Rizal Ramli memilih tariannya sendiri

Kamis, 17 Maret 2016 11:19 Penulis : Sidik Pramono
Rizal Ramli memilih tariannya sendiri Rizal Ramli ke KLN. ©DBM Pro

Merdeka.com - Yang tenang belum tentu menyenangkan. Yang dirasa penuh kegaduhan pun belum tentu tak membawa keberkahan. Ibarat gunung api, para ahli vulkanologi memahami bahwa gunung yang diam berarti sedang mengumpulkan energi untuk suatu saat memuntahkan magmanya. Pengalaman juga memperlihatkan, setiap erupsi menjanjikan kesuburan kelak di kemudian hari.

Di masa lalu, dengan figur otoriter sebagai sosok sentral yang teramat menentukan, nyaris tak pernah muncul kegaduhan dalam kabinet. Berbeda halnya dengan kondisi terkini dalam Kabinet kerja pimpinan duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Para menteri bersilang-pendapat secara terbuka dan kegaduhan itu pun mengemuka ke publik lewat pemberitaan media.

Sebagian beranggapan bahwa hal tersebut kontraproduktif bagi kinerja pemerintahan. Sebagian menilai hal tersebut justru harus ditradisikan, bagian dari pendidikan-politik agar publik tahu, memahami, dan kemudian turut berperan dalam proses kebijakan. Kesamaan pandangan dari kedua kalangan: yang paling dinantikan adalah bagaimana sang dirigen mengendalikan keseluruhan orkestrasi sampai akhir perjalanan.

Salah satu pelakon penting dalam kegaduhan Kabinet Kerja adalah Rizal Ramli, Menteri Koordinator bidang Maritim (dan Sumberdaya?). Sejak masuk dalam jajaran Kabinet Kerja menggantikan Indroyono Soesilo pada Agustus 2015, Rizal langsung tancap gas dengan gaya “ngepret”-nya.

Perjalanan waktu telah merekam jejak Rizal Ramli dengan kepak “rajawali kepret” semenjak belia. Semasa mahasiswa Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, Rizal yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Mahasiswa ITB bersama tokoh-tokoh lain seperti Heri Akhmadi, Indro Tjahjono, atau Jusman Syafii Djamal menerbitkan “Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978” dan mengeluarkan pernyataan sikap tidak mempercayai dan tidak menghendaki Soeharto kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Penjara dan masa-masa sulit yang dijalani tidak pernah mengubah daya kritis doktor ekonomi lulusan Boston University ini.

Econit Advisory Group, lembaga kajian ekonomi yang didirikannya begitu aktif dan kritis terhadap kinerja pemerintahan rezim Orde Baru. Masa pasca-Reformasi 1998 lantas membawa Rizal masuk ke dalam lingkaran kekuasaan formal. Sejumlah jabatan penting diemban Rizal, seperti Kepala badan Urusan Logistik/Bulog (tahun 2000), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2000-2001), dan Menteri Keuangan (2001). Memang tak semuanya mulus-mulus amat.

Sementara dalam Kabinet Kerja, jurus Rizal Ramli setidaknya telah menyambar-nyambar soal realisasi target program pembangkit listrik 35.000 MW, rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia, skema perpanjangan kontrak karya pertambangan, dan yang terbaru adalah soal pembangunan kilang gas Blok Masela.

Rizal membuka dan membawa sesuatu yang menjadi pembanding-setanding, alternatif atas rencana kebijakan yang telah lebih dulu disiapkan. Kegaduhan yang terungkap ke publik sekaligus praktik-nyata formulasi kebijakan: ada interest (yang mudah-mudahan baik) bersekutu dengan media yang kemudian mengelolanya sedemikian rupa menjadi kehendak bersama. Bukan soal benar atau tidak, yang pasti setidaknya gagasan yang dibawa Rizal menyajikan tantangan yang patut direfleksikan (dan mungkin diam-diam diamini oleh pihak yang berseberangan).

Dalam konteks organisasi dan kebijakan, banyak pihak yang beranggapan bahwa "bos selalu benar", bahwa "kita tak bisa memilih bos", bahwa "bawahan mutlak mengikuti langgam tarian si atasan", dan segala hal yang menguatkan pemikiran klasik dalam organisasi yang lebih mengedepankan soal struktural-fungsional. Pola pikir deterministik sedemikian tentu bukan tanpa pertimbangan. Akan tetapi, ketika kondisi-lingkungan semakin kompleks dan penuh ketidakpastian (uncertainty), mungkin hanya Superman yang bisa merampungkan seluruh persoalan sendirian, sementara yang lainnya cukup mengekor dan bertepuk-tangan.

Kekakuan berpikir semacam itulah yang menjadikan banyak organisasi menjadi rapuh karena telanjur menjadikan figur personal si pemimpin mendominasi keseluruhan gerak organisasi. Semakin ironis ketika otak di balik kepala beruban menjadikan dua-telinga tua sebagai indra-pendengar tidak lebih penting dibanding mulut yang lebih rajin menyerapah dan telunjuk yang lebih aktif menuding ke pihak lain. Padahal, mengikuti pemikiran klasik tadi, bukankah si bos yang memiliki kuasa untuk men-direct dan berlaku sebagai mentor yang memberikan semestinya coaching? Meminjam prinsip tentara: tidak ada prajurit yang salah, yang ada hanyalah komandan yang bermasalah.

Yang pasti, pemimpin "purba" seperti itu pastilah kehilangan sensitivitas dan terkaget-kaget dengan kritik dan juga pendekatan-bekerja yang berbeda. Bisa jadi karena ia telah terglorifikasi sebagai figur hebat di masa lalu yang sebenarnya sudah so-yesterday. Kuasa dan dominasi telanjur menempatkan struktur dan hierarki melebihi segala-galanya, menjadikan organisasi kehilangan kemanusiaannya. Meminjam kutipan mantan Perdana Menteri inggris Edward Heath, terkuaklah “wajah buruk” kehidupan organisasi – the ugly face of organizational life.

Pemikiran terkini dalam teori organisasi juga menempatkan agencies sebagai pemilik power yang tidak bisa diabaikan. Jika pucuk-manajemen dalam wacana klasik lebih berorientasi pada kontrol; pemikiran terkini pun memberikan kepatutan terhadap individu-individu dengan segenap karakteristik, keunikan, dan pendekatan yang tidak melulu serbasama dengan individu di pucuk pimpinan –tentu saja sepanjang masih sejalan dan tidak merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Jika tidak, mengutip tulisan Gareth Morgan (2007), mereka yang merasa dirugikan akan berkumpul dan berusaha untuk mendapatkan manfaat maksimal dari organisasi dengan beragam cara. Selain itu, kekuatan internal organisasi bisa saja bersekutu dengan faktor lingkungan di luar sana –yang ujungnya bisa-bisa berisiko menguatkan daya-rusak terhadap organisasi.

Sebagai menteri, Rizal Ramli memang tidak bisa memilih Jokowi sebagai bosnya. Presidenlah yang berkuasa membawa Rizal masuk ke Kabinet –termasuk andaikan nanti menendangnya saat perombakan dilakukan. Akan tetapi, lewat semua yang dilakukannya, Rizal telah menulis “pledoi”-nya sendiri. Rizal Ramli menunjukkan kuasa untuk memilih tariannya sendiri. [war]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini