Semakin Lemah Setelah Revisi UU KPK

Senin, 27 Januari 2020 10:33 Reporter : Yunita Amalia
Semakin Lemah Setelah Revisi UU KPK Aksi Bagi Bunga untuk Selamatkan KPK. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menunggu perubahan status. Hadirnya Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, mewajibkan mereka harus menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pegawai termasuk penyidik di dalamnya terancam tidak lagi bekerja secara independen.

Keadaan ini imbas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Selama 17 tahun mengabdi demi membasmi korupsi di Indonesia, kini para pegawai harus tunduk pada aturan baru. Tentu kondisi ini menimbulkan pro kontra. Para pegawai yang lama bekerja banyak menolak tentang aturan ini.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, mengakui banyak pegawai KPK merasa keberatan ketika undang-undang hasil revisi disahkan DPR dan pemerintah. Setidaknya ada 12 orang menyatakan mengundurkan diri. Mereka dari berbagai posisi strategis. Sedangkan sisanya masih bertahan.

ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo harahap

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo ©2019 Merdeka.com

Setidaknya ada 1.500 karyawan bekerja di KPK. Tentu ini menjadi pergolakan batin di antara mereka. Yudi sudah meminta rekan sekantornya harus bertahan. KPK tetap bisa kuat bila para pegawai tetap bersatu.

"Saya minta sama temen-temen yang lain untuk stay. Kita tetap bersama-sama," kata Yudi kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Baca Selanjutnya: Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini