa saja. Dan sebagai kader, dia harus siap kapan dan di mana saja ditugaskan partai.

Salah seorang elit PKB pendukung Cak Imin mengungkapkan sebenarnya Karding punya kesalahan besar. Perannya sebagai sekjen dirasa gagal. Kesalahan besar itu lantaran hampir tidak meloloskan PKB sebagai partai ikut dalam Pemilu 2019.

Kesalahan administrasi menjadi kunci. Pengurus tingkat II PKB di wilayah Buleleng, Bali, menjadi salah satu urusan yang hampir tidak meloloskan PKB. Kesalahan itu membuat internal mendorong Cak Imin agar Karding tidak menempati posisi sekjen.

Cak Imin masih mempertimbangkan desakan itu. Sampai akhirnya meminta Karding untuk fokus menjadi tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Berharap kader PKB bisa berperan lebih demi kemenangan Jokowi.

Ketua DPW PKB Bali, Bambang Sutiyono, tidak merespon pesan kami. Berkali-kali telepon kami tidak diangkat. Begitu pula dengan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Dia menyebut masalah itu sudah lama. "Saya enggak komentar soal itu. Itu sudah lama banget," ujar Jazilul kepada merdeka.com.

Karding menolak memberikan klarifikasi mengenai pelbagai tudingan. Dia menyatakan, setelah badai menimpa tak menyurutkan dirinya angkat kaki dari partai. Dia mengklaim akan tetap berdiri tegak sebagai kader PKB.

Bersama Lukman, dia juga merasa tidak cocok dengan konsep PKB setelah Muktamar 2019. Mantan Sekjen PKB itu menegaskan posisinya sebagai oposisi di internal guna mengkritik partai dari luar struktur.

"Apapun yang terjadi, saya masih tetap PKB," ujar Karding menjelaskan.

Sementara Cak Imin menolak mengomentari konflik internal partai. Menjawab pertanyaan terkait konflik dengan Karding dkk, Cak Imin hanya tertawa mendengarnya.